3 Juta Rumah akan Dibangun untuk Masyarakat Kurang Mampu Agar Bisa Atasi Kemiskinan di Riau

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah pusat. 

"3 juta rumah akan dibangun di Riau."

"Perumahan kadang terabaikan, padahal sangat penting. Karena keluarga itu dibina dan dibentuk dari rumah," kata Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah untuk wilayah Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (14/8).

Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan, khususnya di wilayah Riau.

Menurut Gubri, tempat tinggal sering kali luput dari perhatian, padahal merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. 

Gubri menjelaskan bahwa kemiskinan di Riau dapat disebabkan oleh faktor kultural, seperti kebiasaan suku pedalaman, maupun struktural, seperti kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. 

Ia berharap regulasi dari pemerintah pusat dapat dibuat lebih sederhana agar program ini berjalan cepat dan efektif. 

"Kalau mereka bisa mengelola tapi malah dibatasi, ya akhirnya tetap miskin. Jangan sampai ini terus terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Rd. An An Andri Hikmat, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa target 3 juta rumah terbagi menjadi tiga kategori, 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. 

Program ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

"Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat miskin. Kalau mereka tidak diberdayakan, kemiskinan tidak akan pernah selesai. Mari kita bersinergi agar pemerintah benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Gubri menegaskan komitmennya untuk memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat kurang mampu. 

Gubri mengungkapkan, kebutuhan rumah bagi masyarakat sangat besar, namun aksesnya masih terbatas. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari pertemuan hari ini kita semakin paham bahwa kebutuhan masyarakat terhadap rumah sangat besar, tetapi akses mereka masih terbatas, baik dari sisi finansial maupun lokasi," ujar Gubri.

Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat miskin tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kredit, sementara yang mampu kredit kesulitan membayar bunga. 

"Ada masyarakat tidak mampu tidak bisa kredit, ada juga masyarakat yang mampu kredit tapi tidak sanggup membayar bunga. Maka perlu ada intervensi dari pemerintah untuk membantu mereka," tegasnya.

Gubri berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk penyediaan bantuan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran. 

Ia menekankan bahwa rumah adalah kebutuhan primer dan pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat.

Sebagai wujud komitmen, Pemprov Riau akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

"Bersama BUMD, kami akan fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi rakyat," tutup Gubri. (*)