Pertamina Dorong Nelayan Terapkan Teknologi Fish Finder

NELAYAN Kelompok Tuna Tanjung Palas, Kota Dumai menerapkan teknologi fish finder atau pencari ikan pertama kali di Kota Dumai. Fish finder merupakan bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai.

Penerapan teknologi tersebut merupakan kali pertama bagi nelayan tangkap di wilayah Dumai dan kita bantu Sebanyak 14 nelayan, kata Kepala Dinas Perikanan Dumai, Afifuddinsyah, belum lama ini.

Atas nama Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Perikanan mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang membantu kami untuk menginisiasi penggunaan teknologi penangkapan atau fish finder bagi para nelayan Dumai untuk pertama kalinya, ungkapnya.

Peraturan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan, perairan Dumai bukan merupakan area tangkap ikan atau fishing ground karena merupakan jalur keluar masuk kapal industri, sehingga para nelayan harus menempuh puluhan kilometer dan memakan waktu hingga berhari-hari untuk kembali ke darat. Penggunaan fish finder tentu akan sangat membantu bagi para nelayan agar pencairan ke tengah laut menjadi sangat efektif dengan alat pendeteksi ikan yang canggih, sebutnya.

Dirinya berharap Kelompok Nelayan Tuna yang dibina oleh Pertamina bisa berhasil memanfaatkan alat tersebut sehingga bisa menjadi percontohan bagi nelayan lainnya. Jika program ini berhasil, bukan tidak mungkin kami dari pihak pemerintah akan mulai memprogramkan penerapan fish finder untuk seluruh nelayan di Kota Dumai, tambahnya.

Pejabat Sementara (Pjs) Unit Manager Communication, Relations, & CSR RU II, Brasto Galih Nugroho menuturkan pihaknya memberikan dua alat fish finder yang merupakan keluaran terbaru kepada kelompok nelayan Tanjung Palas. Kedua alat tersebut nantinya akan digunakan oleh kelompok secara bergantian dengan jadwal yang mereka tentukan sendiri, kata Brasto.

Ia menerangkan pihaknya tidak hanya memberikan alat saja tapi juga pelatihan tentang bagaimana cara penggunaannya dengan menggandeng Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Dumai sebagai narasumber. Di sini kami melibatkan para pengajar dan mahasiswa dari Politeknik KP Dumai sebagai pendamping teknis bagi para nelayan, ujarnya.

Politeknik KP merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didirikan untuk mengembangkan kualitas dan kapasitas nelayan di Indonesia. Kami sangat terbuka apabila para mahasiswa atau dosen ingin melaksanakan penelitian atau praktik di program ini, dengan harapan akan muncul inovasi terapan baru yang nantinya bisa memberikan nilai tambah bagi para anggota kelompok nelayan, tutupnya.

Pertamina Salurkan Dana Program Kemitraan

Sebelumnya, Pertamina juga telah menyalurkan Rp580 juta dana program kemitraan yang diterima secara simbolis oleh Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo di Rumah Kreatif BUMN Kota Dumai di SPBU Pertamina Puteri Tujuh.

Sebagai BUMN yang mengemban penugasan utama untuk mengelola sumber daya energi wujud minyak dan gas dari hulu hingga ke hilir untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, PT Pertamina juga menjalankan salah satu peranan BUMN yakni memberikan bantuan dan bimbingan kepada golongan ekonomi lemah, koperasi, maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UMKM untuk mencapai kemandirian.

Hal tersebut diwujudkan ke dalam Program Kemitraan yang merupakan bantuan pinjaman dana bergulir dengan biaya administrasi sebesar 3 persen dari total pinjaman. Penyerahan dilakukan sejalan dengan kegiatan soft opening Rumah Kreatif BUMN (RKB) Kota Dumai di SPBU Pertamina Putri Tujuh oleh GM Pertamina RU II M. Dharmariza di hadiri Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, SE dan Ketua Komisi I DPRD Dumai Hj Haslinar yang juga menjabat sebagai ketua Dekranasda Kota Dumai.

Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo mendukung upaya Pertamina menyalurkan program kemitraan dan memberikan bimbingan kepada pelaku UKM/UMKM untuk mencapai kemandirian. Semoga langkah ini dapat diikuti pihak lain sehingga tercipta sinergi yang lebih baik untuk meningkatkan produk pelaku UKM/UMKM di Kota Dumai, ungkapnya.

Menurut Eko, keberadaan RKB Kota Dumai di SPBU Pertamina Puteri Tujuh menjadi penunjang atas program pemerintah yang selama ini dijalankan untuk juga mengembangkan UMKM. Terkait bantuan program kemitraan tersebut, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina RU II Muslim Dharmawan mengungkapkan pihaknya telah berhasil menyalurkan dana Program Kemitraan Pertamina kepada pelaku UMKM yang ada di sekitar wilayah operasi Pertamina RU II.

Total dana yang kami salurkan sebesar Rp 580 juta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 11 pengusaha di sekitar Dumai, Sungai Pakning, dan Pekanbaru dari sektor perdagangan, industri, dan jasa, terang Muslim.

Muslim menyampaikan ini merupakan awal Program Kemitraan dijalankan kembali di Pertamina RU II setelah beberapa tahun yang lalu sempat berjalan namun berhenti di tahun 2010. Harapannya dari Program Kemitraan ini 11 pengusaha tersebut akan semakin maju dan bisa menularkan keberhasilan tersebut kepada pengusaha lainnya untuk bergabung menjadi mitra binaan Pertamina dari sektor usaha yang lain, tutur Muslim.

Muslim menjelaskan, ada 7 sektor usaha yang berhak menerima pinjaman dari Program Kemitraan Pertamina, di antaranya perdagangan, industri rumahan, jasa, perikanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kami yakin program ini mampu menaikkan kelas para pelaku UMKM menjadi pengusaha kecil yang unggul dan mandiri serta membantu pemerintah dalam meningkatkan geliat perkonomian masyarakat, ucapnya.

Terkait biaya administrasi sebesar 3 persen yang harus dibayarkan oleh nasabah Program Kemitraan, Muslim menuturkan bahwa biaya tersebut bukanlah biaya keuntungan untuk Pertamina melainkan akan dimanfaatkan sebagai pembinaan seperti pelatihan, upskilling, sertifikasi, hingga penyertaan produk-produk binaan di berbagai pameran UMKM baik dalam skala nasional hingga internasional. Sejak program ini pertama dijalankan pada tahun 1993, Pertamina memiliki lebih dari 50.000 UMKM binaan dan menyalurkan sedikitinya dana Rp 3,3 triliun di seluruh Indonesia. (rls)