4.678 Warga Dumai Terancam Tak dapat PBI-JK dari Pusat

DUMAI - Sebanyak 4.678 warga Dumai terancam tidak lagi mendapatkan bantuan layanan kesehatan dari pemerintah pusat yang dibiayai dari APBN.

Walikota Dumai Paisal saat memimpin rapat koordinasi bersama dinas terkait di gedung Pendopo Jalan Putri Tujuh Kota Dumai membahas tentang adanya Pemerintah Pusat akan menonaktifkan 9,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Dari 9,8 juta peserta, sebanyak 4.678 merupakan masyarakat Dumai. Penonaktifan tersebut sesuai dengan Permensos Nomor 92 tahun 2021. Mereka awalnya masuk sebagai peserta PBI-JK Non DTKS, terkait kebijakan pemerintah pusat sesuai Permensos Nomor 92 tahun 2021, dari 9,8 juta peserta PBI-JK Non DTKS, sebanyak 4.678 merupakan masyarakat Dumai," kata Wako, Kamis (21/10).

Walikota Dumai Paisal dalam arahannya mengatakan, dari 9,8 juta peserta PBI-JK Non DTKS yang akan dihapus sebanyak 4.678 merupakan masyarakat Dumai. Peserta PBI-JK Non DTKS dibiayai oleh APBN.

Pemerintah pusat akan menonaktifkan data peserta tersebut karena mereka sudah meninggal, kemudian pemadaman NIK, kemudian pindah alamat dan data ganda. "Tetapi, kepada 4.678 warga Dumai ini dalam waktu 6 bulan ke depan masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," terang Walikota.

Pemerintah melalui instansi terkait akan melakukan verifikasi dan validasi ulang data 4.678 ‎apakah benar-benar tidak ada lagi orangnya. Jika masih ada akan diusulkan agar tidak dihapus datanya.

Paisal mengungkapkan telah mengintruksikan pihak pihak terkait termasuk camat dan lurah untuk betul-betul kembali mendata warga yang masuk dalam 4.678 tersebut. Karena bisa saja data tersebut tidak benar yang berdampak pada warga Dumai.

"Saya minta instansi terkait turun ke lapangan dan benar-benar didata ulang. Jika masih layak mendapatkan program tersebut dan orangnya masih ada, segera laporkan kepada dinas terkait untuk kembali dimasukkan ke dalam data PBI-JK Non-DTKS," kata Walikota. (rp.ind/*)