PEKANBARU - Ternyata dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tak cukup untuk bangun dan mengatasi persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di Riau yang kini banyak rusak.
Kerusakan jalan dan jembatan di Riau sejak beberapa tahun terakhir juga sudah banyak dikeluhkan alias diprotes warga. Bahkan, perbaikan jalan dilakukan pada tahun 2019 lalu, hanya dilakukan dengan menambal bagian aspal yang rusak. Tambal sulam jalan yang rusak dengan beton, hingga saat ini masih ada kerusakan jalan dibeberapa titik. Bahkan beton untuk menambal juga sudah pada rusak, kata Alhamran Ariawan SH MH, Praktisi Hukum dan Penggiat Lingkungan dalam bicang-bincangnya menyikapi banyaknya jalan dan jembatan di Riau yang rusak.
Menurutnya, jalan penghubung kelurahan dan Desa yang ada di Riau juga merupakan aset jalan pemerintah setiap kabupaten, sehingga kewenangan melakukan perbaikan adalah pemerintah kabupaten dan ada pula provinsi. Kewenangan pemerintah desa hanya pada perbaikan atau peningkatan jalan aset desa, umumnya gang-gang di desa. Sedangkan jalan di desa yang di hotmix meski jalan kecil, merupakan jalan kabupaten. Meski perbaikan dengan beton bukan aset desa, tidak tahu kebijakan pemerintah atau provinsi, ungkapnya.
Perbaikan jalan dianggarkan setiap tahunnya khususnya untuk jalan yang mengalami rusak berat. Saban tahun perbaikan jalan di Riau sebagian anggaran merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagian lagi berasal dari APBD. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya mencari solusi untuk anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan ini, kata Gubernur Riau, Syamsuar.
Dia mengaku, untuk membenahi masalah infrastruktur di Riau tidak akan cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau. Kami ingin melakukan pembangunan dan perbaikan insfratruktur tapi anggaran yang tersedia tidak cukup. Inilah menjadi tantangan bagi kami untuk mencari solusinya, kata Gubernur Riau (Gubri) didepan media,Jumat (6/3/2020).
Menurutnya, yang menjadi tantangan Riau saat ini, infrastruktur terutama jalan dan jembatan masih banyak yang belum bagus. Sementara anggaran tak cukup untuk menyelesaikan itu selama lima tahun. Ini perlu mencari cara lain untuk mencari peluang-peluang dana dari pemerintah pusat. Baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), melalui APBN serta melalui hal-hal lain seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kita sedang usahakan saat ini. Meskipun APBD Riau mencapai Rp 10 triliun, tapi sempat terjadi penurunan mencapai Rp 1 triliun lebih. Kita khawatir sasaran dan target kerja tidak tercapai jika hanya mengandalkan APBD, ungkapnya. (*)
