202 Desa di Riau Tinggalkan Status Tertinggal, LKED Nas: Tapi Masih ada yang Sangat Tertinggal
Desa pedalaman di Riau.
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Badan Pusat Statistik menyatakan indeks pembangunan desa di Provinsi Riau menunjukan perbaikan. Dengan jumlah desa tertinggal pada 2018 berkurang 202 desa dibandingkan tahun 2014.
Teapi Lembaga Ketahanan Ekonomi Desa Nasional [LKED Nas] justru menilai masih ada desa yang sangat tertinggal yang memerlukan fokus agar ada langkah percepatan.
"Desa tertinggal berkurang sebesar 202 desa bila dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, Desa Mandiri bertambah sebesar 73 desa," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Aden Gultom.
BPS memaparkan hasil pendataan potensi desa (Podes) Riau 2018 bahwa tercatat ada 1.875 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa.
Wilayah ini terdiri dari 1.607 desa dan 268 kelurahan. Hasil pengkategorian indeks pembangunan desa (IPD) menunjukan jumlah desa tertinggal ada 88 (5,48 persen), desa berkembang 1.405 (87,43 persen), dan desa mandiri 114 (7,09 persen).
BPS melaksanakan pendataan Podes tiga kali dalam 10 tahun. Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa atau Kelurahan atau Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah administrasi pemerintahan yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu ada wilayah, penduduk, dan ada pemerintahan desa.
Hanya saja, dalam hasil Podes tidak dijelaskan secara rinci lokasi desa yang masih terpencil yang berada di Riau.
"Berdasarkan Podes 2018, IPD Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 63,54 meningkat 4,50 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 59,04," katanya.
Ia mengatakan perubahan nilai indikator penyusun IPD cukup bervariasi. Salah satu indikator yang mengalami kenaikan tertinggi pada dimensi pelayanan dasar adalah ketersediaan dan akses ke rumah sakit bersalin, dengan meningkatnya jumlah desa yang ada rumah sakit bersalin.
Selanjutnya, pada dimensi kondisi infrastruktur, indikator yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah bahan bakar untuk memasak, dengan meningkatnya jumlah desa yang ada pangkalan, agen atau penjual elpiji.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi pada acara refleksi akhir tahun 2018 di Pekanbaru, akhir Desember mengatakan, jumlah penduduk miskin di perdesaan masih cukup besar. Ia mengatakan komposisi penduduk miskin sebesar 8,09 persen ada di perdesaan, sedangkan di perkotaan ada 6,35 persen.
Ia mengatakan jumlah penduduk miskin di Riau bertambah menjadi 500.400 jiwa pada 2018 dibandingkan 2017 yang mencapai 496.390 jiwa. Ini artinya selama tahun lalu orang miskin di Riau bertambah sekitar 4.000 orang.
Dari keseluruhan jumlah penduduk di Riau yang mencapai sekitar enam juta jiwa, penduduk miskin mencapai 7,39 persen. Persentase itu sedikit menurun dibandingkan 2017 yang mencapai 7,41 persen.
Selain faktor migrasi warga dari luar Riau, lanjutnya, faktor pemicu meningkatnya angka kemiskinan adalah pengaruh penurunan harga komoditi perkebunan yang jadi andalan Riau.
"Pertumbuhan ekonomi juga sedikit melambat empat tahun terakhir karena pengaruh penurunan harga produk global perkebunan, terutama seperti harga karet, kelapa dan kelapa sawit," katanya.
Ia mengatakan perlu adanya langkah strategis yang diambil untuk pengalihan sektor yang terus lesu ke sektor nonmigas maupun sektor pariwisata.
Tetapi LKED Nas menyoroti masih ada desa sangat tertinggal di Provinsi Riau. "Permasalahan ini seharusnya menjadi prioritas untuk segera diselesaikan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," kata Koordinator LKED Nas, H Darmawi Wardhana Zalik Aris.
“Seharusnya Ini jadi prioritas Pemprov. Kenapa sangat tertinggal. Pasti infrastruktur. Tolong capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa [DPMPD] buat ulasan mendasari desa tersebut sangat tertinggal,” pinta Darmawi.
Hasilnya menjadi dasar mengajak keterlibatan OPD terkait ikut terlibat menyelesaikan permasalahan desa sesuai bidang tugasnya. Semua sektor, sambung dia bisa terkait seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Dia berharap ini menjadi perhatian serius agar tidak menghambat capaian janji gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2019-2024. Khususnya terkait bidang tugas pemberdayaan masyarakat desa, yakni meningkatkan status 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang.
Terlebih seperti Kampung Sungai Rawa, Kelurahan Sungai Piring, Indragiri Hilir [Inhil] misalnya, yang merupakan desa/kampung sangat tertinggal tersebut.
“Maka harus fokus agar ada langkah percepatan,” sebut Darmawi.
Menurutnya, kalau 202 lepas dari desa tertinggal dan desa mandiri bertambah sebesar 73 desa begitupun ada desa status maju, berkembang tetapi masih ada desa sangat tertinggal.
"Masih ada desa sangat tertinggal seperti di kampung Sungai Rawa, Inhil itu," sebutnya.
Dia juga minta dukungan DPMPD untuk membantu permasalahan masih ada beberapa desa tidak berlistrik di Riau. Masalah kebutuhan dasar masyarakat desa kata dia, juga menjadi penentu keberhasilan pemerintah untuk pencegahan stunting.
“Makanya harus cermat. Fokus yang bisa diatasi, karena kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di desa,”sebutnya.
“Ada hal yang memang perlu ditangani di desa. Karena kuncinya desa. Kalau masyarakat desa mandiri bisa bergerak sendiri dan tentunya betah tinggal di desa. Tidak urbanisasi bikin padat kota,” katanya.
Caranya diantaranya memaksimalkan pengelolaan BUMDes sebagai lembaga pengerak ekonomi desa dengaan mengidentifikasi potensi yang berkelanjutan. Produksi bisa dijalankan, distribusi jalan, dan pasaranya juga jalan.
“BUMDes kalau sudah bergerak, ekonomi desa bisa mandiri,” katanya.
Dia berpesan dalam membangun desa harus cermat. Sebab sumber bahan produksi seperti beras, dan lainnya ada di desa.
“Paling banyak desa dari pada kota. Makanya jangan kota terus diperbaiki, tapi desa harus diperhatikan. Digerakan dan ditingkatkan kemandiriannya,” katanya.
“Intinya potensi desa harus kita galakan. Harus ada lembaga seperti BUMDes yang mengelola. Kebanyakan sudah punya jiwa bisnis tinggal dipoles saja. Nah ini peran DPMPD agar pengelolaannya semakin baik,” katanya.
Jadi menurut Darmawi Wardhana, permasalahan desa terus berkembang dan kompleks, sehingga perlu ditunjang anggaran memadai agar penanganannya bisa lebih optimal. (*)
