GOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan pemerintah daerah untuk menentukan tingkat kedaruratan dalam menghadapi risiko penyebaran penyakit Covid-19 oleh virus corona.
Termasuk, bila masing-masing daerah memutuskan untuk meminta para murid dan mahasiswa belajar di rumah, meminta ASN bekerja dari rumah, dan imbauan beribadah di rumah.
Presiden pun memberi lampu hijau kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk menentukan status daerahnya, apakah siaga darurat atau tanggap darurat non-alam. Tentunya, penentuan status daerah ini harus dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Para pimpinan daerah juga diminta memonitor kondisi daerahnya dan terus berkonsultasi dengan dengan pakar untuk menelaah perkembangan situasi. Dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, dan bersatu padu, gotong royong, kita ingin ini menjadi gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini tertangani dengan maksimal, jelas Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, dirilis Republika.co.id, Ahad (15/3).
Terkait kebijakan untuk membuat kegiatan perkantoran jarak jauh, Jokowi meminta seluruh kementerian lembaga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap diprioritaskan. Jokowi juga meminta Pemda mengurangi kerumunan umum, termasuk dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta.
Jokowi pun meminta Pemda meningkatkan pelayanan pengetesan Covid-19 melalui RSUD dan rumah sakit rujukan. Dan meningkatkan pengobatan dengan menggunakan kemampuan RSUD dan bekerja sama dengan RS swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan kementerian kesehatan, jelasnya.
Jokowi dan Jajaran Menteri Tes Corona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal meski salah satu pejabatnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif virus corona Covid-19. Jokowi menyebutkan, internal pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi termasuk melakukan dengan mewajibkan seluruh jajaran menteri melakukan tes kesehatan terkait Covid-19.
Bahkan, presiden dijadwalkan mengikuti tes Covid-19 pada Ahad (15/3) sore ini. Sebagaimana kemarin telah disampaikan, bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi Covid-19. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan, dan saya yakinkan bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa, kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.
Menurut presiden, para menteri bekerja lebih keras lantaran tantangan terkait Covid-1 yang semakin besar. Hanya, sebagian besar koordinasi antarmenteri memang dilakukan tanpa tatap muka alias secara daring. Sebagian dilakukan dengan cara on-line, untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat Covid-19 ini, jelasnya.
Sementara itu, seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju telah melakukan tes kesehatan sejak pagi tadi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfi telah melakukan rangkaian tes kesehatan seperti pengambilan darah dan pengambilan sampel dari tenggorokan. Menteri Agraria dan tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil juga menyampaikan bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat, kata Sofyan singkat.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19. Menhub disebut sebagai pasien kasus 76 yang diumumkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto.
Rumor tentang penyakit yang diderita Budi Karya memang sempat simpang siur. Namun, pihak Kementerian Perhubungan sempat membantah kabar Menhub mengidap Covid-19, sampai akhirnya pihak istana sendiri yang mengumumkan kondisi sebenarnya. (*)
