KEPRI - Pemerintah membebaskan pajak hotel dan restoran untuk 33 kabupaten/kota yang bersinggungan dengan 10 destinasi wisata prioritas.
Keputusan ini memberi ruang bagi daerah membuat langkah terkait pariwisata dalam situasi urgen seperti sekarang ini, kata Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau Sapril Sembiring pada wartawan, Rabu (26/2/2020).
Kadin, kata dia, menyambut baik kebijakan Komite Tetap Industri MICE, Pemasaran, Promosi dan Perhotelan Kadin Kepri yang menyebutkan bahwa keputusan itu dimulai diberlakukan pada Maret 2020 ini, ini bisa disebut sebagai insentif bagi pelaku hotel dan restoran, khususnya Batam dan Bintan, sebutnya.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan membebaskan pajak hotel dan restoran di 33 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Batam dan Bintan. Kami masih menunggu petunjuk teknis implementasi dari kebijakan ini, termasuk apakah juga diterapkan di kabupaten/kota lain di Kepri selain Batam dan Bintan, ujarnya.
Menurutnya, Kadin Kepri telah menyusun sejumlah rencana pemanfaatan dana dari kebijakan tersebut, di antaranya untuk promosi pariwisata dengan mendatangkan travel agent dan media, serta membuat event. Kegiatan yang dibuat oleh Pemda melalui APBD memang ada. Tapi sifatnya kaku. Nomenklaturnya tidak bisa diubah. Ini kesulitan daerah untuk beradaptasi dengan situasi urgen seperti sekarang ini, terang Sapril.
Dengan dana yang dikucurkan pemerintah pusat, Kadin bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi akan menjalin kerja sama dengan airline, travel agent, serta resort. Batam dan Bintan harus punya promosi menarik. Baik berupa event, mice,atau golf. Kita punya 11 lapangan golf, jelasnya.
Kadin, juga akan mempresentasikan event itu di kementerian dan lembaga lembaga di pusat, khususnya event di Batam dan Bintan. Dunia pariwisata Kepri, menurutnya, cukup beruntung karena wabah Covid-19 belum berdampak kepada di-PHK-nya karyawan hotel. Dia membenarkan adanya hotel, khususnya di Bintan, mengeluarkan kebijakan agar karyawan harian (daily walker) untuk menghabiskan masa cuti dan libur bersama (public holiday). Kemarin (Selasa, 25/2) kami rapat dengan Bupati Bintan. Untuk PHK belum ada, tegasnya. (rp.edy/*)
