Anggota DPR Bawa Uang Rp300 Miliar ke Inhil, Wasekjend KNPI Larshen Yunus: "Kalau Tidak Benar, Wajar Dong Publik Kritik..."

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah [DPD] I Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Riau, Larshen Yunus meyanyangkan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawa dan menggelontorkan uang sebesar Rp.300 Milyar dari Pusat ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

"Sebagai wakil rakyat [Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Syahrul Aidi Maazat Lc MA] wajar jika setiap tingkah laku anggota Dewan dikritik."

"Saya mencermati DPR ini terlalu berlebihan, bekerja tentu harus kita apresiasi, sebaliknya kalau tidak benar, wajar dong publik kritik," kata Larshen Yunus yang juga Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjend] KNPI Pusat Jakarta ini dalam keterangan pers nya, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, para anggota DPR seharusnya bersyukur bila masih mendapat kritikan dari masyarakat.

Itu artinya bahwa masyarakat masih peduli dengan DPR yang selama ini justru kerap melakukan kerja-kerja yang bukan menjadi prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Larshen mengaku tidak bermaksud menyerang personal anggota Dewan.

Ia pun menilai aneh bila ada anggota Dewan yang justru reaksioner dengan pernyataan yang disampaikan.

"Anggota DPR itu seharusnya merespons dengan dialektika atau diskursus baru yang memungkinkan terjadinya debat terbuka, tujuan dan maksud membawa dana itu," katanya.

"Ini kita heran mengapa DPR enggak siap untuk dikritik, bukankah kritik itu vitamin yang menyehatkan bagi DPR, kecuali ada pencemaran nama baik atau penghinaan dan sebagainya," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu justru berlkau tidak adil. Kabupaten Inhil mendapatkan uang Rp.300 Milyar pada Tahun Anggaran (T.A) 2021-2022, sementara disatu sisi Kabupaten Kampar dapat apa, tanya Larshen.

"Pada hal beliau itu [Dr H Syahrul Aidi Maazat Lc MA] putra Kampar. Lebih dari 50% suaranya sewaktu Pemilu tahun 2019 berasal dari Kabupaten Kampar. Sekitar 53 Ribu suara yang menghantarkannya duduk menjadi Anggota DPR-RI," katanya.

"Giliran sudah duduk, justru tidak adil dalam memberikan keberkahan. Sementara disatu sisi, data menunjukkan, bahwa Inhil hanya menyumbang lebih kurang 3 ribuan suara. Ini maksudnya apa pak Ustadz," tanya Larshen Yunus.

Jadi Larshen menilai, saat daerah tengah banyak menghadapi kondisi kritis seperti saat ini, seharusnya DPR dapat membuat skala prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (*)