Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp71 Triliun yang Prioritaskan Pangan Lokal

JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis akan dimasukkan dalam anggaran pemerintah tahun depan.

Sebanyak Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan dialokasikan khusus untuk program tersebut.

"Presiden Jokowi meminta agar APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan pemerintahan presiden terpilih, termasuk makan siang gratis yang menjadi salah satu program utama," kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah mulai menghitung beberapa program yang sering disebut, seperti makan bergizi gratis, serta beberapa program inisiatif baru yang sedang difinalisasi oleh tim presiden terpilih.

"Ini sudah masuk ke dalam postur APBN 2025," tambahnya.

Mengenai besaran anggaran, Sri Mulyani memastikan alokasi Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis belum mengalami perubahan.

Anggaran ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan tim transisi dari pihak Prabowo.

"Sampai saat ini yang sudah kita dapat arahan dari presiden saat ini dan presiden terpilih adalah total anggarannya Rp 71 triliun," tuturnya.

"Mengenai detilnya, nanti presiden terpilih yang akan siapkan bersama timnya untuk pelaksanaannya," sambungnya.

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa rincian anggaran, termasuk berapa anggaran per porsi dan menu makan bergizi gratis, akan diumumkan langsung oleh Prabowo.

"Prabowo dan timnya terus melakukan persiapan untuk hal tersebut," sebutnya.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, serta menjadi salah satu langkah nyata dalam memerangi masalah gizi buruk di Indonesia.

Program makan siang gratis yang menjadi unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tengah dalam tahap pengkajian intensif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, kajian yang sedang dilakukan meliputi berbagai aspek, mulai dari target penerima hingga standar gizi yang akan diberikan.

"Pertama, siapa targetnya, siapa yang paling pantas dapat itu, kemudian frekuensinya seminggu sekali dua kali? Kemudian standar gizi berapa kalori yang diberikan apakah 40 persen? 50 persen?" ujar Suharso Monoarfa pada media, Selasa (7/5/2024).

Salah satu poin penting yang ditekankan Suharso adalah pentingnya program tersebut memprioritaskan pangan lokal.

Dia menegaskan, penggunaan bahan makanan lokal akan membantu dalam pemberdayaan ekonomi daerah.

"Kemudian pangannya harus yang ada di lokal, jangan sampai beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain, tetapi di tempat itu sendiri supaya bisa menumbuhkembangkan daerah," jelasnya.

Namun, meskipun program ini menjadi sorotan, Suharso menekankan bahwa pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara terpusat.

Dia mengingatkan akan pentingnya efisiensi dalam organisasi pelaksanaan program tersebut.

"Kemudian terkait pengorganisasian pelaksanaan, kita punya pengalaman terkait BOS (bantuan operasional sekolah), kita akan timbang itu, karena tidak bisa kita sentralisir," ujarnya.

Suharso juga menegaskan bahwa semua program Presiden Prabowo, termasuk program makan siang gratis ini, akan dikaji secara cermat sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah saat ini.

Ini karena pemerintahan Prabowo-lah yang akan bertanggungjawab atas rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

"Semua program tentu ditimang sesuai dengan peraturan yang ada dan kemampuan fiskal. astacita-nya presiden terpilih prabowo itu dimasukkan diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah 2025 karena beliau yang akan melaksanakan kerja-kerja konstitusional," pungkasnya. (*)