Aksi Demo Gempar Tuntut Bupati Rohil Ditangkap Terkait Uang Migas dan DBH Sawit, Kordinator Umum Erlangga: 'Ini Sudah Tilap Uang Negara'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Ratusan massa dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gemmpar Riau (AGR) melakukan aksi unjuk rasa di  depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Polda Riau, Rabu (11/9/2024).

Aksi demontrasi yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 16.15 WIB sore tersebut, diwarnai kericuhan antara massa demonstran dengan aparat keamanan.

Dalam aksinya, massa yang menuntut Bupati Rohil agar segera ditangkap oleh KPK itu sempat bersikukuh bertahan hingga sore hari, meski disinari terik matahari yang begitu sangat panas.

Dalam aksinya, pendemo membentangkan poster bertuliskan ’Aliansi Gempar Riau' melampirkan foto Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Nalladia Ayu Rokan Anak dari Afrizal Sintong, Direktur BUMD Rohil Rahman SE dan Setiawan selaku Calon Wakil Bupati Rohil serta Kadis Pendidikan Rohil Asril Arief.

"Kami (Mahasiswa) menyampaikan aspirasi dan keluh kesah yang terjadi di Provinsi Riau salah satunya di Kabupaten Rohil. Kita menduga banyak pelanggaran didalam pelaksanaan APBD Rohil. Kita bawa isu ini kejaksaan agar hendaknya kejaksaan berani menindak," kata Kordinator Umum Erlangga, SH saat berorasi di depan Kantor Kejati Riau.

Masa AGR sorot soal kasus penyelewengan dana participating interest (PI) sebesar Rp488 milyar dan dana bagi hasil (DBH) sawit Rp39 milyar.

"Dugaan penyelewengan dana CSR bank Kepri 500 juta tahun 2022 dan dana hibah GMRB sebesar 400 juta, dugaan memonopoli kegiatan ratusan PL di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Rohil dan tender lelang."

"Kami lakukan ini untuk meminta Kejati Riau segera periksa Afrizal Sintong dan Direktur BUMD PT SPRH terkait kasus baru yang belakangan cukup menyita perhatian masyarakat Rohil yakni dugaan penyelewengan dana PI sebesar 488 milyar dan DBH sawit 39 milyar," kata Erlangga.

Selain itu, GRK mendesak Kejati Riau segera periksa dan usut tuntas dugaan penyelewengan dana CSR Bank Kepri 500 juta tahun 2022 dan dana hibah GMRB sebesar 400 juta yang di Ketuai Nalladia Ayu Rokan Anak dari Afrizal Sintong diduga digunakan untuk kepentingan usaha pilkada.

Sementara Kordinator lapangan Herdi menambahkan untuk periksa Setiawan dan Afrizal Sintong diduga telah memonopoli kegiatan ratusan PL Dinas PU dan Dinas Pendidikan Rohil dan tender leang berjumlah ratusan milyar.

"Kami minta Kejati Riau dan Polda Riau harus mengusut tuntas sejumlah dugaan korupsi di kabupaten Rokan Hilir. Kalau tidak, tentu patut dipertanyakan ada apa dengan Kejati Riau dan Polda Riau," sebutnya. (*)