Gubernur Syamsuar Tingkatkan Program Ekonomi Desa

SALAH satu program peningkatan perekonomian masyarakat yang digagas oleh Gubernur Riau (Gubri) Drs H. Syamsuar M.Si adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Sejak tahun 2019, awal memimpin Riau Gubernur Riau Syamsuar bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, beliau mengucurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke desa.

"Beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya program peningkatan ekonomi desa".

"Walaupun ada dana desa dari pusat maupun yang dialokasikan Pemkab, namun jumlahnya tidak cukup untuk membangun desa-desa, ini lah yang melatarbelakangi kami untuk lebih menggerakkan perekonomian di desa dan menyalurkan dana BKK," kata Gubri Syamsuar, Senin 21 Februari 2022 kemarin.
 
"Saat ini desa maju di Riau ada 163 dan mandiri baru 10 desa. Karena itu perlu upaya dari kita untuk mengangkat perekonomian agar desa-desa ini bisa menjadi desa mandiri," lanjut Datuk Seri Setia Amanah ini.

Sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mengucurkan BKK Desa sebesar Rp 200jt per desa. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 menurun menjadi Rp 100jt karena adanya refocusing anggaran dampak pandemi covid-19.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di desa mulai muncul sejak tahun 2015, pasca ditetapkannya UU Desa setahun sebelumnya.

Tidak terkecuali desa-desa yang ada di Riau sudah mulai mengembangkan BUMDes secara legal dan formal. Namun, di beberapa kabupaten, seperti Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar, BUMDes baru bergerak pasca dikucurkannya BKK Desa tahun 2019.  

Yang tak kalah menggembirakan, sejak mendapat tambahan modal dari BKK Desa Pemprov Riau ini, sektor usaha BUMDes  pun berkembang mengarah pada usaha ekonomi produktif dan tidak hanya sekedar simpan-pinjam.  

"Kita ingin pemberdayaan ekonomi di desa bisa bangkit dengan peran BUMDes yang ada di sana. Kita mengharapkan desa bisa mandiri dan bisa mencari peluang-peluang usaha yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menambah pendapatan asli desanya. Alhamdulillah sejak tahun 2019, dengan adanya BKK, mampu mendorong BUMDes sehingga sudah banyak yang berkembang, bahkan maju," kata pria yang juga dikenal dekat dengan pelaku UMKM ini.

Saat ini ada 1.591 desa di seluruh Provinsi Riau telah mempunyai BUMDes, berkembang pesat setelah dana BKK digulirkan ke desa-desa, dibanding di tahun 2018 yang masih berjumlah 1.192 BUMDes.

Sementara itu dari kategori status perkembangan desa  juga terjadi perubahan yang menggembirakan. Dari 45 desa sangat tertinggal di tahun 2019, di tahun 2021 lalu turun menjadi 28 desa. Diikuti pula dengan penurunan jumlah desa tertinggal dari 442 di tahun 2019 menjadi 187 desa di tahun 2021.

Kebalikannya, terjadi peningkatan yang sangat jauh pada jumlah desa dengan kategori maju dan mandiri. Di tahun 2019 desa maju ada 163, tahun 2021 menjadi 364 desa atau naik lebih dari 2 kali lipat. Sementara desa mandiri pada tahun 2019 hanya 10 desa, di tahun 2021 angkanya melonjak menjadi 101 desa, atau naik lebih dari 10 kali lipat.

Para pelaku usaha BUMDes merasa sangat terbantu dengan adanya dana BKK ini. Bagi mereka, dana tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal dalam pengembangan usaha mereka. Seperti yang dituturkan oleh Djunaidi, Direktur BUMDes Amanah Sejahtera, Desa Sungai Buluh, Kabupaten Kuansing.
 
"Dana BKK memang sangat bermanfaat bagi kami dan berharap Pemprov Riau tetap menyertakan dana tersebut sehingga banyak BUMDes yang baru tumbuh, yang sudah berkembang dan maju, terbnantu karena BKK," ucapnya.  

Saat ini, BUMDes yang dipimpinnya berkembang menjadi suplier sawit, usaha saprodi, perdagangan dan telah menjalin kerjasama dengan Pertamina dalam pendirian Pertashop.

Kisah sukses lainnya datang dari Salim Suhaidi, Direktur BUMDes Bakti Pertiwi, Desa Semukut, Kabupaten Kepulauan meranti. Dana BKK mereka manfaatkan untuk jual beli karet masyarakat dan usaha penyeberangan antar pulau/kecamatan.

"Alhamdulillah dengan bantuan dana tersebut kami mampu melaksanakan beberapa kegiatan pembelian dan penjualan karet masyarakat. Kemudian kami dapat mengembangkan usaha transportasi penyeberangan untuk tambang penghubung 2 kecamatan dan pedagang-pedagang ke pasar setiap harinya. Melalui dana BKK kami juga akan membuka usaha kerjasama dengan UKM pengolahan sagu," ucapnya sembari berharap Pemprov Riau juga memberi bimbingan pelatihan untuk pengembangan usaha mereka. (*)