1.803 Desa di Riau Dipuji Dirjen BPD Kemendagri RI, 'karena Mampu Atasi Ketertinggalan dan Mandiri'
Dirjen BPD Kemendagri, La Ode Ahmad bersama Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Sebanyak 1.803 peserta entitas desa turut hadir dalam Rakor Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa se-Provinsi Riau, di Hotel Labersa Pekanbaru mendapat pujian dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (BPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
"Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau dipuji karena mampu atasi permasalahan masyarakatnya."
"Bagi saya, pemerintahan terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat di desa dan kelurahan. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi para entitas pemerintahan desa untuk mengakselerasi program-program prioritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi," kata La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Jumat (3/5).
Dirjen BPD Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, juga menilai soal kegiatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi yang sangat strategis dan positif.
Menurutnya, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi dapat dimulai dari desa dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai. "Semua entitas pemerintahan desa perlu terlibat dalam upaya ini," tambahnya.
La Ode Ahmad juga mengapresiasi perhatian yang diberikan Pemprov Riau kepada Pemerintahan Desa. Mulai dari bantuan operasional kendaraan roda dua hingga biaya administrasi pelaporan.
"Saya takjub dengan perhatian tersebut. Semoga ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, dan kami akan sampaikan kepada seluruh daerah di indonesia. Riau dapat menjadi contoh yang menginspirasi," pungkasnya.
Sementara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bersama Pusat Kajian Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Daerah dalam silahturrahmi dan Bimtek Pemerintahan Desa se-Provinsi Riau dengan mengangkat tema "Strategi percepatan status kemandirian desa bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa dan lembaga Bumdes" mengangkat berbagai berbagai permasalahan di desa.
"Dengan adanya Undang-Undang tentang desa dan dana bantuan untuk desa, hari ini desa jadi perhatian dari semua pihak," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau, Syarifuddin yang juga dihadiri oleh Kepala Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Apdesi Pusat, Sindawa Tarang, Kadis PMD Riau dan seluruh Kepala Desa se-Provinsi Riau.
Syarifuddin yang mewakili Gubernur Riau ini mengatakan dalam sambutannya bahwa Bimtek ini bertujuan agar kita mampu menjawab tantangan yang dihadapi yang semakin hari semakin banyak.
Ditambahkannya, Bimtek ini berguna memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pemerintah desa bagaimana tatacara pengelolaan uang desa.
"Kita sebagai pelayan masyarakat harus mampu melaksanakan inovasi dan terobosan untuk mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa," sebutnya.
"Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat pada kegiatan ini yaitu strategi percepatan status kemandirian desa bagi aparatur penyelenggara pemerintah desa dan lembaga Bumdes," sambungnya.
Pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat harus bisa/mampu mengambil kebijakan atau solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
"Prinsip penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan untuk dapat memberi kesempatan kepada desa untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman kepada skala pembangunan lokal dan kearifannya," tutupnya. (*)
