JAKARTA - Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto mengatakan bahwa Provinsi Kepri dengan tegas menolak 2.000 anak buah kapal (ABK) kapal pesiar dari Australia yang akan dipulangkan ke Indonesia melalui Kepri.
Kalau kita lihat, pintu keluar dari Australia lebih dekat dengan NTT dan NTB, kenapa harus ke Batam yang wilayahnya jauh ke utara. Kami tegas menolaknya, kata Isdianto dirilis Kompas, Senin (13/4/2020).
Isdianto menilai banyak provinsi lain yang lebih dekat dari Australia, dan lebih baik dipulangkan melalui daerah tersebut. Isdianto menilai diambilnya jalur Batam sangat dipaksakan, padahal jarak antara Batam dan Australia sangat jauh dan melintasi beberapa provinsi yang lebih dekat dengan Australia.
Diakuinya, belum lama ini, ada kapal pesiar dari Australia dengan 2.000 ABK WNI yang meminta untuk masuk ke wilayah Kepri. Isdianto secara tegas menolak kedatangan ABK kapal itu. Menurut Isdianto, hal ini merupakan bentuk keseriusan Kepri menangani pandemi Covid-19. Kami tak ingin ada yang datang membawa virus tersebut karena pasien yang terpapar Covid-19 di Kepri saat ini memiliki riwayat perjalanan dari perjalanan luar negeri, jelas Isdianto.
Saat ini, lanjut Isdianto, Kepri sudah menjadi pintu masuk tenaga kerja Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia dan Singapura. Sudah lebih dari 40.000 TKI yang kembali dari Malaysia melalui Batam, Karimun, dan Tanjungpinang.
Kepri, kata Isdianto, ingin fokus menangani warganya yang terdampak pandemi Covid-19, baik mereka yang positif, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, maupun orang tanpa gejala. Dan kehadiran 2.000 ABK kapal pesiar itu akan menambah beban Kepri dalam membasmi Covid-19, papar Isdianto.
Lain halnya jika Australia memang berdekatan dengan Batam, hal itu tentunya sudah menjadi keharusan. Lah ini, jaraknya berjauhan. Kenapa harus memaksakan masuk ke Batam, Kepri, tegas Isdianto.
Lebih jauh, Isdianto mengatakan, saat ini sekitar 95 persen pasien positif Covid-19 di Kepri adalah orang yang berinteraksi dari negara luar atau wilayah tertular lainnya. (*)
