Aksi Demo: Indonesia Belum Terang dan Masih Kelam, 'yang Menanti Langkah Konkret Pemerintah'

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menanti langkah konkret pemerintah terkait sejumlah tuntutan mereka dalam aksi 'Indonesia Gelap'. Ahli tata negara Bivitri Susanti menegaskan yang diperlukan saat ini adalah "perbaikan yang fundamental".

Hingga Jumat 21 Februari 2025 kemarin, sebagian besar massa aksi 'Indonesia Gelap' telah membubarkan diri, sedangkan lainnya masih bertahan di titik demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta.

Beberapa di antaranya melemparkan kembang api ke arah barikade polisi.

Lemparan kembang api ini dibalas dengan imbauan polisi yang meminta massa aksi "membubarkan diri dengan tertib" dan "tidak memprovokasi".

Beberapa saat sebelumnya, perwakilan koalisi masyarakat sipil membacakan tuntutan mereka dengan aksi menyalakan lilin.

Sebelumnya, para peserta aksi Indonesia Gelap menanti langkah konkret pemerintah terkait tuntutan aksi Indoensia Gelap setelah perwakilan pemerintah menemui pendemo sehari sebelumnya.

Ahli tata negara Bivitri Susanti, yang hadir dalam aksi Indonesia Gelap di Jakarta, menegaskan yang diperlukan saat ini adalah "perbaikan yang fundamental".

"Siapa yang bisa memastikan bahwa janji yang kemarin, 'Akan kami perhatikan', dan lain sebagainya itu benar-benar akan dilakukan?" ujar Bivitri.

"Kalau pun dilakukan, apakah dilakukannya juga dengan perubahan yang fundamental dalam cara membentuk kebijakan?"

Salah satu warga yang turut dalam aksi, Dea Ayu, mengungkap keresahan yang sama.

"Hanya pertemuan, pertemuan, pertemuan, tapi tidak ada tindakan," ujar Dea.

"Tidak ada aksi yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah."

Beragam elemen masyarakat, mulai dari aktivis, mahasiswa hingga pecinta K-Pop turun ke jalan dalam punca aksi Indonesia Gelap, Jumat (21/02.

Mahasiswa dan masyarakat sipil memulai aksinya dengan menggelar long march dari Taman Ismail Marzuki.

Sambil berjalan kaki, mereka menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan lagu "Bayar Bayar Bayar", lagu karya band punk Sukatani yang viral di media sosial.

Salah satu orator kemudian memberi komando para massa aksi.

"Baju hitam kita hari ini membuktikan Indonesia belum terang, kawan-kawan. Indonesia belum terang, Indonesia masih kelam," teriak orator.

"Gelap akan pemberitaan, gelap akan kemiskinan, gelap akan karya seni," lanjutnya.

Sejumlah poin tuntutan diusung oleh masyarakat sipil dalam aksi Indonesia Gelap kali ini.

Antara lain, mendesak pemerintah untuk segara mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Mereka juga menolak undang-undang yang tidak berpihak ke rakyat, seperti Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara hingga Tata Tertib DPR.

Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah.

Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.

Aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil ini melanjutkan serangkaian aksi Indonesia Gelap yang sudah dimulai kelompok mahasiswa beberapa waktu lalu.

Aksi Indonesia Gelap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mencapai puncaknya pada Kamis (20/02).

Dalam aksi itu, sejumlah poin tuntutan massa aksi ditandatangani secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ahli tata negara Bivitri Susanti adalah salah satu dari massa aksi yang turut dalam demonstrasi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Jumat (21/02).

Merespons tanggapan pemerintah dalam demonstrasi sehari sebelumnya, Bivitri mengatakan yang diperlukan saat ini adalah "perbaikan yang fundamental".

"Saya khawatir kalau tanggapannya seperti kemarin, walaupun pilihan heroik dan keren memang dari segi performance-nya sebagai display. Tapi kan yang kita butuhkan perbaikan yang fundamental," kata Bivitri.

"Siapa yang bisa memastikan bahwa janji yang kemarin akan kami perhatikan dan lain sebagainya itu benar-benar akan dilakukan."

"Dan kalau pun dilakukan, apakah dilakukannya juga dengan perubahan yang fundamental dalam cara membentuk kebijakan?"

"Karena kan yang kita kritik gitu, kebijakannya jadi viral, ditentang, terus dikoreksi. Yang diperbaiki hanya di permukaan.

"Saya senang sekali bahwa bahwa kemarin diterima oleh Mensesneg bukan berarti perjuangan ini selesai karena sebenarnya ini jauh dari selesai."

Serupa, salah satu pendemo yang turut dalam aksi Indonesia Gelap, Jumat (21/02), Dea Ayu, mengaku masih menunggu aksi konkret dari pemerintah, setelah Mensesneg Prasetyo Hadi bertemu dengan pendemo sehari sebelumnya.

"Kita sudah terlalu banyak dibohongi dan ditipu oleh pemerintah. Mau sebanyak apa gula yang disodorkanan ke masyarakat, tapi berbentuk racun," kata Dea.

"Mau sampai kapan lagi? Hanya pertemuan, pertemuan, pertemuan, tapi tidak ada tindakan," ujarnya kemudian.

"Tidak ada aksi yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah."

Kirana Ayuningtyas, perempuan dengan disabilitas yang ikut aksi Indonesia Gelap pada Jumat (21/02) mengaku masih menunggu aksi konkret dari pemerintah terkait tuntutan mereka.

"Meski kemarin pemerintah merespons, tapi masih dikaji dan enggak ada Perppu atau keputusan yang bisa diimplementasikan," ujar dia.

Perempuan berusia 27 tahun ini mengungkapkan bahwa selain untuk menyuarakan pendapat, dia turut dalam aksi Indonesia Gelap agar makin banyak sesama disabilitas menyuarakan pendapatnya.

"Saya juga pengen teman-teman disabilitas lain yang melihat saya pakai kursi roda ke aksi jadi semangat untuk menyuarakan pendapatnya juga, biar semangat menyuarakan kalau misalnya ada yang ketindas," jelas Kirana.

"Saya juga pengen teman-teman yang non-disabilitas saat melihat saya jadi saya juga terbiasa melihat orang pakai kursi roda, biar makin aware," jelas Kirana.

Dalam aksi ini, Kirana menyoroti efisiensi anggaran yang menurutnya akan berdampak ke banyak sektor dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang paling terdengar itu efisiensi karena efisiensi ini banyak di PHK, banyak banget sektor-sektor yang terdampak."

"Mungkin harus ada evaluasi terhadap beberapa kebijakan-kebijakan karena harusnya pro-rakyat dan kebijakan-kebijakan itu bukannya untuk menyusahkan rakyat."

Sementara di Bandung, Jawa Barat, sekitar 500 orang mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi #IndonesiaGelap di Depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (21/02).

Massa mulai berdatangan sekitar pukul 15.00 WIB dan masih bertahan hingga berita ini ditulis atau pukul 18.45 WIB.

Hujan deras sempat mengguyur lokasi aksi, tapi massa bergeming. Mereka sempat melakukan aksi bakar ban.

Situasi mulai memanas saat beberapa orang massa mulai melempar petasan dan molotov ke arah halaman dalam gedung dewan tersebut. Massa meneriakkan "revolusi".

Presiden Mahasiswa Universitas Islam Bandung, Muhammad Ramdan, beralasan aksi ini dilakukan atas dasar kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama mereka.

Apalagi kebijakan efisiensi anggaran dengan dalih Makan Bergizi Gratis memicu ketakutan masyarakat lantaran mengorbankan anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Bagaimana supaya evaluasi Makan Bergizi Gratis secara total. Kedua, jangan sampai memprioritaskan Makan Bergizi Gratis, tapi pendidikan semakin menurun," ujar Ramdan di sela aksi.

"Yang paling parahnya, ketika perut kenyang, tapi otak tidak diisi, maka kita akan menjadi seorang budak. Ini yang kita takutkan. Harus ada keselarasan antara pengisian perut dengan intelektual," lanjutnya.

Ketua BEM Universitas Katolik Parahyangan, Nicholas Darmelio, menilai beberapa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran kurang menguntungkan bagi rakyat Indonesia.

Menurut Nicholas, kebijakan yang dikeluarkan tidak selaras dengan target Indonesia Emas 2045.

"Mereka menggaungkan Indonesia Emas 2045, seharusnya fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Kami melihat kebijakan efisiensi anggaran kurang tepat karena memotong bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di Indonesia." .

"Aksi ini dinamai Indonesia Gelap karena Kami merasa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan sulit mencapai Indonesia Emas," ungkap Nicholas.

Selain berorasi, massa aksi juga membawa spanduk dan poster yang bertuliskan antara lain Never Trust The Goverment, Makan Beracun Gratis, dan juga spanduk hitam besar yang bertuliskan masalah di pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni IKN mangkrak, konflik agraria, dan pagar laut.

Pemerintah 'pelajari' tuntutan mahasiswa

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/02) petang.

Kehadiran Mensesneg itu menghentikan amarah mahasiswa yang sebelumnya sempat mendorong barrier beton saat unjuk rasa berlangsung.

Semula, mahasiswa aksi Indonesia Gelap akan menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara, namun aksi itu terhenti di kawasan Pat

Prasetyo mengatakan pemerintah menghargai sikap kritis dari para mahasiswa dan mencoba menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka.

"Kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," ujar Prasetyo di hadapan para mahasiswa.

Dalam kesempatan yang sama dia meminta para mahasiswa menunjuk perwakilan mereka untuk berdialog dan "berdiskusi yang konstruktif".

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang Saudara tuntut, mana yang kurang tepat. Mari kita perbaiki bersama-sama," ujar Prasetyo.

Ia pun memastikan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia didengar oleh Presiden Prabowo Subianto.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggagas aksi Indonesia Gelap untuk menyuarakan kekecewaan dan keresahan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan yang ditempuh Prabowo dan wakilnya, Gribran Rakabuming Raka, dianggap membuat negara "makin gelap".

Demo ini merupakan respons atas situasi negara yang diklaim semakin memburuk.

Mereka melakukan orasi dan memajang sejumlah spanduk yang memuat sejumlah tuntutan mereka.

'Kalau mau Indonesia cerah, kita bergerak bareng'

Aksi Indonesia Gelap kali ini bertepatan dengan Aksi Kamisan, agenda rutin yang dilakukan oleh korban HAM di Indonesia yang digelar tiap Kamis di depan Istana Negara.

Salah satu yang turut hadir dalam Aksi Kamisan ke-852—yang bertepatan dengan Hari Keadilan Sedunia—adalah Daniel Frits Tangkilisan, aktivis lingkungan yang sempat mengalami kriminalisasi beberapa waktu lalu.

Menanggapi aksi Indonesia Gelap yang digelar mahasiswa sejak Senin (17/02) silam, Daniel menilai gerakan perlu agar gerakan sosial tak hanya sebatas di media sosial saja.

"Kalau mahasiswa enggak bergerak, kalau rakyat enggak bergerak, dan kalau mahasiswa dan rakyat itu enggak bersatu bareng-bareng bergerak, kayaknya bukan cuma gelap, udah void," ujar Daniel, Kamis (20/02).

"Kalau mau Indonesia cerah, yuk kita bergerak bareng, kita bergerak maju bareng," katanya kemudian.

'Keadaan tak pernah berubah sejak 1998'

Heru Susilowati, 61, perempuan yang pernah terlibat dalam demo mahasiswa pada 1998 di DPR, kini kembali datang ke aksi Indonesia Gelap.

Dia mengatakan, "keadaan tidak pernah berubah sejak 1998."

"Kalau 1998 kita itu rakyat benar-benar bersatu dengan mahasiswa untuk Indonesia yang lebih baik Jadi ya pengenlah ada reformasi, ada perbaikan waktu itu," ujar Heru kepada BBC News Indonesia di tengah demo di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/02).

"Makanya mungkin mahasiswa sudah enggak tahan lagi dan rakyat juga mungkin bersatu untuk berjuang," kata dia.

Mahasiswa angkat suara soal 'Indonesia Gelap' dan tudingan 'mahasewa'

Seorang mahasiswa menceritakan pengalamannya turut serta dalam aksi "Indonesia Gelap" yang dilancarkan kepada pemerintah.

Ia menuturkan motivasi pribadinya, tantangan yang dihadapi sebelum aksi, dan menjawab tudingan bahwa mahasiswa dibayar pihak tertentu untuk menggelar aksi protes.

Muhammad Anas Robbani, mahasiswa asal Yogyakarta, baru saja pulih dari demam setelah ikut aksi "Indonesia Gelap" di Jakarta, Senin (17/02).

Namun suara Anas dan rekan-rekannya tetap lantang saat meladeni undangan wawancara sejumlah media.

Anas adalah koordinator media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan yang diklaim mewadahi sekitar 350 BEM di sejumlah wilayah Indonesia.

Dia mengaku menumpang bus dari Yogyakarta ke Jakarta menggunakan "ongkos pribadi" demi berpartisipasi dalam rangkaian gerakan protes "Indonesia Gelap".

Dia mengaku menumpang bus dari Yogyakarta ke Jakarta menggunakan "ongkos pribadi" demi berpartisipasi dalam rangkaian gerakan protes "Indonesia Gelap".

Protes tersebut, menurut mahasiswa jurusan hubungan masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta, adalah "dorongan dari hati" untuk menyuarakan beragam masalah yang dihadapi warga.

Masalah itu mencakup tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara sejak 2020-2024 yang tak dibayarkan pemerintah, pembatasan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan dikoreksi pemerintah, serta sejumlah topik lainnya yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan yang sudah dijalankan banyak banget celah sehingga menuai kritik. Jadi perumusan kebijakan sering tergesa-gesa dan belum sepenuhnya siap, tapi sudah dieksekusi," kata Anas yang mengeklaim sudah ikut protes bersama mahasiswa sejak masih menjadi santri di Bojonegoro, Jawa Timur.

Anas menceritakan pengalamannya saat sempat kehilangan kendali atas akun WhatsApp-nya, sehari menjelang aksi "Indonesia Gelap".

Kala itu, ia tengah menggunakan telepon genggamnya pada Minggu (16/2) sore, saat sebuah peringatan permintaan kode muncul tiba-tiba.

Ia tak menghiraukan notifikasi itu, tapi Anas secara mendadak keluar dari akun WhatsApp miliknya.

"Jadi ada orang lain yang login di [WhatsApp dari] device lain," kata Anas.

Sejak itu, Anas tak bisa menggunakan ponselnya.

Akun WhatsApp-nya baru bisa diakses kembali keesokan harinya, atau saat demonstrasi berlangsung.

Anas mengatakan bukan hanya dirinya yang mengalami hal tersebut, ia juga mengatakan ada seorang petinggi BEM kampus lainnya juga mengalami hal yang serupa.

Isu pemangkasan anggaran pendidikan tinggi

Menurut Anas, isu pendidikan tinggi merupakan keresahan bersama para mahasiswa ketika turun ke jalan.

Anas melihat para mahasiswa khawatir bahwa pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan mengerek uang kuliah tunggal.

Dugaan ini muncul dari upaya Anas dan kawan-kawannya di aliansi memahami hasil rapat kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dengan DPR pada pertengahan Februari 2025, yang menurutnya menyebut soal pengurangan dana operasional untuk kampus-kampus.

"Kampus pemasukan dari negara kurang. Dan kampus butuh anggaran untuk operasional," kata Anas.

"Berpotensi besar UKT (Uang Kuliah Tunggal) naik," kata Anas.

Ia juga menyoroti soal tunjangan kinerja dosen ASN untuk 2020-2024 yang tidak dibayarkan.

Sebelum jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dipegang oleh Brian Yuliarto, Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah ada kenaikan UKT dan pemangkasan atau efisiensi alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

"Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)," ujar Satriyo dalam keterangan resmi, Rabu (19/02).

"Dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik," katanya kemudian.

Meski begitu, Anas menyatakan mahasiswa telah mengangkat isu lain, mulai dari pembatasan gas elpiji 3 kilogram, sampai pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan karena terdampak pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.

Anas tak memungkiri bahwa sejumlah pihak mencibir aksi "Indonesia Gelap".

Selain itu, Anas mengeklaim ada pihak yang menuduh bahwa para mahasiswa yang ikut demonstrasi sebagai "mahasewa", merujuk pada sebutan bagi mahasiswa pendemo yang dibayar pihak tertentu.

Namun, Anas mengatakan mayarakat bisa menilai sendiri dari topik yang disuarakan para mahasiswa.

"Apakah memang narasi yang dikeluarkan oleh tuntutan mahasiswa ini objektif atau tidak? Kalau memang dirasa itu objektif dan rasional ya itu yang dibahas," kata Anas.

Untuk urusan beda pendapat bagi pihak yang berseberangan dengan para mahasiswa yang turun ke jalan, menurut Anas tak masalah.

"Tapi itu enggak bisa jadi alasan beberapa orang mengeklaim bahwa gerakan ini ditunggangi," kata Anas.

Anas juga mengungkit soal cibiran terhadap mahasiswa yang tak menuntut soal undang-undang perampasan aset.

Hal itu, menurutnya, sudah masuk dalam tuntutan BEM SI Kerakyatan. Ia menjelaskan tuntutan BEM SI Kerakyatan ditekankan pada pembuatan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Kalau kita menilik pada kenapa Perppu dikeluarkan itu kan ketika ada situasi mendesak," kata Anas.

"Dan kita menganggap sepakat bahwa korupsi Indonesia itu sangat mendesak. Sehingga jangan RUU langsung Perppu," kata Anas.

Apa makna #IndonesiaGelap?

Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk "Indonesia Gelap" guna mendesak pertanggungjawaban pemerintah terkait situasi negara yang mereka klaim memburuk. Demonstrasi ini digelar pada Senin (17/02).

Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

Belakangan, aksi serupa berlangsung di berbagai kota di Indonesia.

Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X pada Senin (17/02). Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

Terkini, tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/02) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut "banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut".

Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

Apa tuntutan aksi Indonesia Gelap?

Terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia

Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

"Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik," ujar Rafid seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (17/02).

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

Kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/02), seorang orator mahasiswa menentang sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto.

"Akibat kebijakan pemerintah, ada anak yang terpaksa putus kuliah karena orang tuanya di-PHK. Derasnya hujan sore ini adalah tanda derasnya tangisan petani-petani dan nelayan-nelayan yang digusur akibat PSN-PSN dari rezim ke rezim," serunya, sebagaimana

Dia mengaku menumpang bus dari Yogyakarta ke Jakarta menggunakan "ongkos pribadi" demi berpartisipasi dalam rangkaian gerakan protes "Indonesia Gelap".

Protes tersebut, menurut mahasiswa jurusan hubungan masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta, adalah "dorongan dari hati" untuk menyuarakan beragam masalah yang dihadapi warga.

Masalah itu mencakup tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara sejak 2020-2024 yang tak dibayarkan pemerintah, pembatasan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan dikoreksi pemerintah, serta sejumlah topik lainnya yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan yang sudah dijalankan banyak banget celah sehingga menuai kritik. Jadi perumusan kebijakan sering tergesa-gesa dan belum sepenuhnya siap, tapi sudah dieksekusi," kata Anas yang mengeklaim sudah ikut protes bersama mahasiswa sejak masih menjadi santri di Bojonegoro, Jawa Timur.

1.623 personel dikerahkan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkap sebanyak 1.623 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi Indonesia Gelap.

Susatyo mengatakan personel tersebut disebar di sekitar Bundaran Patung Kuda di kawasan Monas hingga di depan Istana Negara.

Dia menambahkan, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi bersifat situasional.

Apabila jumlah massanya tidak banyak, kata Susatyo, lalu lintas normal seperti biasa.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Istana akan dialihkan," jelas Susatyo, seperti dikutip dari detik.com, Senin (17/02). (*)