PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar menyerahkan bantuan Sembako ke para Seniman dan Budayawan di Riau, bersamaan dengan itu, Imam Masjid, Gharim dan Guru mengaji juga diberikan di Balai Adat, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Kamis (7/5/2020).
Gubri didampingi Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar, Ketua MKA LAM Riau Al Azhar dan pengurus LAM Riau lainnya. Usai penyerahan bantuan Gubri mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut adalah untuk kelompok tertentu yang terdampak Covid-19 sehingga tidak bisa bekerja. Seperti seniman dan budayawan yang tidak ada iven pertunjukan selama pandemi virus corona.
Jadi bantuan ini bukan untuk masyarakat umum, tapi untuk kelompok seperti seniman, budayawan, guru ngaji. Karena kalau untuk masyarakat umum, kan sudah ada jalurnya seperti melalui RT/RW atau melalui pemerintah daerah setempat, kata Gubri yang bergelar Datuk Seri Setia Amanah ini.
Sementara Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar mengatakan, bantuan sembako yang diberikan di antaranya untuk kaum duafa sebanyak 200 paket, tokoh adat 200 paket, seniman dan budayawan 220 paket, dan juga untuk guru mengaji, imam masjid dan ghorim 200 paket. Bantuan yang diberikan total sudah 800 paket lebih. Untuk bantuan nasi kotak ada 1.000 buah, di mana 500 di antaranya adalah bantuan pribadi dari Gubernur Riau, sebutnya.
Pemprov Riau kesulitan salurkan bansos
Sementara Asisten III Setda Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengakui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kesulitan untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini disebabkan terkendala pada data warga pemerima bantuan tersebut.
Warga miskin penerima bantuan ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara sah. Keabsahaan data itu perlu dipertanggungjawabkan mengingat bantuan yang akan disalurkan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), artinya setiap penyaluran nantinya akan diminta pertanggungjawaban, ungkap Syahrial Abdi didepan wartawan, Kamis (7/5/2020).
Bagaimanapun kita mengolah pergeseran anggaran, menyediakan uangnya, tapi kalau ketika eksekusi tidak dilakukan dengan data benar, itu akan susah.
Menurutnya, hingga hari ini tidak ada satu pun yang bertanggung jawab terhadap data penerima yang akan dibantu. Ini menyebabkan kesulitan dan akan menjadi penyebab keterlambatan penyaluran. Pergeseran anggaran ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat. Sebab itu, Pemprov Riau bersama dengan DPRD Provinsi Riau menyepakati bahwa masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin agar bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 juga segera terealisasi, ujarnya.
Pemprov Riau sendiri sudah sangat siap untuk anggaran yang akan dikucurkan. Mudah - mudahan nama sesuai dengan alamat, dan apabila memerlukan rekening untuk disiapkan, kita minta bantu kabupaten/kota untuk menyerahkan data yang terpilah tapi terpadu.
Terpilah, maksudnya kita tahu dari mana itu sumbernya. Terpadu, kita harap itu adalah data yang sinkron antara data kesejahteraan sosial dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tuturnya. (rp.sdp/*)
