Anggota DPR RI Komisi VII Nasir 'Ngoceh-ngoceh' Terhadap CPP Blok Siak

PEKANBARU - H Darmawi Wardana SE Ak Bin Zalik Aris, Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Pusat menanggapi ocehan M Nasir, Anggota DPR RI Komisi VII didepan ketua SKK Minyak dan Gas (Migas) ada apa?

"M Nasir sebagai Anggota DPR RI, Pengawas dibidang Migas sepertinya ada unsur politik terhadap kinerja Badan Operasi Bersama (BOB) Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) Riau." 

"Kinerja yang diemban BSP sudah berjalan baik, yang selama ini terseok-seok malah sudah mendapat julukan sebagai perusahaan profesional dalam bidang Migas tetapi masih dikritisi," kata Darmawi.

Menurutnya, sejak 9 Agustus 2022 BSP menjalankan kontrak Blok CPP dengan skema gross spilit yaitu biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator (kontraktor), "ini artinya tidak lagi mempergunakan cos rocevery (ditangunggung negara)," sebut Darmawi.

"Boleh dikatakan sudah berdiri di kaki sendiri," sambungnya.

BSP sudah melakukan kegiatan pengeboran sumur baru di CPP Blok sejak tanggal 14 Februari 2022. Artinya sudah banyak sumur-sumur baru yang dilakukan oleh BSP.

Lalu menjadi pertanyaan apa kepentingan Nasir selaku Anggota Komisi VII DPR RI yang mengomentari BSP?

Secara politis, menurut Darmawi bahwa Nasir ada kepentingan untuk mendapatkan minimal proyek di CPP Blok.

Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau mulai tahun ini sudah berdiri sendiri tidak lagi bermitera dengan BOB Pertamina Hulu. Sebelumnya, wilayah kerja itu dikelola oleh BOB antara BSP dan Pertamina Hulu. "Tetapi sebaiknya Pertamina Hulu segeralah hengkang dari Bumi Melayu Siak," harap Darmawi.

Menyinggung tentang ocehan Nasir, menurut Darmawi, Ianya berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, apa yang sudah dilakukan dan diperbuat untuk kepentingan masyarakat Riau? Publik tau siapa M Nasir yang sebenarnya.

"Dia bukan putera asli Riau, semestinya beliau bisa intropeksi diri (siapa dirinya sesungguhnya)."

"Nasir seharusnya berterimakasih kepada masyarakat Riau, hingga duduk di Legislatif atas sumbangan suara masyarakat Riau," sebut Darmawi.

Bagaimanapun BSP harus mengelola sendiri CPP Blok. Alasanya, wilayah kerja (Siak) itu berada dirumahnya sendiri (tumpah darahnya BSP).

Kontrak yang dilakukan BOB pada Blok CPP dilakukan sejak 2002 dan bakal berakhir pada Agustus 2022. Selanjutnya, BSP yang ditunjuk untuk mengelola blok migas itu sampai 2042 dengan skema gross split dan komitmen kerja pasti mencapai US$ 130,4 juta.

Anggota Komisi VII DPR RI M Nasir justru menentang rencana ini dan berpendapat BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik bahkan kerja sama operasi BOB yang dilakukan Pertamina menurutnya sia-sia. Lantas menurut Darmawi meluruskan anggapan M Nasir yang sudah ngawur itu.

Di perusahaan BSP, kata Darmawi lagi, kini sudah memiliki tenaga-tenaga ahli perminyakan dan teknologi perminyakan. "Bagaiamanpun kami orang Riau telah menyekolahkan anak-anak kami dibidang perminyakan migas. Dengan berdirinya Fakultas perminyakan Universitas Islam Riau (UIR)," terang Darmawi.

Lalu yang disampaikan M Nasir, menurut Darmawi, sepertinya sudah ngawur dan terkontaminasi dengan nilai-nilai negatif. Karena yang bersangkutan sangat berambisi untuk mendapatkan proyek di BSP.

"Jelas sudah proyek pembangunan gedung kantor BSP di jalan Sudirman telah dimenangkan oleh perusahaan milik M Nasir bersamaan dengan Risky Bin Arwin AS, Sekretaris BSP," terang Darmawi.

Publik Riau tau benar siapa M Nasir (Anggota Komisi VII DPR RI) itu. Ada beberapa proyek di Riau yang dikerjakan oleh perusahaan dibawah kendali M Nasir, namun terkesan tak satupun yang selesai, "Dan kami optimis proyek pembangunan kantor BSP bakal tidak selesai."

"Yakin lah bahwa pembangunan kantor ini tak selesai," sambungnya.

M Nasir memaparkan sejak 2002 hingga saat ini lifting di Blok CPP malah menurun drastis. Menurut Darmawi, lifting menurun akibat suplay setiap kegiatan lebih dahulu mengajukan ke Kementrian ESDM, karena biaya yang dikeluarkan mempergunakan Cost recovery.

Dilapangan Blok CPP diberikan kepada BOB BSP-Pertamina Hulu, potensi lifting minyak mencapai 40 ribu barel per hari, hingga kini target itu tak pernah dicapai bahkan terus menerus turun hingga ke level 8 ribuan barel per hari, menanggapi pernyataan Nasir itu yang dirilis detik.com, lantas Darmawi, menilai dana recovery yang disetujui oleh Kementrian ESDM tak pernah turun ke BSP.

"Jadi ini tentu mempengaruhi produksi, well service harus dicuci karena penyumbatan tentu ini diperlukan biaya besar." 

"BSP selama ini sudah bekerja dengan baik, yang tadinya sebelum dikendalikan oleh Dirut BSP Iskandar, kini perusahaan minyak dibawah BUMD Siak itu sudah menjadi perusahaan Nasional di bidang Migas," sebutnya.

Kinerja Iskandar selaku Dirut BSP sudah mapan dan diapresiasi selama ini dalam perjuangannya menjalankan roda perusahaan BSP sejak ditunjukknya beliau sebagai Dirut BSP. 

"Jika terjadi penurunan produksi itu bukan tugasnya Direktur, ini merupakan tugas dan tanggung jawab General Manager Ridwan yang ditunjuk oleh Bupati Siak Alfendri," sebutnya.

Dinasti BSP pun terjadi, lebih dikarenakan perusahan naungan BUMD dikendalikan oleh pemegang saham Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar yang ditunjuk oleh pemegang-pemegang saham, "ini lebih disebabkan karena tidak kemampuan tenaga skil, alhasil persoalan ini bukan kesalahan Dirut, karena lebih diakibatkan terlalu banyak mencapuri urusan managemen perusahaan," jawab Darmawi.

Tetapi Darmawi membenarkan Dirut Iskandar terkesan dibawah kendali oleh pengawasan pemegang saham.

"Selain itu penururnan produksi juga mempengaruhi adanya gerakan dan perbuatan 'titipan tenaga kerja pemegang saham', yang tidak memiliki ilmu tentang perminyakan (Sertifikat Keahlian/SKA), timpal Darmawi." 

"Pandangan saya melihat tenaga-tenaga titipan yang bertengger di perushaan itu adalah merupakan orang-orang tim sukses Bupati Siak Alfedri," kata Darmawi menilai.

Terkait audit pada BSP, Darmawi menyebutkan, justru Pertamina Hulu Energi 'bersandar' di BSP. "Karena tenaga-tenaga yang dikirim Pertamina Hulu Energi dari Jakarta justru tidak menguasai dibidang migas," katanya.

"Saya melihat dalam keselamatan kerja seorang driver yang dikirim Pertamina dari Jakarta kelokasi (Jamrut) yang tidak mengerti tentang rambu-rambu transportasi," dicontohkannya; yang malah karyawan BSP cukup mengerti tentang keselamatan kerja ini, lantaran sudah mendapat didikan dari PT Cevron Pasifik Indonesia sebelum peralihan ke BSP.  

Menurut Darmawi, setelah Dirut BSP dipegang oleh Iskandar banyak sumbangsih terhadap warga tempatan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan PAD Siak. Sebaliknya, kalau masih terjadi kekurangan sana-sini wajar-wajar saja selaku manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. 

Darmawi juga menyentil ucapan M Nasir sebagai Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Riau yang menyebutkan penunjukan BSP dicabut sebagai pengelola Blok CPP, justru Ia harus mempertahankan BUMD ini, "apa dasarnya M Nasir menyatakan seperti itu, malah Nasir dibesarkan di Dapil Riau yang kini duduk di DPR RI."

Darmawi kembali menerangkan, kalau BSP selama Direktur nya dijabat Iskandar telah memberikan sumbangan kepada daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dividen ke lima daerah pemegang saham BSP mencapai Rp 3,16 triliun, "ini jelas merupakan amanah yang diemban Iskandar," kata Darmawi.

Malah BSP juga melakukan kewajiban CSR kepada masyarakat Riau sekitar Rp 78,14 miliar yang disalurkan, justru sebaliknya apa yang telah diperbuat M Nasir terhadap masyarakat Riau yang kini duduk di DPR RI berjalan dua priode, tanya balik Darmawi.

"Saya mendapat penjelasan dari putera Siak (Iskandar) yang telah memembeberkan kalau salama BSP telah memberikan kontribusi Rp 3 triliun lebih dari dividen ke pemegang saham, itu sudah merupakan contry poin terhadap Iskandar sebagai Dirut BSP. Beliau juga peduli terhadap pendidikan. Ini perlu diacungkan jempol," terang Darmawi.

"Jadi tidak benar lah kalau BSP hanya menunggangi Pertamina selama ini. Tapi sebaliknya BSP memang banyak belajar dengan Pertamina," sambung Darmawi.

Tetapi Iskandar pun sudah menjelaskan bahwa susunan pekerja di BOB selama ini perbandingannya 80-20% lebih terdaftar sebagai karyawan BSP. Selain itu posisi BSP dengan Pertamina dalam BOB pun setara, 50-50.

Kinerja BSP, menurutnya, sudah teruji dengan kemampuan dalam menjalankan manajemen perusahaan yang sebelumnya, karena pemimpin PT BSP terbukti amanah dalam menjalankan tugas yang sesungguhnya dan ini tak perlu diragukan lagi.

"Jadi masyarakat Riau diharap tidak terperopokasi dengan ucapan M Nasir selaku Anggota DPR RI khususnya pada Komsii VII itu," pesan Darmawi. (*)