Akademisi-Warga Berharap Pj Gubri Bisa Atasi Jalan Rusak yang Menahun, Legislatif: 'Anggaran Penanganannya Juga Selalu Defisit'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - SF Hariyanto resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kini masyarakat dan praktisi berharap masalah infrastruktur dan jalan rusak yang sudah cukup lama di Pekanbaru bisa dituntaskan.

"Jalan rusak dan banjir di Pekanbaru anggaran penanganannya selalu defisit."

"Sangat penting untuk menyampaikan harapan kepada Pj Gubernur (SF Hariyanto) bahwa akan memberikan perhatian yang serius terhadap perbaikan infrastruktur. Termasuk jalan-jalan yang rusak," kata Ketua Umum [Ketum] Lembaga Melayu Riau [LMR], H. Darmawi Wardhana Zalik Aris SE Ak menyampaikan harapannya, Kamis (29/2).

Persoalan jalan rusak dan infrastruktur di Kota Pekanbaru memang jadi persoalan yang tak tuntas dikerjakan sejak 3 tahun terakhir. Bahkan, sejumlah ruas jalan saat ini rusak parah dan kerap diprotes warga.

Beberapa ruas jalan kota yang rusak parah di Pekanbaru seperti Jalan Taman Karya, Jalan Cipta Karya, Jalan Darma Bakti, Jalan Bangau Sakti, Jalan Fajar Ujung dan Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu ruas jalan lain juga masih rusak.

Ketum LMR Darmawi Wardhana Zalik Aris, putera kelahiran Bengkalis ini menaruh harapan besar pada gubernur Riau SF Hariyanto. Khususnya masalah infrastruktur.

Menurutnya, jalan rusak itu kiranya bisa diambil alih Pemerintah Provinsi Riau.

"Banyak jalan rusak yang tidak mampu di kerjakan oleh Kota Pekanbaru. Tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat. Semoga Pj Gubernur baru dapat memperbaiki jalan, meningkatkan kondisi infrastruktur secara keseluruhan demi kesejahteraan dan kemajuan daerah kita," harapnya.

Sementara dosen Universitas Lancang Kuning, Rawa El Amady mengatakan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau harus lebih baik.

Ia berharap Pj Gubernur SF Hariyanto dapat menjalin komunikasi dengan bupati/wali kota dalam upaya perbaikan infrastruktur.

"Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau harus menjadi citra baik bagi masyarakat Pekanbaru. Gubernur dituntut menjalin kerja sama dengan wali kota untuk memperbaiki drainase, sampah dan perbaikan jalan, serta transportasi publik," kata Rawa.

Bukan tanpa alasan, Rawa melihat kondisi jalan rusak menjadi persoalan penting di Pekanbaru saat ini. Sebab, banyak kondisi jalan rusak tak diperbaiki dan membuat masyarakat repot.

"Banyak jalan rusak di Pekanbaru. Kasihan masyarakat atau pengendara mau lewat, ini tentu harapan masyarakat ada pada Pak Pj Gubernur yang baru dilantik hari ini," kata Rawa. 

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kota Pekanbaru lebih menyoroti soal anggaran penanganan jalan rusak dan banjir yang selalu defisit.

"Berdasarkan laporan reses dari rekan-rekan kita di DPRD persoalan banjir, sampah dan pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Pekanbaru. Bahkan keluhan mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi masih tetap disampaikan warga," ungkap Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, Kamis (29/2/2024).

Persoalan banjir, jalan rusak dan persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat Pekanbaru. Meski jumlah APBD 2024 mengalami peningkatan jadi Rp 2,8 triliun, namun alokasi anggaran untuk tiga persoalan tersebut belum maksimal.

Persoalan banjir, jalan rusak (infrastruktur), sampah, dan pendidikan menjadi keluhan masyarakat tiap daerah pemilihan (Dapil).

Sabarudi menambahkan, meski jumlah APBD Pekanbaru tahun 2024 naik dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,8 triliun namun alokasi anggaran untuk biaya penanganan banjir, sampah dan infrastruktur tetap belum bisa maksimal.

Terlebih lagi, pada tahun ini Pemko Pekanbaru harus menyiapkan alokasi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jumlahnya mencapai Rp 76 miliar.

"Kita terus berupaya agar persoalan banjir, infrastruktur dan sampah bisa teratasi, namun lagi-lagi kondisi APBD Pekanbaru masih belum memungkinkan. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu, membuat APBD kita terus mengalami defisit," kata Sabarudi.

"Bahkan utang tunda bayar setiap tahun selalu ada, jadi kita harus bersabar dulu sampai kondisi APBD kita kembali stabil. Tahun ini ada pesta demokrasi Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru, nah anggaran kita juga ada yang dialihkan ke sana kalau enggak salah jumlahnya sekitar Rp 76 miliar," sambung Sabarudi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemko dan DPRD Pekanbaru agar persoalan banjir, sampah dan infrastruktur bisa diselesaikan. Salah satunya dengan meminta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sharing budget APBD Riau dan APBN tahun 2024. (*)