PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto mengkritisi peremajaan sawit di Riau yang tak optimal.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditawarkan pemerintah pusat belum bisa optimal di daerah ini. Capaian 2019, target PSR di Riau 12 ribu hektar, tapi yang terealisasi hanya sekitar 8.000 hektar. Angka ini jauh lebih rendah dibanding realisasi PSR di Sumatra Selatan yang mencapai 13 ribu hektar, kata dia didepan wartawan belum lama ini.
Dia juga mengritisi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang tak mengejar APBD, sementara kebun Sawit rakyat banyak menunggu peremajaan.
Menurutnya, Pemprov Riau harus cekatan menarik dana PSR dari BPDP-KS, dengan demikian petani dapat memperoleh manfaat pungutan ekspor CPO yang menjadi sumber pembiayaan PSR, tapi yang tampak kan Pemprov Riau terkesan lamban menerbitkan rekomendasinya, sebutnya.
Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau, Vera Virgianti menyebut, pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan rekomendasi untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sebab aspek kehati-hatian perlu diterapkan selama proses administrasi. Kita tidak mungkin menaruh duit negara di data administrasi yang tidak lengkap. Tidak bisa kita memberikan rekom kalau ternyata administrasinya tidak lengkap, iya kalau kebunnya ada, kalau enggak ada gimana dong? Data spasial kita lemah, sementara itu harus ada biar bisa dipertanggung jawabkan. Jangan sampai seperti data sawah, kita klaim 86 ribu hektar, ternyata setelah diukur BPN cuma 64 ribu hektar, katanya.
Realisasi Peremajaan Sawit Rendah
Sementara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengakui realisasi program replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) di Provinsi Riau lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan.
Riau masih sekitar 8.000 hektare yang sudah mendapatkan program replanting, jauh lebih rendah dari Sumsel yang sekitar 13.000 hektare, padahal kebun sawit Riau yang paling luas di Indonesia, kata Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Rusman Heriawan.
Menurutnya, petani sawit swadaya lebih siap dalam mengelola manajemen dan adminsitrasi kebun sebagai prosedur dan persyaratan pengajuan program PSR. Pemerintah daerah, asosiasi petani, perusahaan, agar dapat berkolaborasi membantu petani menyelesaikan masalah dan persyaratan untuk ikut program PSR.
PSR Dijatah 25.423 hektar
Sementara masa Presiden Joko Widodo datang ke Riau saat peluncuran program peremajaan sawit rakyat (PSR) terang-terangan disebutkan Pemerintah akan memulai PSR seluas 25.423 hektar untuk Provinsi Riau yang dimulai sejak 2018.
PSR diperuntukan di delapan kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Riau sudah sangat mendesak. Mengingat luas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau sudah mencapai 1,58 juta hektar pada umumnya merupakan kebun tua.
Riau menjadi provinsi ketiga dari program PSR seperti dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Jokowi berangkat dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU melalui Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada pukul 08.20 WIB. Helikopter yang membawa Jokowi dan rombongan tiba di helipad Lapangan Sepak Bola, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pukul 09.10 WIB melihat langsung program PSR di yang diterapkan di Rohil itu. (*)
