Harga Sembako Melonjak Saat Rencana Perpanjangan PSBB
PEKANBARU, RIAUPAGI.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sedang mempersiapkan skenario untuk pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bidang ekonomi atas pertimbangan penghidupan warga di tengah tuntutan pelayanan kesehatan.
Namun tetap saja menimbulkan dilema di masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya seperti disebutkan, pelaku UMKM, Fitri pemilik berbagai menu makanan ringan khas daerah. Ia dan suaminya sebelumnya telah memilih untuk menutup gerai aksesoris kerajinan makanan mereka yang berada di bilangan Jalan Arifin Achmad, setelah Pemko Pekanbaru menerapkan PSBB.
Ibu yang memiliki 4 anak itu mengatakan tidak mendapat pemasukan sama sekali pada bulan April dari usaha kerajinan khas makanan daerah itu. Ia dan suaminya kini berpaling berjualan makanan melalui pelayanan antar. Fitri mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi wabah sebelum mulai relaksasi restriksi.
Menurutnya, jika kurva jumlah kasus masih terus meningkat, bahkan datar, masih akan ada rasa khawatir di masyarakat yang akan mendorong publik untuk lebih memilih tidak beraktivitas keluar dulu demi menghindari penularan. Perlu dilihat lebih jauh lagi masa pandemi ini kapan berakhirnya, baru mungkin bisa kasih relaksasi karena kalaupun tetap dibuka tapi pengunjungnya nggak ada atau pembelinya tidak berani untuk keluar, itu akan sama saja.
Awal-awal sebelum PSBB, itu ketika sudah dinyatakan sekolah libur oleh pemko dua minggu awal sampai akhir Maret itu, itu sudah sangat sepi sebenarnya, akhirnya malah kita tutup duluan sebelum PSBB karena sudah tidak kondusif keadaannya, kata dia, Senin (5/5/2020).
Mengingatkan bahwa jumlah kasus Covid-19 masih terus naik, sehingga pemerintah harus waspada dalam menerapkan relaksasi terlalu dini. Walaupun demikian, H Darmawai Aris SE, dari Lembaga Melayu Riau (LMR) mengatakan perpanjangan PSBB untuk dua pekan bahkan hingga akhir bulan, dapat memperdalam krisis ekonomi.
Jadi pertumbuhan ekonomi mungkin akan tumbuh minus dua persen tahun 2020 ini, dengan tingkat kemiskinan mungkin meningkat drastis menjadi 12% sampai 13%, angka pengangguran juga meningkat dari tadinya sekitar 5% menjadi 9% atau 10%, atau hampir dua kali lipat peningkatannya tingkat pengangguran ini.
Ini memang yang harus diwaspadai, karena pemerintah ketika melakukan PSBB itu kompensasi bagi UMKM, korban PHK, pengangguran, itu sampai sekarang kompensasinya dirasa kurang, kata Darmawi.
Ia mengatakan pemerintah dalam penerapan PSBB perlu mempertimbangkan bagaimana mengganti rugi pendapatan masyarakat yang hilang. Pelonggaran PSBB harus didasari indikasi kesehatan masyarakat dan hanya bisa dilakukan secara bertahap. Jika tidak, ada risiko terjadi peningkatan kasus lagi.
Jadi harus diyakinkan ada penurunan kasus yang konsisten, sudah rendah, artinya pandemi sudah mereda, pada saat itulah kita akan melepas pelan-pelan restriksi yang sudah dijalankan, kata dia.
Dewan kritik pemerintah
Harga kebutuhan bahan pokok masyarakat dilaporkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini menjadi beban berat bagi masyarakat yang ikut terdampak Covid-19. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan juga membuat program ketahan pangan sebagai salah satu strategi jangka menengah dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ini menjadi ancaman dan kekhawatiran jika pembatasan bahan pangan terjadi. Jika sewaktu-waktu daerah distributor membatasi masuknya bahan pangan ke Kota Pekanbaru. Kita khawatir daerah-daerah lain seperti Sumatera Barat dan Utara yang biasa menjadi distributor bahan pangan membatasi pasokan makanan untuk Kota Pekanbaru, kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Sabarudi, ungkap Sabarudi, Senin (4/5/2020).
Sebelumnya masyarakat ribut soal bansos, ketahanan pangan bagaimana, itu masih satu sektor saja, sektor ekonomi. Tapi kita belum tahu apa program Pemko terkait ketahanan pangan di Pekanbaru.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Pemko membuat program jitu untuk kesediaan pangan di Pekanbaru dan mengingatkan Pemko Pekanbaru untuk tidak menganggap ketahanan pangan adalah hal yang sepele ataupun enteng. Ini harus serius, Pemko Pekanbaru harus mulai melakukan pendataan lahan milik Pemko dan juga melakukan penyediaan bahan bibit untuk segera ditanam. Ini sekarang belum ada nampak dan informasi yang jelas terkait hal itu, tegasnya.
Pemko Pekanbaru semestinya bisa menerangkan strategi dan realokasi anggaran untuk ketahanan pangan kepada DPRD Pekanbaru.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru H Fatullah meminta Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Disperindag untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengecekan sebab melambungnya kebutuhan masyarakat di pasaran.
Kita minta Disperindah turun, apakah sembako ini naik karena memang dari daerah asal atau ada faktor lain. Jangan gara-gara wabah virus corona ini jadi kesempatan bagi oknum tertentu untuk menaikan harga, masyarakat sedang susah jagan ditambah susah, ungkap Fatullah, Senin (4/5/2020).
Disperindag harusnya bisa memastikan tidak ada oknum pedagang yang bermain harga, dan Disperindag diminta memastikan harga kebutuhan masyarakat yang dijual masih pada ambang normal. Jika pun ada yang naik ya sewajarnya lah, jangan karena wabah corona dan saat bulan suci Ramadan dan jelang Idul Fitri pedagang seenaknya naikkan harga tidak boleh begitu, makanya kita meminta Disperindag turun untuk kontol dan tekan bagaimana harga sembako ini tetap stabil, tambah Fatullah.
Sedangkan Munawar Syahputra, anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya meminta pemerintah kota Pekanbaru melalui Disperindag Kota Pekanbaru untuk melakukan pemantauan ataupun pengawasan ke lapangan secara rutin agar gejolak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar tidak menjadi kerisauan masyarakat. Kita menilai bahwa permintaan atau minat masyarakat untuk memenuhi bahan kebutuhan pokok jelang lebaran Idul Fitri pasti akan meningkat, apalagi dalam kondisi masyarakat yang tidak diperbolehkan mudik di saat wabah covid-19 ini, ungkap Munawar.
Untuk mengantisipasi aksi penimbunan serta adanya permainan harga bahan kebutuhan bahan pokok di pasar, Munawar mengimbau agar Disperindag melakukan pemantauan di pasar dan di gudang-gudang tempat penyimpanan bahan kebutuhan pokok, sehingga dengan adanya pemantauan oleh Disperindag tidak ada pihak yang berani bermain harga dan melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok.
Jika ada pihak yang terbukti bermain terhadap kebutuhan bahan pokok maka kita meminta Disperindag mencabut izin usahanya. Kita menginginkan dan berharap harga kebutuhan bahan pokok di pasar tetap stabil jelang lebaran Idul Fitri bahkan sampai lebaran Idul Fitri berakhir. Apalagi pemerintah pusat telah menginstruksikan agar pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan terhadap bahan kebutuhan bahan pokok sehingga dalam kondisi seperti ini tidak ada muncul gejolak di tengah masyarakat terhadap kenaikan bahan kebutuhan pokok, ungkap Munawar. (rp.ron/*)
