3 Kabupaten di Riau Tanpa APBD-P 2024, BPKAD: 'Pembangunan Bakal Terancam Stagnan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Tiga Kabupaten di Riau saat ini tanpa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.

"3 Kabupaten di Riau pembangunannya bakal terancam stagnan."

“Sampai saat ini, ada sembilan draf APBD-P dari kabupaten/kota yang masuk, dan lima di antaranya telah selesai dievaluasi," kata Indra SE M.Si, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Senin (7/10).

Tiga Kabupaten yang tak memiliki APBD-P ini seperti Indragiri Hilir (Inhil), Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi (Kuansing).

Menurutnya, ke tiga kabupaten itu dipastikan tidak akan menjalankan APBD-P tahun 2024, "ini dikhawatirkan berdampak pada kelanjutan pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut," sebut Indra.

Sebelumnya, BPKAD Riau telah memberikan batas akhir pengajuan APBD-P pada 30 September, tetapi ketiga kabupaten itu tak kunjung menyerahkan draft APBD-P 2024 kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dievaluasi.

Daerah yang sudah menyelesaikan evaluasi APBD-P di antaranya lain Kabupaten Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu (Inhu), Kota Dumai, dan Pekanbaru. Sementara itu, empat daerah lainnya masih dalam proses evaluasi, yaitu Rokan Hilir (Rohil), Pelalawan, Siak, dan Rokan Hulu (Rohul).

“Proses evaluasi memakan waktu maksimal 15 hari setelah berkas masuk, asalkan semua persyaratan lengkap,” tambah Indra.

Indra menjelaskan, alasan tiga daerah tersebut tidak mengajukan APBD-P disebabkan oleh tidak adanya pembahasan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan DPRD setempat.

“Bagi daerah yang tidak mengajukan APBD-P, mereka tetap menggunakan APBD murni tanpa tambahan anggaran. Ini bisa berdampak pada terbatasnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan,” tutupnya. (*)