Anggaran Belanja Negara Hampir Sentuh Rp3.000 Triliun pada 2023

JAKARTA - Pemerintah menyusun anggaran belanja negara tahun 2023 antara Rp2.795,9 triliun - Rp2.993,4 triliun atau setara dengan 13,80-14,60 persen dari PDB. Alokasi tersebut naik Rp279,2 triliun dari anggaran belanja negara tahun 2022 yang sebesar Rp2.714,2 triliun.

Secara rinci, belanja 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.995,7 triliun - Rp2.161,1 triliun atau setara dengan 9,85-10,54 persen dari PDB; dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp800,2 triliun - Rp832,4 triliun atau setara 3,95-4,06 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, postur belanja ini disusun dengan mempertimbangkan beragam hal, termasuk subsidi energi karena kenaikan harga minyak mentah. Dalam RAPBN 2023, harga minyak mentah diasumsikan antara 80-100 dollar AS per barrel.

"Di dalam postur ini, shock yang besar dari sisi subsidi yang sekarang ini terus kita hitung dan kita kelola tentu akan mempengaruhi postur di 2022 dan 2023," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/5/2022).

Bendahara negara itu menuturkan, belanja tersebut dianggarkan untuk beragam pos pengeluaran, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga belanja infrastruktur.

Belanja kesehatan berada di rentang Rp153,8 triliun - Rp209,9 triliun. Nilainya jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun jika tidak menyertakan anggaran pandemi, belanja kesehatan ini melonjak dibanding 2020-2022.

Selain itu, ada belanja perlindungan sosial Rp432,2 triliun - Rp441,3 triliun. Nilainya jauh lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar Rp431,5 triliun.

"Belanja pendidikan masih di atas Rp550 triliun bahkan mendekati Rp598 triliun. Perlinsos masih akan sangat tinggi sementara untuk kesehatan akan mengalami penurunan di situasi 2020-2021-2022," ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp367,7 triliun - Rp417,7 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada periode pemulihan, yakni tahun 2020 dan tahun 2021.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut.

Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," tutur Sri Mulyani.

Adapun pendapatan negara dipatok Rp266,7 triliun - Rp2.398,8 triliun atau 11,19-11,70 persen dari PDB. Penerimaan pajak ditarget Rp1.884,6 triliun - Rp1.967,4 triliun atau 9,30-9,59 persen dari PDB.

Kemudian, PNBP ditargetkan Rp380,1 triliun - Rp427,3 triliun atau 1,88 persen - 2,08 persen. Hibah didesain mencapai Rp2 triliun - Rp4,1 triliun atau 0,01-0,02 dari PDB. (*)