China Tuding Inggris 'Ikut Campur' Soal Kewarganegaraan

INTERNASIONAL - Duta besar China untuk Inggris, Liu Xiaoming, menuduh pemerintah Inggris melakukan manipulasi politik, setelah menawarkan jalur kewarganegaraan kepada tiga juta penduduk Hong Kong.

Liu mengatakan langkah Inggris adalah bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri China. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab seperti dirilis BBC menolak tudingan tersebut. Penentang undang-undang baru itu mengatakan regulasi tersebut mengikis kebebasan Hong Kong sebagai wilayah semi-otonom.

Sebelumnya, aktivis pro-demokrasi Hong Kong Joshua Wong mengeluarkan permohonan agar dunia turut dalam solidaritas bersama Hong Kong. Duta besar Liu berharap Inggris akan mempertimbangkan kembali tawaran kewarganegarannya. Pemerintah Inggris terus saja membuat pernyataaan yang tak bertanggung jawab atas urusan Hong Kong, ujarnya dalam konferensi pers virtual.

Liu juga memperingatkan Inggris bahwa jika mereka memutuskan untuk tidak menggunakan raksasa teknologi China, Huawei untuk membangun jaringan 5G, ini akan mengirim pesan yang sangat buruk untuk bisnis China lainnya.

Inggris berargumen bahwa China telah mengingkari perjanjian yang mulai berlaku pada 1997, yang menawarkan kebebasan tertentu bagi Hong Kong selama 50 tahun sebagai imbalan penyerahan wilayah itu ke Beijing.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menegaskan rencana untuk mengizinkan jutaan warga negara Inggris (luar negeri) untuk datang ke Inggris bukan merupakan campur tangan mereka dalam urusan dalam negeri China.

Kami ingin hubungan positif dengan China namun masalah sebenarnya di sini adalah kepercayaan, dan apakah China bisa dipercaya untuk memenuhi kewajiban internasional dan tanggung jawab internasionalnya, ujarnya.

Itulah pesan yang kami sampaikan bersama dengan banyak sekutu kami, dan juga banyak mitra internasional di seluruh dunia.

Sebelumnya, juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson mendesak China untuk tidak ikut campur jika warga Hong Kong berusaha datang ke Inggris.

Dia menambahkan: Kami saat ini sedang menilai undang-undang keamanan nasional dan konsekuensi hukumnya dalam hal ekstradisi dengan Hong Kong.

Sudah ada perlindungan ekstradisi yang ekstensif di Inggris. Pengadilan diharuskan untuk melarang ekstradisi seseorang ke negara mana pun jika itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau jika permintaan tersebut tampaknya dimotivasi oleh opini politik mereka.

Juga pada hari Senin, Facebook dan layanan pesannya WhatsApp mengatakan mereka telah menghentikan pemrosesan permintaan informasi dari pemerintah Hong Kong dan lembaga penegak hukum sambil menunggu penilaian lebih lanjut dari dampak hukum keamanan nasional.

Penilaian akan mencakup uji formal hak asasi manusia dan konsultasi dengan para ahli hak asasi manusia, menurut sebuah pernyataan.

'Peringatan terselubung'

Duta Besar Liu tidak pernah kurang dari kuat. Kecamannya atas apa yang Beijing anggap sebagai campur tangan Inggris dalam urusan dalam negeri China sudah biasa.

Tetapi dengan Inggris dan China sekarang berselisih tentang setidaknya dua masalah besar - Hong Kong dan Huawei - hubungan lebih tegang dari sebelumnya.

Semua upaya untuk menggagalkan kehendak 1,4 miliar orang China, Liu memperingatkan, ditakdirkan untuk gagal. Ketika prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan non-campur tangan dilanggar, katanya, maka hubungan-hubungan pasti akan mengalami kemunduran.

Dan ketika berbicara tentang Huawei, Perdana Menteri Boris Johnson pekan lalu menyebut China kini mungkin dipandang sebagai vendor negara yang bermusuhan jelas dianggap sebagai penghinaan serius. Pejabat China, kata duta besar, tidak pernah menggambarkan Inggris dengan cara ini.

Duta Besar tidak menjelaskan secara rinci konsekuensi dari Inggris mengubah jalur pada Huawei, atau tawaran kewarganegaraan Inggris kepada pemegang paspor Nasional Inggris (Luar Negeri).

Tetapi penggunaan kutipan yang ia kaitkan dengan mantan Penasihat Keamanan Nasional AS Zbigniew Brzezinski - Jika kita menjadikan China musuh, China akan menjadi musuh - adalah peringatan yang nyaris terselubung.

Sejumlah negara lain, termasuk AS, Kanada, Jepang, dan Australia, juga menyatakan keprihatinan atas penerapan undang-undang tersebut.

Undang-undang baru, yang diterapkan sejak minggu lalu, mengancam segala tindakan pemisahan diri, subversi dan terorisme dengan hukuman seumur hidup di penjara.

Penentang seperti aktivis pro-kemerdekaan Joshua Wong mengatakan itu secara efektif mengakhiri kebebasan berbicara. Beijing menolak ini.

Wong, yang muncul di pengadilan pada hari Senin dengan dua aktivis lainnya dengan tuduhan terkait kerusuhan sipil tahun lalu di wilayah itu, mengatakan undang-undang tersebut memiliki efek yang menakutkan.

Pejabat pendidikan di Hong Kong dilaporkan telah memerintahkan penarikan semua buku yang melanggar hukum dari sekolah.

Menurut sebuah pernyataan yang dikirim ke kantor berita Reuters, para pejabat mengatakan sekolah seharusnya tidak menyediakan bahan bacaan seperti itu kecuali jika digunakan untuk mengajar secara positif tentang masalah ini.

Buku-buku yang ditulis oleh Wong dan aktivis pro-kemerdekaan lain telah ditarik dari seluruh perpustakaan umum akhir pekan lalu.

Wong mengatakan dia bertekad untuk terus melawan langkah pemerintah China membatasi kebebasan di Hong Kong.

Kami tahu sekarang ini adalah perjuangan berat, tetapi tidak masalah kami memiliki teman-teman kami di komunitas global yang melanjutkan advokasi internasional mereka, katanya kepada wartawan di luar pengadilan.

Di Hong Kong, kami masih mendesak orang untuk memberikan suara dalam pemilihan mendatang yang dijadwalkan pada akhir pekan ini.

Kami juga mendorong lebih banyak orang di Hong Kong atau komunitas global untuk terus membuat Beijing sadar bahwa untuk bersujud ke China bukanlah suatu pilihan dan kami harus berdiri dan berjuang.

Pada persidangan, Wong dan rekan-rekan aktivis Ivan Lam menyatakan tidak bersalah atas tuduhan menghasut, mengorganisasi, dan mengambil bagian dalam majelis yang melanggar hukum pada Juni 2019.

Aktivis lainnya, Agnes Chow, mengaku bersalah atas dua dakwaan.

Orang pertama yang didakwa berdasarkan undang-undang keamanan yang baru ditolak jaminannya pada sidang lain pada hari Senin.

Tong Ying-kit dituduh mengendarai sepeda motor ke arah polisi sambil membawa tanda bertuliskan Bebaskan Hong Kong pada sebuah demonstrasi Rabu lalu.

Tindakan termasuk merusak fasilitas transportasi umum - yang sering terjadi selama protes 2019 - dapat dianggap sebagai terorisme.

Pada Senin malam, pemerintah Hong Kong menerbitkan perincian tambahan tentang undang-undang itu dalam lembaran resmi.

Selama investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional, seorang pejabat polisi senior dapat memberi wewenang kepada petugas untuk memasuki properti tanpa surat perintah guna mencari bukti dalam situasi mendesak.

Petugas polisi juga dapat meminta seorang hakim untuk meminta tersangka menyerahkan dokumen perjalanan mereka agar mereka tidak meninggalkan Hong Kong.

Otoritas keamanan mungkin membekukan properti seseorang jika mereka memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai properti itu terkait dengan pelanggaran keamanan nasional. (*)