AMMP Kepung Kantor Gubernur Riau untuk Tolak Relokasi Kawasan TNTN, 'Usai Demo Tinggalkan Sampah di Jalan Protokol'

PEKANBARU - Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) melakukan aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Gubernur Riau pada Rabu 18 Juni 2025 pagi.

"Ribuan warga tergabung di AMMP usai demo tinggalkan sampah di jalan protokol." 

"Kami memohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Bupati, dan Bapak Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan pimpinan pusat, baik dengan Bapak Presiden maupun dengan Komisi terkait di DPR RI," kata Koordinator umum aksi, Wandri Saputra Simbolon, dalam orasinya.

Wandri Saputra Simbolon menegaskan bahwa massa akan tetap bertahan dan menolak direlokasi dari tempat tinggal mereka saat ini. 

Mereka menyuarakan aspirasi terkait persoalan relokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Relokasi TNTN mendapat perlawanan dari masyarakat yang terlanjur melakukan usaha perkebunan di kawasan hutan TNTN. 

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Riau.

Pihak kepolisian juga bersiap dengan menyiagakan kendaraan Water Canon dan juga menyediakan beberapa unit ambulans. 

Tak hanya itu, di sekitar gerbang Kantor Gubernur Riau juga dipasang kawat berduri untuk menghindari masyarakat menerobos gerbang.

Hingga berita ini diturunkan, aksi demo dari AMMP masih berlangsung di depan Kantor Gubernur Riau.

Mereka secara tegas menuntut peninjauan ulang terhadap rencana relokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat yang telah lama melakukan usaha perkebunan di kawasan TNTN dan kini dihadapkan pada rencana pemindahan paksa. 

Petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Riau melakukan pengawalan ketat, menyiagakan kendaraan water canon, ambulans, serta memasang kawat berduri di sekitar gerbang Kantor Gubernur untuk mengantisipasi penerobosan.

Koordinator umum aksi, Wandri Saputra Simbolon, dalam orasinya menegaskan bahwa massa akan tetap bertahan dan menolak direlokasi dari tempat tinggal mereka saat ini. 

Wandri juga mendesak pemerintah provinsi dan daerah untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi mereka di Riau. 

"Kami meminta agar dalam waktu 7 x 24 jam ke depan, kami diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di Istana Negara. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi, maka kami akan menduduki kantor Gubernur hingga tuntutan kami direspons secara serius," pungkasnya.

Usai aksi unjuk rasa yang digelar AMMP di depan Kantor Gubernur Riau usai membubarkan diri, menyisakan sampah berserakan terlihat menumpuk di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, yang merupakan salah satu jalur utama di Kota Pekanbaru.

Tumpukan sampah terlihat mulai dari belakang Kantor Gubernur, hingga ke jalan di antara Kantor Gubernur dan Perpustakaan Wilayah bahkan menjalar hingga ke lampu merah Tugu Zapin.

Sampah-sampah tersebut didominasi oleh botol plastik, selebaran aksi, kardus, dan kantong plastik, yang sebagian besar terbawa angin dan beterbangan ke tengah jalan.

Kondisi ini menuai keluhan dari pengguna jalan.

Bery salah seorang pengendara sepeda motor, mengaku terganggu dengan banyaknya sampah yang berserakan dan beterbangan ke arah pengendara.

"Ini jalan protokol, semestinya cepat ditangani. Sampah banyak yang beterbangan, bahkan tadi sempat masuk ke mata saya. Jelas ini sangat mengganggu kenyamanan berkendara," ujarnya.

Tak hanya mengganggu, Bery juga menilai keberadaan sampah tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan terutama bagi pengendara roda dua.

"Banyak plastik berserakan di aspal. Kalau tergelincir karena plastik, bisa-bisa kecelakaan. Ini cukup membahayakan," tambahnya.

Hingga siang hari, belum terlihat petugas kebersihan dari instansi terkait yang turun langsung membersihkan area tersebut.

Kondisi ini menjadi sorotan karena Jalan Jenderal Sudirman merupakan wajah utama kota dan menjadi jalur vital lalu lintas harian masyarakat.

"Kami tidak masalah dengan aksi menyampaikan aspirasi, tapi setelahnya tolong jaga kebersihan. Jangan sampai meninggalkan masalah baru bagi masyarakat luas," kata Salma, warga Pekanbaru lainnya.

Padahal sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid telah mengingatkan para peserta aksi untuk mengumpulkan sampah yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi tersebut.

Sebelumnya, AMMP ini juga menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Polres Pelalawan.

Aksi ini diikuti oleh sekitar 5.000 orang, dengan tuntutan utama menolak relokasi warga dari wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui yang terdampak kebijakan penataan kawasan TNTN.

Aksi dimulai sekira pukul 07.30 WIB,  Pam dilakukan oleh Personil Polda Riau, 4 Polres yaitu Polresta Pekambaru, Polres Pelalawan yang dipimpin langsung Kapolres Pelalawan AKBP Afrizal Asri, SIK , Polres Dumai dan Polres Kampar, Personil Brimob Polda Riau, Satpol PP Pekanbaru dan Damkar Pekanbaru yang berjumlah total 1300 personil dan dengan titik kumpul massa di samping Pustaka Wilayah (Puswil) Riau, sebelum akhirnya bergeser ke depan gerbang Kantor Gubernur.

Massa melakukan orasi secara bergantian dengan koordinator lapangan Wandri Saputra Simbolon, pada Rabu (18/6).

Dalam orasinya, Wandri menyampaikan bahwa masyarakat tidak akan meninggalkan tanah tempat mereka tinggal selama ini.

"Kami datang memperjuangkan hak kami. Relokasi bukan pilihan. Kami meminta difasilitasi bertemu Presiden, bukan hanya janji," tegasnya.

Tokoh lainnya, Abdul Azis yang juga Ketua Wartawan Sawit Nasional menambahkan, pihaknya tetap menjaga kondusifitas, tetapi hak masyarakat jangan diabaikan.

"Tuduhan perambahan hutan harus dikaji lebih adil," ujarnya.

Aksi sempat memanas namun tetap dalam kondisi tertib. Sekira pukul 10.40 WIB, Bupati Pelalawan, Zukri hadir dan menenangkan massa, sekaligus menyampaikan bahwa perwakilan massa akan difasilitasi untuk audiensi dengan Gubernur.

Audiensi berlangsung pukul 11.15 WIB, dihadiri Gubernur Riau H. Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heriawan, Bupati Pelalawan Zukri, serta pejabat dari Polda Riau, Polresta Pekanbaru, dan perwakilan massa. 

Gubernur Riau menyatakan bahwa tuntutan masyarakat akan disampaikan ke Pemerintah Pusat dan meminta waktu sekitar satu bulan untuk proses penyampaian dan tanggapan.

"Aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius kami, dan akan kami sampaikan secara resmi ke pusat," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolda Riau mengimbau agar aksi tetap damai dan tidak ditunggangi pihak luar.

Ia juga menyampaikan akan berkoordinasi terkait pemasangan plang di kawasan TNTN oleh Satgas PKH.

"Ini menyangkut ekosistem, namun semua akan dikaji dan disampaikan secara bijak," kata Irjen Pol Herry Heriawan. 

Dalam audiensi, perwakilan massa tetap menegaskan penolakan terhadap relokasi dan meminta adanya jaminan perlindungan serta kepastian hukum terhadap keberadaan mereka di wilayah TNTN.

Sekira pukul 11.45 WIB, audiensi ditutup dan Gubernur bersama Kapolda serta Bupati menemui massa secara langsung untuk menyampaikan hasil pertemuan.

Namun ketegangan itu mulai mencair setelah Gubernur Riau Abdul Wahid, didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta Bupati Pelalawan, Zukri dan Bupati Indragiri Hulu Ade Agus, turun langsung menemui massa aksi di depan Kantor Gubernur Riau.

Kehadiran para pejabat tinggi ini menjadi momentum penting yang menenangkan amarah dan kegelisahan warga.

Dalam orasinya dari atas mobil komando, Gubernur Abdul Wahid memberikan jaminan bahwa pemerintah provinsi mendengar dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak relokasi TNTN.

"Insyaallah, kami akan menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pertahanan, agar penanganan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo benar-benar berpihak pada rakyat," ujar Wahid disambut sorakan dukungan dari massa.

Gubernur juga menegaskan bahwa nasib pendidikan anak-anak, kelangsungan hidup keluarga, dan ketenteraman sosial menjadi perhatian utamanya. Ia menyampaikan empati mendalam atas keresahan masyarakat, terutama mereka yang telah lama menetap di kawasan tersebut.

"Kami tahu bahwa bapak dan ibu semua adalah warga kami. Kami tidak akan membiarkan kalian kehilangan tempat tinggal dan masa depan anak-anak kalian. Ini adalah tanggung jawab kami," tegas Wahid.

Ia memastikan, seluruh aspirasi akan dibawa secara kolektif oleh dirinya bersama para kepala daerah dan aparat keamanan untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Dukungan dari Bupati Pelalawan, Bupati Indragiri Hulu, serta Kapolda Riau menunjukkan komitmen bersama dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan turut menyampaikan apresiasinya atas tertibnya aksi demonstrasi yang digelar tanpa insiden kekerasan.

"Saya sangat menghargai kedisiplinan dan semangat damai dari bapak ibu semua. Kalian datang jauh-jauh dari Pelalawan ke Pekanbaru dengan niat baik. Aspirasi ini akan dikawal dengan serius," ujar Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap perjuangan yang dilakukan.

"Aksi ini harus terus berada dalam koridor hukum dan tidak merusak alam. Kita ingin suara rakyat didengar, bukan dicemari oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab," pesannya.

Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu gerakan terbesar masyarakat Pelalawan dan Inhu dalam beberapa tahun terakhir. Massa menolak kebijakan relokasi sepihak yang dinilai mengabaikan realitas sosial, ekonomi, dan sejarah keberadaan warga di kawasan TNTN. (*)