40 Dapur MBG Terancam Dihentikan Permanen karena Kasus Keracunan Siswa Masih Terus Bertambah

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan itu mencakup laporan fiktif hingga pengadaan bahan pangan berkualitas rendah oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan pihaknya mencatat berbagai kejanggalan dalam laporan keuangan, selain pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis).

“Masalah itu bukan hanya soal tidak mengikuti SOP, tetapi juga tidak memberikan laporan keuangan yang benar,” kata Tigor dalam acara bertajuk Membangun Ekosistem Pangan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Selasa (7/10).

Menurut Tigor, BGN menemukan sejumlah kasus di mana SPPI tergoda oleh pihak ketiga, seperti yayasan atau vendor, untuk membeli bahan pangan berkualitas rendah demi keuntungan pribadi.

Padahal, BGN telah menerapkan sistem virtual account (VA) guna membatasi akses terhadap anggaran. Setiap dapur hanya diberikan satu rekening dan dua penanggung jawab resmi untuk mengelola dana hingga Rp10 miliar per dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Nah, ini kunci. Anak-anak muda kita, usia 26–27 tahun, sudah mengelola uang sampai Rp10 miliar,” ujarnya.

Namun, sistem tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan di lapangan.

“Ternyata godaannya banyak. Ada yang tergoda juga. Digoda oleh yayasan, disuruh beli bahan baku jelek dengan janji akan diberi selisih keuntungan,” ungkap Tigor.

Ia menambahkan, beberapa SPPI akhirnya tergoda untuk mendapatkan keuntungan pribadi sekitar Rp20 juta per bulan, meski harus mengorbankan kualitas bahan pangan bagi penerima manfaat MBG.

“Ada yang sudah kami pecat juga. Ya, kasihan memang. Tapi anak-anak muda harus belajar menjaga integritas sejak awal,” ujarnya.

Meski begitu, Tigor mengingatkan agar tuduhan korupsi tidak dilontarkan sembarangan tanpa bukti kuat.

“Kalau menuduh seseorang menyalahgunakan uang negara, harus ada bukti. Kalau tidak, sama saja memfitnah generasi muda,” tegasnya.

BGN juga menghentikan sementara operasional sekitar 40 dapur SPPG yang terbukti melanggar SOP dan juknis. Penghentian dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan pemberian peringatan keras kepada para kepala SPPG.

“Penghentian permanen bisa dilakukan karena ada klausul dalam kontrak. Tapi kami tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan tuntutan hukum terhadap BGN,” ujar Tigor.

Selain itu, pelanggaran paling banyak ditemukan pada proses pemasakan makanan yang tidak sesuai waktu yang ditetapkan.

Sesuai juknis MBG, makanan seharusnya mulai dimasak pada pukul 02.00 dini hari untuk menjaga kesegaran dan keamanan pangan. Namun, sejumlah dapur kedapatan mulai memasak sejak pukul 20.00 malam sebelumnya.

“Tidak boleh masak jam 20.00 malam. Kalau dimasak malam hari, pasti basi. Apalagi diantar pukul 07.00 pagi keesokan harinya,” tandas Tigor.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus mengenai standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya perlengkapan dapur yang memenuhi standar higienis untuk menjamin kualitas makanan bagi masyarakat penerima manfaat.

Arahan ini disampaikan setelah Presiden menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025) malam.

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta perangkat khusus untuk mencegah bakteri. Selain itu, penyediaan filter air bersih juga menjadi kewajiban,” jelas Teddy.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keberhasilan program MBG tidak hanya dalam aspek distribusi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Presiden Prabowo ingin memastikan semua aspek program strategis—terutama MBG—berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan,” tambah Teddy.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, serta Stimulus Ekonomi.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa sebanyak 6.457 orang terdampak kasus keracunan makanan program MBG hingga 30 September 2025.

Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang juga dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala BPOM.

“Di wilayah Sumatra tercatat 1.307 orang mengalami gangguan pencernaan, sementara di Jawa terdapat 4.147 korban, ditambah laporan baru sebanyak 60 orang. Wilayah Indonesia Timur mencatat 1.003 orang terdampak,” jelas Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Ia mencontohkan kasus luar biasa di Kabupaten Banggai, di mana 330 orang mengalami keracunan akibat ikan cakalang berkualitas buruk yang digunakan oleh pemasok baru.

Menurut Dadan, penyebab utama kasus ini adalah belum terpenuhinya standar operasional prosedur (SOP) pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.

“Pergantian supplier untuk mengakomodasi potensi sumber daya lokal ternyata berdampak pada turunnya kualitas bahan makanan,” ungkapnya.

Pemerintah kini memperketat evaluasi terhadap seluruh penyedia MBG agar kasus serupa tidak terulang. (*)