Pegawai PUPR Riau Terkonfirmasi Covid-19, Kantor Ditutup

PEKANBARU -  Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sekarang terkonfirmasi Covid-19, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] disana, sekarang kantor itu  terpaksa ditutup sementara. 

"Untuk sekarang memang ditutup sementara waktu, tetapi, para pegawai tetap melakukan aktifitas/kerja tetap dari rumah, dengan menerapkan sistem WFH," kata Kepala Dinas PUPR Riau, Taufik OH pada media, Jumat (28/8).

Walaupun lima OPD yang ada di Riau ditutup, para pegawai diminta tetap beraktifitas atau bekerja dari rumah (work from home). Dijelaskannya, lima kantor OPD ditutup sementara tersebut yakni Diskominfotik, BPKAD, Inspektorat, Biro Umum Sekretariat Daerah dan juga Dinas PUPR.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau Chairul Riski mengatakan, terkhusus untuk pegawai di lingkungan Diskominfotik Riau, yang melaksanakan WFH ada sekitar 40-an pegawai, dan 40-an itu berda di bidang Persandian. "Pegawai Diskominfotik yang melakukan WFH ada sekitar 40-an pegawai, dan mereka bekerja di bidang persandian," tuturnya.

Sementara Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati mengaku khawatir dengan penambahan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini. Angka penularan Covid-19 di Riau terus bertambah. Terbaru ada 99 pasien dinyatakan positif pada Kamis (27/8/2020), diakuinya. 

Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dinilai lamban dalam penanganan. Bahkan ia sama sekali belum melihat skema penangan ke depan oleh pemprov. "Kita tentu perlu khawatir, jika angka penyebaran Covid-19 setiap hari meningkat. Skema penanganan ke depan belum kelihatan. Yang memuat langkah dan strategi dalam menekan angka penyebaran. Lamban dan bertindak, cepat dalam merelokasi anggaran," ujar Ade.

Ia meminta agar pemprov segera mengeluarkan kebijakan membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Terutama di klaster yang rentan terjadinya penyebaran. Seperti perkantoran, pabrik, fasilitas kesehatan dan tempat keramaian lainnya. Bahkan bila perlu, pemprov juga membuat regulasi untuk kembali menerapkan WFH. "Menyiapkan regulasi sebagai salah satu upaya untuk menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya melakukan protokol kesehatan. Kemudian kami juga mendesak pemprov untuk menyiapkan keperluan medis. Baik APD bagi tenaga medis maupun fasilitas bagi pasien Covid-19 atau kesiapan sarana dan prasarana. Termasuk kecukupan tenaga kesehatan," tegas Ade. (*)