Anggota DPRD Riau 'Pelesiran' ke Luar Negeri, Pengamat: Tak Pantas Saat Rakyat Susah
Anggota DPRD Riau kunjungan ke luar negeri saat rakyat sedang susah.
PEKANBARU - Sudah satu gelombang Anggota DPRD Riau melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat dan Eropa, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau M Rawa El Amady mengkritiknya.
"Kunjungan luar negeri para anggota dewan tidak ada relevansinya sama sekali dengan persoalan yang dihadapi Provinsi Riau saat ini."
"Masyarakat Riau dalam kondisi susah, mulai dari belum sepenuhnya pulih harga sawit, persoalan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga kasus konflik lahan yang kian memanas. DPRD harusnya tidak menggunakan anggaran itu dalam kondisi sekarang. Mereka keluar negeri tak ada tujuan jelas. Hanya pelesiran. Enggak ada manfaatnya," kata Rawa menilai, Rabu (27/7/2022).
Menurut Rawa, selama ini kalau anggota DPRD Riau ke luar negeri tak membawa manfaat apa-apa bagi pembangunan di Riau.
"Itu kemauan politik anggota dewan saja. Mereka punya etika publik apa enggak?" kata Rawa.
Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk mendesak Pemprov dan DPRD Riau membatalkan keberangkatan para wakil rakyat tersebut. Rawa juga mengaku ikut menandatangani petisi online di Change.org yang diinisiasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang meminta Gubernur Riau membatalkan keberangkatan anggota dewan.
Petisi itu menuntut Gubernur Riau menolak rekomendasi izin keberangkatan anggota DPRD Riau ke luar negeri dan mengalihkan anggaran Rp16,7 miliar untuk pembangunan sarana pendidikan ataupun beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 ke dalam perubahan APBD Riau tahun 2023.
Dalam petisi itu, Fitra Riau menjabarkan anggaran kunker terakhir dipakai oleh anggota DPRD Riau pada 2019 dengan alokasi belanja sebesar Rp17,3 miliar.
"Tahun 2020 dan 2021 tetap ada belanja anggaran untuk kunker akan tetapi tidak digunakan karena persoalan covid yang semakin tinggi sehingga dewan tidak diizinkan untuk berkunjung ke luar negeri oleh Mendagri," tulis Fitra dalam petisi itu.
Hingga Rabu (27/7/2022) pukul 18.47 WIB, petisi itu sudah ditandatangani sebanyak 3.657 orang.
