Pj Gubri Instruksikan Pemko dan Investor Perbaiki Drainase-Galian Jalan Sampai Mulus, 'karena Anggaran Perbaikannya Sudah Dibahas'

PEKANBARU,RIAUPAGI.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah ruas jalan rusak di Pekanbaru.

"Pemko dan Investor diintruksikan segera perbaiki drainase dan galian jalan sampai mulus."

"Kerja pertama kita adalah memperbaiki jalan rusak pasca banjir, terutama di Pekanbaru yang merupakan wajah Riau," kata Pj Gubri, Sabtu (2/4) kemarin.

Pj Gubri pun langsung mengunjungi lokasi jalan yang rusak didampingi Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi dan Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, M Arif Setyawan.

Pj Gubri prihatinan setelah melihat sendiri kerusakan pada sejumlah ruas jalan ibukota provinsi akibat banjir dan drainase yang buruk.

"Kerusakan jalan juga berdampak serius pada lalu lintas dalam kota."

Pemprov Riau telah mengambil alih 16 ruas jalan untuk segera diperbaiki guna mengatasi masalah ini.

"Kami telah mencermati beberapa ruas yang harus segera dilakukan perbaikan. Kami harus bertindak cepat untuk menghindari masalah lebih lanjut," ujar SF Hariyanto.

Pj Gubri juga menyoroti kondisi keuangan Pemko Pekanbaru yang kewalahan menangani persoalan jalan rusak.

Pada bulan Maret ini, Pemprov Riau akan menggelar pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas pergeseran anggaran, termasuk masalah perbaikan jalan rusak.

"Kami meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pedagang yang mungkin terganggu. Sumber anggaran yang tepat akan dicari, dan dukungan dari semua pihak sangat diharapkan," tambahnya.

SF Hariyanto juga meminta dukungan Walikota untuk pelebaran drainase guna mengatasi masalah drainase yang banyak tersumbat.

Dengan upaya bersama, diharapkan perbaikan jalan rusak di Pekanbaru dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam peninjauannya, Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto memeriksa tiga ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kota Pekanbaru pada Sabtu 2 Maret 2024.

Ruas jalan yang ditinjau mencakup Jalan Juanda, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cipta Karya.

SF Hariyanto menyatakan pentingnya membersihkan dan memperbaiki drainase sebelum melakukan perbaikan jalan.

"Percuma perbaikan jalan kalau drainase gak benar, akan rusak juga lagi jalannya nanti," katanya, didampingi Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Menanggapi persoalan pasca banjir, SF Hariyanto menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan masalah, terutama jalan rusak di Kota Pekanbaru.

"Kota pekanbaru adalah wajah provinsi riau, jadi harus ada perhatian khusus diberikan. Jadi jangan main-main. Kita lihat dimana-mana lobang (jalan rusak_red) sudah banyak sekali," ucapnya.

SF Hariyanto juga menjelaskan rencana pengambilalihan 16 ruas jalan oleh Pemprov Riau untuk diperbaiki.

"Kalau penanganannya dilepaskan kepada Pemkot tentu tidak memungkinkan dengan anggaran yang ada," tambahnya.

Hasil peninjauan jalan rusak ini akan disampaikan dalam rapat pergeseran anggaran pertama pada bulan Maret 2024, sesuai dengan keterangan Pj Gubri.

Pj Gubri juga menyinggung investor yang lakukan galian jalan umumnya di Kota Pekanbaru yang masih banyak menyisakan kerusakan bekas galian.

Investor diberi himbauan untuk bertanggung jawab terhadap galian jalan di kota Bertuah. 

"Orang mau membuat galian jalan tujuannya untuk investasi di sini, kita persilahkan. Tapi ingat harus bertanggung jawab, memperbaiki kembali bagaimana mereka menggali semula. Bentuknya harus sama seperti awal," katanya.

Selama ini, sebutnya lagi, pemerintah daerah selalu mendukung setiap pihak yang ingin melakukan investasi, "lantaran kurang adanya penegasan terkait akses berinvestasi di bumi lancang kuning, sehingga menyebabkan kerusakan jalan di Kota Pekanbaru."

Ia menegaskan harus ada penekanan untuk pentingnya menjaga integritas infrastruktur jalan yang merupakan bagian vital dari pembangunan wilayah.

Mantan pejabat Kementerian PUPR ini menjelaskan, konstruksi galian jalan harus dilakukan dengan standar yang sama dan tidak boleh hanya sekadar siap saja. Dengan begitu, untuk mengantisipasi hal tak diinginkan, kedepannya para investor harus membuat jaminan pelaksanaan.

"Kontruksinya pun sama, jangan hanya ditambal-tambal saja langsung diaspal dan hancur lagi. Untuk itu saya minta kepada kawan-kawan ini agar dibuat jaminan pelaksanaannya. Kalau dia tidak mau memperbaiki, kita cairkan jaminannya," jelasnya.

Menurutnya, cara ini dapat menjadi langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau dilakukan dengan tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

“Justru itu saya nanti akan merapatkan barisan dengan Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Karena inikan izinnya melalui dia semua. Jadi nanti ke depan harus terbuka, harus ada izin pula dari kota [Pemerintah Kota Pekanbaru] juga melalui semuanya dan PUPR,” ungkapnya. (*)