Ekonomi Riau untuk pertama kalinya menyusut dalam beberapa dekade terakhir. Virus corona memaksa pabrik dan bisnis mulai tutup
konomi terbesar kedua di pulau Sumatera ini mengalami kontraksi. Pukulan virus corona terhadap ekonomi Riau menjadi perhatian besar bagi daerah-daerah tetangga. Riau merupakan kekuatan ekonomi di Pulau Sumatera karena perannya sebagai konsumen utama serta penghasil minyak dan gas (Migas) serta CPO kini mulai tergerus.
Pertumbuhan ekonomi Riau turun atau hanya 2,84 persen, ini diakui Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dan mengklaim tingkat kemiskinan di Riau tahun 2019 terjadi penurunan atau hanya 6,90 persen dari 7,21 persen. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka juga turun, dari 6,20 persen jadi 5,97 persen. Indikator makro pertumbuhan ekonomi kita hanya 2,84 persen, kecil sekali naiknya dari tahun sebelumnya 2,34 persen, kata Gubri Syamsuar saat refleksi pembangunan 2020 di kantor Gubernur Riau, belum lama ini.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau disebabkan turunnya produksi minyak dan gas (Migas). Sebab capaian pertumbuhan ekonomi Riau masuk Migas. Kalau diluar minyak capaian pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 4,84 persen. Tapi karena masuk migas jadi anjlok seperti itu. Sebab produksi migas (Blok Rokan) sejak akan dialihkan 2021 tidak ada penambahan investasi di sana, sehingga produksi menurun, jelas Gubri.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Riau sekaligus Dosen Universitas Riau, Edyanus Herman Halim menggambarkan dukungan penurunan perekonomian Riau jadi menyusut karena penutupan besar-besaran dan karantina untuk mencegah penyebaran virus corona, akibatnya, para ekonom memperkirakan angka yang suram. Penurunan besar dalam ekonomi Riau dinilainya menunjukkan dampak serius dari wabah virus corona serta reaksi keras pemerintah.
Status pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menurutnya juga berdampak terhadap semua sektor ekonomi di Riau. Jika berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, wabah virus corona atau covid-19 di Indonesia, mampu mengoyang ekonomi Provinsi Riau. Pasalnya, dengan adanya larangan berada di keramaian, seperti mal atau pasar, akan membuat masyarakat takut berada di luar rumah. Banyak negara melakukan lockdown sehingga perdagangan barang dan jasa jadi terganggu. Sekarang Pemerintah Indonesia telah mengumumkan PSBB ini sebagai bencana nasional. Sekolah sampai perguruan tinggi diliburkan, kata Edyanus.
Wabah virus corona tentunya membuat roda perekonomian jadi terhenti dan mata rantainya akan stagnan. Contohnya, barang dari luar akan sulit masuk. Orang takut ke pasar, dampaknya barang pedagang akan kekurangan pembeli. Saat ini yang paling merasakan para pedagang disemua sekolah akan kehiangan pembeli. Karena sekolah sudah diliburkan. Para pemasok barang dagangan juga akan kehilangan pasar, ujarnya.
Menurutnya, covid-19 memiliki dampak yang luas. Secara ekonomi dampaknya juga menjalar lebih cepat dari penularan virus itu sendiri. Sayangnya pemerintah tidak punya contingency plan untuk itu. Saya tidak dapat membayangkan nanti, kalau dampak virus ini menyebabkan beras, gula, tepung, garam, minyak, cabe, bawang, dan segala kebutuhan lainnya jadi langka. Saat ini baru masker, hand sanitizer, alkohol 98 persen sudah hilang disemua apotek dan toko obat, ungkapnya.
Utamanya bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Memang menurut saya ini impact-nya cukup besar. Pertama dampaknya hampir merata ke semua sektor, mulai dari perkantoran yang tidak esensial kan wajib diliburkan, kata dia.
Dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyakarat yang bekerja di sektor informal, juga dirasakan driver ojek online (ojol). PSBB ini akan sangat berdampak pada penurunan pendapat yang cukup ekstrem terhadap driver ojol yang jumlahnya tidak sedikit yang terkonsentrasi di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ungkapnya.
Seharusnya pemerintah mencairkan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB. Kemudian dengan diliburkannya kantor maka efeknya pada masyarakat kelas menengah bawah yang upahnya harian, kemudian pedagang asongan. Jadi rantai pasok ekonomi di Pekanbaru ini sangat terdampak. Makanya harusnya sebelum diajukan PSBB itu bantuannya sudah cair ke orang miskin, maupun juga ke pekerja-pekerja informal, paparnya.
Namun lain lagi disebutkan H Darmawi aris SE, dari Lembaga Melayu Riau (LMR) bahwa disebutkan, angka-angka terkait ketenagakerjaan akan menunjukkan angka pengangguran meningkat tajam, dengan jumlah terbesar pada pekerja perusahaan-perusahaan terkait ekspor. Sampai kini perusahaan-perusahaan yang ada di Riau belum mengharapkan stimulus, mengingat hal itu tetap tidak populer di Riau. Para pembuat kebijakan dapat menerima pertumbuhan yang rendah tahun ini, kata Darmawi.
Sementara saat ini, Pemerintah Riau tetap mengizinkan pabrik melanjutkan produksi dan membiarkan bisnis dibuka, tetapi ini merupakan proses bertahap seiring situasi PSBB. Riau belum meluncurkan berbagai kebijakan stimulus keuangan bagi usaha-usaha caffe, warung kopi baik di sektor UMKM lainnya untuk meredam dampak perlambatan.
Solidaritas bantuan untuk warga ekonomi bawah
Sejak penyebaran Virus Corona (Covid-19) terjadi bahkan setelah diberlakukan PSBB masyarakat kelas ekonomi bawah diprediksi bakal menjadi kelompok yang paling merasakan dampak negatif penyebaran virus corona di Riau ini.
Berbagai upaya solidaritas antarwarga belakangan muncul untuk mengurangi beban ekonomi sebagian warga miskin itu. Gerakan sipil yang sama kini juga menyasar kelompok profesi di garis terdepan penanggulangan krisis virus corona seperti para pekerja medis. Salah satu penggerak solidaritas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau nenyalurkan 1000 paket sembako bagi keluarga Mustahik yang terdampak Corona/Covid 19.
Dalam kegiatan Penyaluran Paket Sembako ini langsung di pimpin oleh Pimpinan Baznas Provinsi Riau Dr H Saidul Amin MA dan Dr Yahanan M Sy, didampingi kabag Pendistribusian Musliadi SAg dan kabag Keuangan Idris SE Sy.
Kegiatan ini bertempat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan Tema Dengan Zakat Cekal Covid 19 Proteksi Mustahik bantuan Pangan untuk Dhuafa. Target utama mereka adalah keluarga ekonomi bawah yang kehilangan pencari nafkah utama akibat virus corona. Banyak yang terjangkit adalah pekerja lepas. Jika diisolasi di rumah sakit karena berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), mereka tidak bisa mencari makan untuk keluarga. Ya untuk menanggulangi dampak Ekonomi dari Bencana Virus Corona maka baznas provinsi Riau menyalurkan 1000 paket sembako setiap bulan kepada yang berhak menerimanya, kata Pimpinan Baznas Provinsi Riau Dr H Saidul Amin MA.
Kalau secara medis sang pencari nafkah harus melanjutkan karantina di rumah sakit lebih dari dua pekan, mereka tidak akan membatasi calon penerima donasi berdasarkan domisili. Namun ia mengakui, jumlah donasi yang diserahkan terbatas karena hanya bersumber dari profit bisnis para anggotanya.
Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kami menyalakan lilin harapan baru. Gerakan ini kecil tapi semoga bisa memancing kelompok lain untuk membuat gerakan solidaritas serupa, kata Saidul Amin.
Saidul Amin menyatakan, mereka yang sesuai dengan profil penerima donasi bisa mengontak melalui media sosial. Syarat yang diminta Baznas adalah surat keterangan dokter dan kartu keluarga. Kami yayasan kecil, tapi ingin mendorong orang lain bergerak yang sama agar tidak cemas dan saling menyalahkan dalam menghadapi virus corona. Jika punya kemampuan, buatlah gerakan baru dan saling menguatkan, ujarya.
Solidaritas serupa kini juga terus muncul di berbagai media sosial. Adapun di situs penggalangan dana berbasis publik, di riau.go.id, muncul gerakan pemberian bantuan seperti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang membagikan sembako dan masker kepada masyarakat bersama dengan tim penggerak PKK (Tp PKK) dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (b3ks) Provinsi Riau.
Dalam kegiatan pembagian sembako ini Kepala Dinas P3AP2KB Dra T Hidayati Effiza MM berkesempatan membagikan langsung bantuan sembako dan masker untuk masyarakat, Tim yang dikomandoi oleh ketua TP PKK provinsi Riau Hj Misnarni Syamsuar mengunjungi 2 lokasi yaitu di kelurahan Meranti Pandak kecamatan rumbai pesisir dan panti asuhan amanah YKWI (Yayasan Kesatuan Wanita Islam) di Pekanbaru.
Bantuan sembako dan masker untuk masyarakat ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat karena wabah pandemik COVID-19 ujar ketua TP PKK dan sekaligus menghimbau; agar masyarakat selalu berperilaku hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran virus COVID-19.
Masyarakat miskin tidak punya akses untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, hidup higienis bahkan melakukan social distancing, kata Hj Misnarni Syamsuar.
Mereka jauh dari hand sanitizer dan masker. Bahkan banyak dari mereka orang tidak bisa bekerja dari rumah karena jika mereka tidak bekerja keluar sehari saja, mereka tidak bisa makan, ujarnya.
Menurut Hj Misnarni Syamsuar, itulah pentingnya gerakan solidaritas antarwarga untuk mencegah dampak krisis virus corona meluas. Masyarakat cenderung jadi pengamat, penonton, bahkan menyalahkan pemerintah. Mereka panik dan takut, padahal kekuatan utama saat menghadapi berbagai macam krisis adalah solidaritas, tutur Hj Misnarni Syamsuar.
Seperti disebutkan H Darmawi Aris SE dari LMR, pemerintah enggan disebut tak memikirkan dampak nyata virus corona terhadap keluarga kelas ekonomi bawah. Bantuan Pangan Non Tunai berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemko Pekabaru sejak diberlakukan PSBB diklaim pemerintah bakal tetap menjaga daya beli masyarakat selama status darurat penyebaran virus corona.
Darmawi berkata, bantuan nontunai berupa sembako secara bertahap telah disalurkan. Kenaikan besarannya akan diberlakukan hingga Agustus mendatang, sebagai instrumen fiskal pemerintah mengatasi krisis virus corona.
Namun menurutnya lagi, bantuan ekonomi pemerintah dinilai 'kurang dan perlu diperluas'. Pemerintah telah mengeluarkan paket stimulus ekonomi untuk membantu warga kelas menengah bawah yang dinilai paling terdampak kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, stimulus yang diberikan dinilai masih terlalu kecil dan jangkauannya kurang luas, sebutnya.
Berbagai paket stimulus dikeluarkan seperti penambahan nilai manfaat kartu sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan yang sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini akan berlangsung selama sembilan bulan dan rencananya diberikan kepada 20 juta penerima, naik dari 15,2 juta orang yang saat ini terdaftar sebagai pemegang kartu sembako.
Pemerintah telah menyuntik lebih dari Rp405 triliun untuk stimulus di bidang kesehatan, jaring keamanan sosial (social safety net), insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat atau KUR, restrukturisasi kredit, dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.
Namun dengan adanya anjuran penjarakan fisik alias physical distancing membuat kelompoknya tidak dibolehkan memainkan atraksi di tempat umum untuk menghindari penumpukan masyarakat di satu tempat, ini merupakan musibah dan sangat berpengaruh bagi masyarakat menengah kebawah.
Selain itu menurutnya, listrik 900 VA 'perlu dibebaskan', dimana pemerintah hanyamemberikan pembebasan biaya listrik untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan listrik 900VA bersubsidi. Meski demikian, banyak masyarakat yang berharap bahwa pelanggan listrik 1300VA juga diberi keringanan karena tidak sedikit pelanggannya yang merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, atau UMKM.
Menurut Darmawi, pemerintah tidak memasukkan pelanggan listrik 1300VA lantaran dianggap bukan golongan miskin. Pelanggan 450-900VA itu yang paling terdampak, karena sebagian besar mereka ini penghasilannya tidak cukup, juga [bekerja] di sektor informal, dan kebanyakan juga mengandalkan pada mobilitas orang. Kalau yang dituju 450-900VA itu tepat, hanya saja mungkin sebagian dari masyarakat yang lebih tinggi dari 900VA itu memang lebih terdampak, tapi memang menurut saya tidak masuk golongan bawah sekali, atau miskin, jadi masuk golongan menengah, kata Darmawi.
Menurut saya 900VA perlu dibebaskan juga, sekarang kan 450VA saja yang sepenuhnya digratiskan.
Pemerintah disarankan turunkan harga BBM
Menurut Viator Butar-Butar, pengamat Ekonomi Riau menilai, salah satu stimulus ekonomi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah berikutnya adalah penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga minyak dunia saat ini tengah anjlok di tengah merebaknya pandemi Covid-19, sehingga tepat bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi, yang dipandang akan meringankan beban kelas menengah ke bawah dan kelas menengah.
Dalam kondisi harga minyak dunia yang sedang turun, idealnya juga turun tarif BBM-nya, karena harga BBM sekarang sudah dilepas, harga pasar, kata Viator.
Apalagi dalam kondisi sekarang, supaya menggerakkan [ekonomi], untuk golongan menengah ke bawah biar survive, dan biaya hidupnya kurang dari pengeluaran BBM, demikian pula dengan [golongan] menengah atas karena mereka mengonsumsi BBM yang tidak disubsidi.
Salah satu alasan mengapa ekonomi Indonesia bisa kontraksi tahun ini adalah lantaran daya beli masyarakat menjelang lebaran yang diperkirakan lesu. Banyak perusahaan swasta yang tutup atau gulung tikar sehingga mereka tidak bisa membayarkan tunjangan hari raya (THR) karyawannya.
Biasanya jelang lebaran kan masyarakat mengharapkan THR, biasanya kan ini menstimulasi konsumsi, yang juga menggerakkan industri barang dan jasa, termasuk ritel, transportasi dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai karena sebagian [perusahaan] swasta akan kesulitan dalam bayar THR dalam kondisi seperti ini, katanya menilai.
Stimulus lain yang meski dijalankan pemerintah adalah menanggung seluruhnya PPH 21 pekerja sektor manufaktur yang penghasilannya maksimal 200 juta rupiah setahun. Viator, menilai bahwa keringanan pajak tersebut sebaiknya diperluas lantaran sejumlah sektor lain juga terkena dampak virus corona.
Dalam kondisi seperti sekarang banyak sektor-sektor lain yang berdampak dari sisi produksinya karena adanya wabah. Bahkan sektor yang duluan kena dampak adalah di sektor pariwisata dan transportasi, jadi memang seharusnya diperluas bukan industri manufaktur saja, katanya.
[Kelonggaran] PPH Badan juga musti diperluas. Pengusaha ritel mengeluhkan bahwa PPH Badan yg diberikan stimulus ada di sektor transportasi, pariwisata dan manufaktur, ritel belum padahal ritel juga terdampak. (rp.sdp/*)
