Riau Paling Dermawan, Tapi Penerima Bansos Tak Sudi 'Ditandai Miskin'

Masyarakat kelas ekonomi bawah diprediksi bakal menjadi kelompok yang paling merasakan dampak negatif penyebaran virus corona di Kota Pekanbaru, berbagai upaya solidaritas antarwarga belakangan pun muncul untuk mengurangi beban ekonomi warga miskin

erakan sipil kian banyak bahkan selain bantuan alat-alat kesehatan menyasar pada kelompok profesi di garis terdepan penanggulangan krisis virus corona seperti para pekerja medis, berbagai donasi juga mengarahkan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) diperuntukkan bagi warga miskin.

Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Riau yang juga salah satu penggerak solidaritas menargetkan untuk membantu keluarga ekonomi bawah yang kehilangan pencari nafkah utama akibat virus corona. Banyak yang terjangkit adalah pekerja lepas. Jika diisolasi di rumah sakit karena berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), mereka tidak bisa mencari makan untuk keluarga, kata Pimpinan Baznas Riau Dr Yahanan.

Penyaluran bantuan sembako tahap kedua sebanyak 1000 paket menggandeng pemerintah Provinsi Riau. Karena pihaknya ingin bantuan yang diberikan tepat sasaran, karena pihak pemerintah yang memiliki data valid, tapi bukan lantas kami melakukan tanda apapun pada penerima bantuan.

Bantuan tersebut berasal dari para muzakki yang telah berzakat melalui Baznas Riau, mari kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi hidup dan kehidupan para muzakki ini dan memberikan rizki yang berlimpah, katanya.

Dalam skema Baznas, yang baru empat hari lalu menyalurkan bantuan sembako diberikan kepada setiap anggota keluarga dengan PDP. Artinya, setiap kepala keluarga disamakan jumlah berasnya.

Target utama adalah keluarga ekonomi bawah yang kehilangan pencari nafkah utama akibat virus corona. Banyak yang terjangkit adalah pekerja lepas. Jika diisolasi di rumah sakit karena berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), mereka tidak bisa mencari makan untuk keluarga, kata Dr Yahanan.

Harapan warga di tengah wabah corona

Bagaimanapun, pemerintah enggan disebut tak memikirkan dampak nyata virus corona terhadap keluarga kelas ekonomi bawah. Bantuan Pangan Non Tunai berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bakal tetap menjaga daya beli masyarakat selama status darurat penyebaran virus corona.

Bansos berupa bantuan sembako adalah program pemerintah. Gerakan itu berdampak pada masyarakat, tapi bukan lantas diwacanakan oleh pemko untuk melakukan penandaan (berupa tulisan) disetiap rumah penduduk miskin. Ini tidak etis dan malah menambah menyakitkan hati rakyat, kata H Darmawi Aris SE, dari Lembaga Melayu Riau (LMR) dikontak ponselnya.

Darmawi berkata, bantuan nontunai berupa sembako sudah disalurkan di bulan Mei ini, walaupun tak seluruhnya warga yang terpapar pandemi corona memperoleh bantuan sebagai instrumen fiskal pemerintah mengatasi krisis virus corona.

Sekali lagi Ia berkata; ini adalah masa yang kelam bagi ratusan ribu penduduk di Kota Pekanbaru mengingat virus corona terus menyebar dan menimbulkan banyak kematian. Akibatnya, sejumlah kota memblokade wilayahnya dan demikian banyak orang dipaksa mengisolasi diri di rumah.

Ketulusan

Namun, di tengah kabar-kabar mengkhawatirkan, ada beberapa hal yang dapat memberi harapan seperti tingkat polusi menurun dan selama ini di Riau udara yang berbahaya di tengah pengurangan aktivitas industri serta merosotnya lalu lintas kendaraan bermotor. Selain itu juga sungai-sungai semakin jernih seiring dengan penurunan polusi udara.

Dirasakan memang tiada wisatawan yang berkunjung ke kota ini, lalu lintas dijalan raya menurun drastis. Ada begitu banyak terlihat mengenai pemborongan besar-besaran di supermarket dan perseteruan yang dipicu perebutan tisu toilet di tengah kepanikan akibat wabah virus corona. Akan tetapi, wabah tersebut juga mendorong ketulusan warga dan aksi kebaikan. Para relawan mengumpulkan dan mengantarkan bahan makanan dan obat-obatan untuk kaum warga miskin yang rentan di kota.

Di media sosial seprti Facebook bisa kita lihat orang-orang bergabung dengan berbagai kelompok untuk menolong sesama warga yang kesusahan akibat virus corona. Sehingga ada tren yang dikenal dengan istilah caremongering. Bahkan ada sejumlah mahasiswa di perguruan tinggi bersukarela membantu tenaga medis maupun warga miskin yang terdampak akibat mewabahnya corona.

Bahkan ada saya melihat Supermarket-supermarket di kota ini tergerak hati untuk menciptakan waktu khusus lansia sehingga para manula dan difabel dapat punya waktu untk berbelanja dengan tenang.

Orang-orang di berbagai wilayah di kota ini juga menyumbangkan uang, berbagi resep dan cara berolahraga, mengirim pesan yang harus mengurung diri, serta mengubah tempat usaha menjadi lokasi pendistribusian makanan, ungkapnya.

Legislatif kritik wacana pemberian tanda rumah penerima bansos

Wacana Walikota Pekanbaru bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru turun langsung ke lapangan guna untuk melakukan melihat langsung kondisi masyarakat yang menerima bantuan sosial (Bansos) bahkan untuk meberikan tanda tulisan sebagai penerima bansos di bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan masyarakat rentan miskin mendapat kritikan dari kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru.

Kebijakan tersebut akan melukai hati masyarakat yang menerima bantuan, kata Mulyadi Amd, salah satu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS pada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Kalau mau kasih bantuan, jangan sakiti hati yang menerima. Apalagi dengan mencoret rumahnya dengan tulisan 'Keluarga Miskin Penerima Bantuan'.

Rencana pemko akan menulis rumah warga miskin dengan semprot menggunakan cat berwarna merah tidak mencerminkan menjaga hati dan perasaan masyarakat yang tak mampu. Masyarakat sudah sangat terluka dengan Virus Corona, jangan lagi ditambah luka masyarakat dengan tulisan itu. Lain halnya jika penerima PKH tersebut adalah keluarga yang memiliki ekonomi yang mempuni, rumah-rumah orang kaya yang punya kendaraan dan rumah mewah, itu tidak apa-apa. Biar mereka malu menerima dana PKH yang selama ini selalu mereka dapatkan, ujarnya.

Tak hanya warga penerima PKH saja yang rumahnya akan diberi tanda oleh Pemko Pekanbaru, namun rumah penerima Bantuan Sosial (Bansos) akibat dari Covid-19 juga dilakukan diberi tanda. Untuk penerima Bansos Covid-19, rumah warga akan diberikan label yang bertuliskan 'Penerima Manfaat DTKS Dampak Covid-19'.

Jadi kami dari Dewan tak sependapat jika masyarakat yang terdampak Covid-19 rumahnya diberikan label, terkhusus Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Hal senada juga disebutkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Pekanbaru Irman Sasrianto yang menuturkan kebijakan Pemko Pekanbaru untuk memberi label di rumah penerima bantuan tersebut terkesan untuk mengulur waktu pendistribusian bantuan.

Jika tetap dilakukan jelas kurang tepat, karena sifatnya bukan untuk jangka panjang. Karena selagi wabah Corona ini masih ada dan pemerintah menerapkan PSBB, sudah kewajiban pemerintah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, sebutnya.

Terlebih akibat dari Covid-19 ini, banyak para pekerja yang harus rela dirinya dirumahkan, di PHK dan juga banyak para pedagang yang tidak lagi bisa berdagang seperti biasanya. Jadi penghasilan tidak ada, ini menyangkut urusan perut karena tidak ada penghasilan sementara kebutuhan makan harus tetap dipenuhi, ulasnya.

Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru jelas tidak mendukung langkah Pemko Pekanbaru yang akan memberikan label dengan cat berwarna merah untuk masyarakat yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) tersebut. Kalau ini tetap dipaksakan untuk diterapkan maka akan terkesan lucu, masyarakat memang berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah tapi masyarakat tentu tidak berharap Corona ini akan ada selamanya, ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, juga turut menilai terkait polemik pengecatan rumah warga miskin oleh Walikota Pekanbaru sebagai tanda penerima bansos. Menurutnya, yang akan dilakukan oleh Firdaus sebagai Walikota Pekanbaru bersama jajarannya akan berdampak kepada psikologi masyarakat yang menerima.

Masyarakat yang masuk dalam data penerima bantuan seperti program Keluarga Harapan (PKH) maka rumah masyarakat yang menerima bantuan dicat Keluarga Miskin Penerima Bantuan semakin tertekan.

Tentu tulisan itu (Masyarakat penerima bantuan dampak Covid-19 atau Penerima Manfaat DTKS Dampak Covid-19) itu punya makna yang mendalam sehingga berdampak bagi piskologis bagi masyarakat penerima bantuan, ungkap Azwendi.

Diakuinya pemberian lebel itu guna untuk menghindari penerima bantuan ganda dan agar lebih tepat sasaran. Namun harus menggunakan bahasa yang tepat dan halus lah.

Gunakan bahasa yang tepat, lebel itu sebagai bentuk identitas si penerima tapi harus yang bersifat membangun. Untuk itu, saran kami segera diperbaiki dan gunakan bahasa yang santun yang bisa diterima, saran Azwendi.

UU No.13/2011 tentang fakir miskin; tidak ada yang mengharuskan pemerintah daerah untuk membuat tanda warga miskin di rumah penerima bantuan. Dimana pada pasal 10 ayat 5 yang berbunyi anggota masyarakat yang tercantum didalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas, bukan pengecatan. Kemudian dilanjut dengan ayat 6 yang menyampaikan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas, diatur dengan peraturab menteri.

Namun akhirnya wacana itu yang sempat mengundang banyak kritikan terkait pemberian lebel kepada masyarakat penerima bantuan, buru-buru diralat Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru untuk segera merubah tulisan Keluarga Miskin Penerima Bantuan dengan bahasa yang lebih halus.

Ya hari ini tim akan merubah tulisan itu dengan bahasa yang lebih halus dan tentunya sesuai dengan beberapa syarat dan masukan yang disampaikan oleh pihak legislatif dan tokoh masyarakat, mudah-mudahan hari ini tidak lagi menggunakan kata-kata itu, sebut M Noer, Sekdako Pekanbaru. (rp. ron, jon, sul/*)

Editor: Elfi Yandera