PEKANBARU, RIAUPAGI.com - Pemerintah akan memberikan bantuan berupa paket bahan pangan untuk mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bantuan tengah disiapkan untuk diberikan ditengah warga akibat penyebaran virus corona.
Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi
Kami sampaikan juga skema lain yang disiapkan pemerintah juga telah koordinasikan ke Dinas Sosial bahwa untuk men-support PSBB yang sekarang sudah di-launching. Maka daerah sekitar Kota Pekanbaru, ini lagi disiapkan dan pemprov Riau menyuport untuk juga diberikan bantuan paket pangan yang bentuknya komoditi, kata Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dalam keterangan pers nya, Rabu (8/4/2020).
Dia mengatakan, penerima bantuan ini didasarkan pada basis data pemerintah daerah. Kemudian, program ini akan dieksekusi dan disalurkan. Dia mencontohkan, paket pangan ini berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Paket pangan komoditi ini KPM-nya (keluarga penerima manfaat) akan menggunakan basis data Pemko. Komoditi ini akan disiapkan oleh kerja sama konsorsium di situ ada PD Pasar juga yang lainnya, ujarnya.
Bantuan sembako ini diberikan berkala, per dua minggu atau per bulan. Mudah-mudahan kebijakan ini akan di-launching dan dilaksanakan oleh Dinsos dan Pemko dalam waktu dekat mendukung program PSBB yang ditetapkan pemerintah, ujarnya.
Status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai berlaku di Kota Pekanbaru, Jumat (17/4). Hal itu menindaklanjuti izin PSBB yang diajukan Walikota kepada pemerintah pusat, dan per hari ini usulan tersebut sudah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Selain itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga sudah siapkan bantuan uang tunai sebesar Rp 100 juta, untuk masing-masing kelurahan dan kecamatan guna penanganan Covid-19 (virus corona). Kami menyampaikan bahwa kami telah siapkan bantuan sembako untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak wabah corona. Selain itu, kami juga telah siapkan bantuan uang tunai sebesar Rp 300 ribu per KK, dan ini untuk seluruh kabupaten/kota se-Riau, ungkap Gubri Syamsuar di gedung daerah.
Untuk Lurah, telah disiapkan bantuan uang tunai sebesar Rp 100 juta per kelurahan. Untuk kecamatan telah siapkan bantuan sebesar Rp 100 juta, per kecamatan, jelas Gubri.
Lalu, bagaimana roda ekonomi di Kota Pekanbaru?
Menurut Pengamat Ekonomi Riau sekaligus Dosen Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, PSBB ini akan berdampak terhadap semua sektor ekonomi di Riau. Jika berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, wabah virus corona atau covid-19 di Indonesia, mampu mengoyang ekonomi Provinsi Riau. Pasalnya, dengan adanya larangan berada di keramaian, seperti mal atau pasar, akan membuat masyarakat takut berada di luar rumah.
Banyak negara melakukan lockdown sehingga perdagangan barang dan jasa jadi terganggu. Sekarang Pemerintah Indonesia telah mengumumkan ini sebagai bencana nasional. Sekolah sampai perguruan tinggi diliburkan, kata Edyanus pada wartawan, Senin (16/3).
Wabah virus corona tentunya membuat roda perekonomian jadi terhenti dan mata rantainya akan stagnan. Contohnya, barang dari luar akan sulit masuk. Orang takut ke pasar, dampaknya barang pedagang akan kekurangan pembeli. Saat ini yang paling merasakan para pedagang disemua sekolah akan kehiangan pembeli. Karena sekolah sudah diliburkan. Para pemasok barang dagangan juga akan kehilangan pasar, ujar.
Menurutnya, covid-19 memiliki dampak yang luas. Secara ekonomi dampaknya juga menjalar lebih cepat dari penularan virus itu sendiri. Sayangnya pemerintah tidak punya contingency plan untuk itu. Saya tidak dapat membayangkan nanti, kalau dampak virus ini menyebabkan beras, gula, tepung, garam, minyak, cabe, bawang, dan segala kebutuhan lainnya jadi langka. Saat ini baru masker, hand sanitizer, alkohol 98 persen sudah hilang disemua apotek dan toko obat, ungkapnya.
Utamanya bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Memang menurut saya ini impact-nya cukup besar. Pertama dampaknya hampir merata ke semua sektor, mulai dari perkantoran yang tidak esensial kan wajib diliburkan, kata dia.
Dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyakarat yang bekerja di sektor informal, juga dirasakan driver ojek online (ojol). PSBB ini akan sangat berdampak pada penurunan pendapat yang cukup ekstrem terhadap driver ojol yang jumlahnya tidak sedikit yang terkonsentrasi di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ungkapnya.
Seharusnya pemerintah mencairkan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB. Kemudian dengan diliburkannya kantor maka efeknya pada masyarakat kelas menengah bawah yang upahnya harian, kemudian pedagang asongan. Jadi rantai pasok ekonomi di Pekanbaru ini sangat terdampak. Makanya harusnya sebelum diajukan PSBB itu bantuannya sudah cair ke orang miskin, maupun juga ke pekerja-pekerja informal, paparnya.
Lain lagi disebutkan H Darmawi Aris SE dari Lembaga Melayu Riau (LMR) yang memperkirakan dampak PSBB di Kota Pekanbaru akan terasa bagi perekonomian Riau. Jelas ya, jadi 70% perputaran uang itu di Kota Pekanbaru yang menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan Riau, khususnya penerimaan pajak. Jadi akan ada efeknya terhadap makro ekonomi, maupun terhadap APBD Riau, imbuhnya.
Ia memprediksi, PSBB yang tak diiringi jaminan sosial terhadap masyarakat akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah di 2020 ini. Tak hanya itu, Darmawi juga memprediksi badai PHK skala besar akan melanda Riau. Bukan tidak mungkin akan muncul gelombang PHK di mana-mana karena pemberlakuan PSBB tanpa adanya jaminan sosial dan insentif yang tepat sasaran, dan cepat kepada usaha, khususnya UMKM, tuturnya.
Saya sependapat penerapan PSBB secara tegas. Pasalnya, efektivitas PSBB ini ada di tangan Pemko atau Firdaus MT selaku pemangku jabatan. Kalau dulu kan sifatnya hanya imbauan. Sekarang dilakukan secara tegas dan baik. Tapi dipastikan akan berdampak ke usaha. Ya kita tahulah skala prioritasnya kesehatan dan keselamatan penduduk, kata Darmawi.
Ya kuncinya di situ, jadi selama itu corona virus itu makin lama, selama itu juga ekonomi kita makin turun dan makin parah, ujarnya.
Dewan kritik pemberian sembako
Dr H Indra Gunawan Eet MH , Ketua DPRD Riau
Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang akan memberi bantuan sebesar Rp300 perbulan kepada Kepala Keluarga (KK) di masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19 menyikapi ini dikritik Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet. Keputusan Pemprov untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp300 ribu itu, dinilainya tidak bisa menutupi kebutuhan ekonomi dalam satu bulan.
Ini menyangkut masalah nyawa, harusnya daerah ikut aturan pusat. Selama PSBB warga akan butuh lebih dari nilai itu untuk untuk menyambung hidup sehari-hari. Saya rasa anggaran segitu (Rp300ribu,red) per KK bagi masyarakat tidak cukup. Bagusnya ikuti aturan pemerintah pusat saja. Presiden Joko Widodo saja untuk mengucurkan dana kepada masyarakat per KK nya di sana Rp600 ribu selama 3 bulan, usul Eet.
Menurutnya, bantuan kepada masyarakat terdampak Covid 19, harus tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan. Pemprov Riau harus benar-benar mendata, menentukan kriteria agar bantuan tepat sasaran untuk golongan tidak mampu. Data harus ada di setiap RT. Cuma masyarakat yang pantas menerima dana bantuan tersebut, karena menyangkut nyawa orang yang membutuhkan di saat bencana Covid-19 ini.
Dia juga mengingatkan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab jangan malah menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindakan kejahatan. Disamping itu DPRD Riau juga sudah sepakat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, untuk menyiapkan anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Riau untuk dialihkan dalam penanganan virus corona (covid 19) yang totalnya mencapai sekitar Rp 28 miliar.
Kita komit dan mendukung langkah yang sudah diambil oleh Pemprov terhadap semua upaya yang dilakukan dan yang akan dilakukan. Termasuk masalah penganggaran, kita siap alihkan anggaran beberapa kegiatan untuk penanganan corona ini, sebutnya.
Sembako Firdaus dikritik
Kota Pekanbaru kini sedang melangsungkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Firdaus bakal memberlakukan PSBB sejak Jumat 17 April 2020.
Bersamaan dengan itu, bantuan yang bakal diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng satu pouch, biskuit dua bungkus, masker kain dua item, hingga sabun mandi. Namun pemberian itu justru dikritik warga dan disebut tidak memenuhi standar gizi, justru malah berpotensi menurunkan imun tubuh.
Hal itu diungkapkan Usamah Khan ST MT, salah satu warga Kota Pekanbaru, lewat bincang-bincangnya menyampaikan keresahannya soal masa PSBB yang menurut pendapatnya akan datang jelang memasuki masa Ramadan dan lebaran. Maka ia mengusulkan beberapa usulan, salah satunya mengganti isi sembako yang dibagikan kepada masyarakat yakni berupa menyiapkan paket sembako gratis dan sembako murah, yang berisikan makanan sehat terutama dari unsur tetumbuhan seperti beras pecah kulit/beras merah, ubi, talas, jagung, kentang, wortel, sayur dan buah tahan lama, kacang hijau dan kacang-kacangan, juga telur. Mohon agar tidak memberikan Paket Sembako yang berisikan tepung terigu, gula pasir, mie instan, makanan kaleng yang justru akan semakin menurunkan Status Imunitas Penduduk. (rp.sdp/*)
