LINGKUNGAN - Nasib orangutan terlihat begitu berat. Sesekali orangutan itu bersin-bersin disertai lendir yang keluar dari hidung.
Hasil foto sinar X yang dokter lakukan mendapati paru-paru kera besar bernama Jack Napas kotor.
“Agustus–September, asap cukup pekat dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) hampir terjadi tiap hari. Terkhususnya di sekitaran PRS (Pusat Rehabilitasi Satwa). Kemungkinan karena itu,” kata Moscatia Muda, dokter hewan yang menangani Jack di PRS Long Sam, Borneo, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim).
Selama di lembaga yang Conservation Action Network (CAN) kelola itu, Jack jalani berbagai perawatan.
Mulai dari pemberian obat bronkodilator, dan vitamin, hingga pemasangan nebulizer. Tak seperti manusia, Jack merasa terganggu dengan bunyi dan uap yang timbul dari nebulizer.
“Sehingga butuh kesabaran dalam menyesuaikan posisi nebulizer agar tetap berada di depan hidung Jack.”
Dia bilang, petugas juga harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) guna mencegah infeksi dari dan atau pada kedua belah pihak.
Kondisi Jack, kini sudah lebih baik. Dari hasil observasi, suhu tubuh serta suara napasnya normal.
Begitu juga dengan tingkah lakunya, kembali aktif seperti semula. Karena itu, Jack pun dia sudah kembali bergabung dengan bayi orangutan lain yang ada di PRS.
Bulan sebelumnya, satu trenggiling dalam kondisi mengenaskan. Hampir sekujur tubuh penuh luka bakar, termasuk kedua kaki belakang.
“Kondisi cukup parah, yakni dehidrasi dan stres berat. Trenggiling tersebut hanya bertahan empat hari di PRS Long Sam II,” kata Moscatia.
Tak lama berselang, CAN Borneo juga menerima Anggun, beruang madu berusia sekira 7-12 bulan dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim.
Ari Wibawanto, Kepala BKSDA Kaltim, menduga, Anggun terpisah dari induknya ketika karhutla melanda Kecamatan Segah, Kabupaten Berau sebelum akhirnya warga temukan.
“Mereka (warga) langsung menyerahkan kepada kami. Kemudian langsung dibawa ke Pusat Rehabilitasi Satwa di Berau, di Merasa untuk penanganan lebih lanjut.”
Selama Agustus-September 2026, sedikitnya mereka evakuasi 39 satwa terdampak karhutla dan kekeringan yang melanda sejumlah titik.
Kekeringan ekstrem, memicu satwa keluar dari habitat aslinya untuk mencari air, pakan dan sebagainya.
Jumlah itu mencakup 19 orangutan (Pongo pygmaeus), enam trenggiling (Manis javanica), lima kukang (Nycticebus sp.), tiga lutung kelabu (Trachypitecus cristatus), dan dua elang (Lophospiza trivirgata & Milvus migrans). Kemudian beruang madu (Helarctos malayanus), bekantan (Nasalis larvatus), tarsius (Cephalopachus bancanus borneanus), dan lutung merah (Presbytis rubicunda) masing-masing satu.
Menurut Ari, upaya penanganan berlangsung di sejumlah tempat, seperti Berau, Kutai Kartanegara, Samarinda, Kutai Barat, Bontang, Paser, dan Kutai Timur. Sebagian besar satwa alami dehidrasi.
“Berat badan turun, tidak seimbang, tidak ideal. Kemudian juga ditemukan misalkan masuk ke pemukiman masyarakat untuk mencari makan dan air. Itu dampak dari kemarau panjang,” katanya.
BKSDA Kaltim menaruh perhatian khusus pada orangutan. Mulai dari yang keluar dari habitat dan mengarah ke pinggir jalan poros, mengemis, bahkan memakan sampah.
Lokasi paling banyak di Kutai Timur.
“Ada kurang lebih delapan yang kita rescue dari Kutim.”
Paulinus Kristianto, Direktur CAN Borneo bilang, beberapa satwa BKSDA evakuasi selama periode karhutla, juga masuk PRS Long Sam yang mereka kelola.
“Ada 36 satwa yang di-rescue, 25 dibawa dan direhab di PRS [Long Sam]. Sisanya, langsung rilis karena kondisi baik.”
Satwa-satwa itu, antara lain orangutan, trenggiling, monyet ekor panjang, beruang madu, burung, dan kura-kura gunung.
Orangutan menjadi spesies yang paling banyak kalani translokasi.
Kendati memastikan kawasan PRS aman dari api, menurut Paulinus, sulit menghindari dampak asap dari karhutla.
“Kan kita tidak bisa menghentikan asap. Asap tetap ada selama beberapa lama ini dan kebetulan di kami, ada satu orangutan yang memang terindikasi ISPA,” katanya mengonfirmasi kondisi Jack.
Riezcy Cecilia Dewi, Juru Kampanye Satya Bumi, mengatakan, karhutla yang terjadi membawa dampak serius.
Terutama satwa liar yang menggantungkan hidup pada hutan, seperti orangutan, trenggiling dan lainnya.
Bagi orangutan seperti Jack, maupun bayi beruang madu seperti Anggun, hutan adalah habitat utama mereka.
“Dampaknya itu nggak cuma fisik, seperti luka bakar yang secara langsung bisa menyentuh mereka, juga pada kerusakan habitat mereka, hilangnya sumber pakan dan terganggunya pergerakan satwa dan ruang hidup mereka,” kata Icy, yang dirilis Mongabay, Rabu (4/11/26).
Bagi satwa arboreal seperti orangutan, katanya, hutan dan tajuk-tajuk pepohonan menjadi tempat berinteraksi antarspesies maupun mencari makan, juga membuat sarang.
Ketika kanopi pepohonan itu hilang, tak ada lagi tempat untuk bersarang dan berlindung.
“Maka ketika mereka nggak bisa menyelamatkan diri [dari api], kan berarti risikonya mereka mati terbakar atau hangus. Atau misalkan orangutannya bisa menyelamatkan diri, lari dari kebakaran, itu kan berarti mereka berpindah ke tempat yang aman.”
Tempat ‘aman’ bagi mereka, bisa saja permukiman masyarakat maupun hutan desa.
Namun, ketika mereka masuk ke permukiman atau hutan desa, juga akan meningkatkan konflik dengan manusia.
Kerusakan habitat, kata Icy, menyebabkan habitat menjadi makin sempit.
Hal ini dapat memicu fragmentasi hingga habitat terpecah-pecah, tidak terkoneksi satu sama lainnya.
“Ini bisa mengganggu konektivitas dan pergerakan mereka yang dalam jangka panjang juga berdampak pada kelangsungan hidup mereka.”
Icy bilang, ketika fragmentasi terus terjadi, risiko kepunahan makin meningkat, karena akan mendorong perkawinan sedarah atau inbreeding population pada orangutan.
Selain itu, primata seperti orangutan, memiliki sistem pernapasan yang mirip dengan manusia.
Karena itu, ketika asap karhutla menjadi makin memburuk dan memengaruhi kualitas udara, maka sistem pernapasan mereka juga menghadapi risiko yang sama seperti manusia.
Masalahnya, tak seperti manusia, orangutan memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan mengakses pengobatan.
“Ketika manusia punya indikasi sistem pernapasannya terganggu, mereka bisa langsung ke mengakses ke tenaga medis yang berada di dekat mereka. Sedangkan kalau satwa liar kan nggak bisa.”
Icy makin resah ketika membayangkan kondisi kesehatan satwa-satwa liar yang terdampak namun tak terdeteksi.
Mereka bisa saja terlantar dan mengalami penyakit kronis, kemudian mati secara perlahan.
Dia mendesak pemerintah dan korporasi bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi di wilayah konsesinya. Termasuk kebakaran lahan.
“Karena sebenarnya perusahaan itu memiliki kewajiban untuk mengelola dan melindungi di wilayah konsesinya, termasuk upaya untuk pencegahan dan penindakan karhutla itu.”.
Tsabit Khairul Auni, Manajer Kampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI) bilang, berdasarkan pantauannya, hutan alam di Kaltim menghadapi tekanan serius akibat deforestasi sistemik. Seperti pertambangan dan konsesi perkebunan.
Pada 2025, teridentifikasi sisa tutupan hutan alam di provinsi ini yakni seluas 6,39 juta hektar.
Deforestasi pada periode 2021–2025 mencapai 264.700 hektar, dengan kehilangan terbesar terjadi pada 2024–2025 seluas 105.760 hektar.
Status konsesi di daratan Kaltim, menunjukkan seluas 8,31 juta hektar atau 65,3% dari luas daratan.
Areal itu mencakup perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam seluas 3,12 juta hektar, PBPH hutan tanaman 1,21 juta hektar. Lalu, PBPH lainnya hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan lain-lain seluas 150.000 hektar, perkebunan 2,10 juta hektar, pertambangan 575.530hektar, serta tumpang tindih perizinan 1,15 juta hektar.
Hasil analisis deforestasi juga menegaskan tekanan pada hutan alam yang tersisa di Kaltim.
Pada periode 2024–2025, konsesi menjadi penyumbang kehilangan hutan seluas 80.440 hektar atau 76,1% dari total deforestasi 105.760 hektar.
Tsabit katakan, sebagian besar sisa hutan alam menempati ruang kepentingan ekonomi.
Padahal, fungsi ekologisnya secara berkelanjutan sangatlah penting, tak bisa terhitung dengan angka. Misal, sebagai habitat satwa, penyangga kehidupan masyarakat adat, pengatur fungsi hidrologis, penyimpan karbon, dan lain-lain.
“Karena itu, evaluasi pengelolaan hutan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, bukan sekadar kepastian administrasi perizinan,” katanya, Selasa (3/11).
Dia juga mencatat, ada lonjakan hotspot secara nasional pada Agustus–September 2026.
Sepanjang Januari-13 Oktober 2026, terdeteksi 46.593 hotspot di Indonesia, di mana 27.877 titik atau 59,8% berada di Kalimantan.
“Khusus di Kaltim, terdapat sedikitnya 2.838 hotspot, dengan 27 titik di antaranya merupakan hotspot berkepercayaan tinggi yang teridentifikasi persis di dalam sisa hutan alam,” kata Tsabit.
Baginya, karhutla bukan sekadar kehilangan vegetasi jangka pendek.
Kebakaran di habitat satwa, berpotensi memusnahkan pohon pakan dan sarang, mematikan organisme lantai hutan, serta mengacaukan jalur pergerakan satwa.
Pemerintah, katanya, harus mengevaluasi secara kritis kebijakan tata ruang, memperketat pengawasan konsesi, dan memperkuat perlindungan sisa hutan alam.
“Orientasi tata kelola harus segera bergeser. Bukan lagi sekadar reaktif mempercepat pemadaman api, melainkan bertindak proaktif menghentikan kebijakan pemanfaatan ruang yang terus memproduksi kawasan-kawasan baru yang rentan terbakar,” ucapnya.
Prioritas paling krusial saat ini, kata Tsabit, yaitu, melindungi sisa hutan alam utuh dan memutus siklus kerusakan akibat kebakaran berulang.
Upaya pemulihan ekosistem pascakarhutla akan sia-sia jika tak hentikan akar masalah.
Menurut Tsabit, pemerintah harus memprioritaskan area pemulihan berdasarkan nilai ekologis dan urgensi konektivitas koridor satwa, bukan sekadar kemudahan akses atau pemenuhan target administratif penanaman.
“Secara teknis, rehabilitasi wajib menggunakan spesies asli setempat, mendukung regenerasi alami, memulihkan tata air, serta menjamin ketersediaan pakan dan naungan satwa.”
Sementara, pada aspek tata kelola, Tsabit mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perizinan di kawasan bernilai ekologis tinggi.
Selain itu, pengawasan ketat pada aktivitas pemicu fragmentasi. Khususnya, transparansi batas konsesi, rencana kerja, riwayat kebakaran, dan implementasi rehabilitasi oleh perusahaan.
Pencegahan kerusakan berulang, juga perlu pelibatan bermakna masyarakat adat dan lokal, melalui perlindungan hak ruang kelola serta penguatan pemantauan partisipatif.
“Pada akhirnya, tolok ukur keberhasilan pemulihan adalah pulihnya fungsi ekologis dan meredanya ancaman secara berkelanjutan, bukan sebatas jumlah bibit pohon yang ditanam.”
Dia bilang, perlindungan biodiversitas tak bisa terbelenggu oleh sekat administratif seperti klasifikasi status kawasan konservasi dan hutan lindung yang justru hanya membatasi kewenangan pada proses penanganan dan mitigasi.
“Penetapan kawasan konservasi dan hutan lindung merupakan instrumen penting, tetapi status administratif kawasan saja belum cukup untuk menjamin perlindungan ekosistem secara efektif.”
Apalagi, berbicara soal kabut asap yang melintas dan melampaui batas administratif dan pergerakan alami satwa tergantung perubahan bentang alam sekitar.
Efektivitas perlindungan, katanya, harus melihat kondisi hutan dan fungsi ekologis yang benar-benar dipertahankan. Utamanya, hutan alam yang tersisa. (*)
Tags : Kebakaran Hutan dan lahan, karhutla, Nasib Satwa Liar, Satwa Liar Terdampak karhutla,