Aktivis INPEST Ganda Mora Desak Kejagung RI Tindak Lanjuti 'Surat Laporan Dugaan KKN yang Mengendap'
Ir Marganda Simamora SH MS.i
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Aktivis
Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST), Ir Marganda Simamora SH MS.i desak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tindak lanjuti surat laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dibuatnya kini masih mengendap.
Surat INPEST yang mengendap dimaksud seperti:
Pemberitahuan Tindak Lanjut Atas Laporan Dugaan Korupsi di Bidang Kehutanan dan Lingkungan (R-83/Fd.1/01/2025), tanggal 7 Januari 2025
Pemberitahuan Tindak lanjut Atas Dugaan Penyalahgunaan dan Dugaan Korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp39.293.736.000 di Kabupaten Rokan Hilir. Nomor surat: R-3862/F.2/Fd.1/12/2024, tanggal 18 Desember 2024
Pemberitahuan Tindak Lanjut Atas Laporan Dugaan Merugikan Negara, dengan Nomor: R-3302/F.2/Fd.1/11/2024, tanggal 11 November 2024, telah terjadi sbb:
Kekurangan Volume Ketidaksesuaian Spesifikasi dan Denda Kerlambatan atas Pekerjaan Realisasi Belanja Modal, Pertanggungjawaban Hibah dan Terkait Pajak PPN
Swakelola Tahun 2023-2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih kurang 100 M, terdiri dari Dana BOS, DAK dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
"Ini sudah menjadi sorotan publik," kata Ganda Mora (dalam panggilan nama sehari harinya) itu, Rabu (12/2).
Peristiwa ini mendorong INPEST, untuk kembali mempertanyakan perkembangan kasus yang pernah ia laporkan ke Kejagung terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan institusi.
Laporan menyebutkan berpotensi menimbulkan praktik korupsi, "tetapi ini diperkuat oleh fakta dilapangan," kata dia.
Ganda Mora mengungkapkan kekhawatirannya bahwa posisi tersebut dapat digunakan untuk keuntungan pribadi maupun keluarga, mengingat memiliki keuntunngan besar.
Dia mengaku pihak Kejagung awalnya kemudian memproses laporan tersebut dan melakukan verifikasi awal.
Namun, Kejagung kembali menyatakan bahwa indikasi tindak pidana korupsi dalam laporan tersebut masih tidak jelas dan kurang kuat untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan.
Akibatnya, laporan tersebut diarsipkan, yang membuat Ganda Mora kecewa dengan keputusan tersebut.
Jadi Ganda Mora mengingatkan kembali 3 peristiwa itu yang tidak memakai prinsip kesederhanaan juga mengingatkan kembali pada laporannya yang disampaikan ke Kejagung bahkan kini telah dilimpahkan ke Kejati Riau tergambar seolah sudah adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jadi Ganda Mora berkata; "kami kembali memperjelaskan, jika laporan itu tidak ditindak lanjuti segera, kami akan kembali melaporkan perihal itu kejenjang lebih tinggi lagi," kata dia. (*)
