'100 Hari yang Paling Mematikan', Apa makna #IndonesiaGelap?

JAKARTA - Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap guna mendesak pertanggungjawaban pemerintah terkait situasi negara yang mereka klaim memburuk.

Demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini digelar selama dua hari, mulai Senin (17/02) hingga Selasa (18/02).

Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Selagi para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, Jalan Medan Merdeka Barat yang berlokasi di dekat Istana Negara ditutup menggunakan beton untuk menghalangi massa aksi.

Apa makna #IndonesiaGelap?

Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X pada Senin (17/02). Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

Terkini, tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/02) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua. 

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut "banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut".

Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

Apa tuntutan aksi Indonesia Gelap?

Terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia

Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

"Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik," ujar Rafid seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (17/02).

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

Kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/02), seorang orator mahasiswa menentang sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto.

"Akibat kebijakan pemerintah, ada anak yang terpaksa putus kuliah karena orang tuanya di-PHK. Derasnya hujan sore ini adalah tanda derasnya tangisan petani-petani dan nelayan-nelayan yang digusur akibat PSN-PSN dari rezim ke rezim," serunya, sebagaimana dilaporkan wartawan Johanes Hutabarat.

Seorang mahasiswa bernama Sarah dari UPN Veteran Jakarta juga menyuarakan keresahannya dalam demonstrasi tersebut.

"Keresahan kami salah satunya adalah efisiensi dana pendidikan yang dipotong cukup besar, tapi peruntukannya tidak jelas. Contohnya ada penambahan stafsus karena dia dekat dengan presiden. Lalu kemarin kebijakan elpiji 3kg yang membuat sengsara kaum miskin," paparnya.

1.623 personel dikerahkan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkap sebanyak 1.623 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi Indonesia Gelap.

Susatyo mengatakan personel tersebut disebar di sekitar Bundaran Patung Kuda di kawasan Monas hingga di depan Istana Negara.

Dia menambahkan, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi bersifat situasional.

Apabila jumlah massanya tidak banyak, kata Susatyo, lalu lintas normal seperti biasa.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Istana akan dialihkan," jelas Susatyo, seperti dikutip dari detik.com, Senin (17/02). (*)