Anies dan Ganjar Kompak Minta Hakim MK Koreksi Kecurangan Pilpres 2024

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pidato pembukanya saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

Menurut Anies, hakim Konstitusi harus melakukan koreksi dari adanya kecurangan di Pilpres 2024 yang sudah berlangsung.

"Mohon peristiwa ini (kecurangan Pemilu) jangan dilewat tanpa koreksi,” kata Anies saat membuka pidatonya di Sidang PHPU, Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

"Kami titipkan ini ke Yang Mulia,” minta Anies.

Anies mengatakan, sejak MK berganti kepemimpinan, kini keputusan MK memunculkan harapan baru.

Salah satunya soal penghapusan pasal pencemaran nama baik yang sering menjadi cara mengkriminalisasi seseorang. Dia berharap hal itu pun kembali terjadi saat sidang PHPU.

"Kami mohon kepada hakim konstitusi untuk menerapkan keadilan yang teguh dalam nilai-nilai  konstitusi,” harap Anies.

Anies percaya, jika hakim Konstitusi dapat tegak lurus maka sebuah sejarah baru akan hadir memberikan keadilan untuk demokrasi yang lebih baik.

"Semoga sejarah mencatat sebagai bentuk mempertahankan integritas,” Anies menandasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Sidang yang umumnya disebut Sengke Pilpres ini akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Mengutip jadwal sidang yang ditampilkan pada laman resmi MK, pihak pemohon yang akan bersidang lebih dulu hari ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Mereka akan diwakili Tim Hukumnya yang diisi oleh sejumlah pengacara seperti Ari Yusuf Amir, Zainudin Paru, Ahmad Yani, Refly Harun dan Bambang Widjojanto.

Selanjutnya, pada pukul 13.00 WIB, MK kembali menjadwalkan sidang untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Mereka juga akan diwakili oleh tim hukum yang diketuai oleh Todung Mulya Lubis dan diwakili oleh Henry Yosodiningrat dengan beranggotakan Maqdir Ismail, Ifdhal Kasim dan Finsensius Mendrofa.

Sementara Calon presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan, pemimpin harus mendahulukan kesejahteraan warga diatas kepentingan pribadi penguasa.

Ganjar Pranowo menyatakan, pemimpin harus mendahulukan kesejahteraan warga diatas kepentingan pribadi penguasa.

Hal itu disampaikan Ganjar pada sidang perdana Ganjar pada sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di MK, Rabu (27/3/2024).

Ganjar menyebut, kini penguasa cenderung hanya peduli pada kekuasaan dan keluarga dibandingkan rakyat. 

“Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ada pihak yang melupakan semangat reformasi dan melupakan pengorbanan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi.

"Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka, melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan melupakan semangat yang mendasari gerakan reformasi 25 tahun yang lalu," ujar

Oleh karena itu, Ganjar mengaku kehadirannya di MK untuk mengingatkn pihak yang melupakan sejarah dan demokrasi.

"Kami berada di sini dengan niat sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka, dan menghidupkan semangat mereka di hati kami," kata dia.

Ganjar menegaskan menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Ia menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan gugatannya adalah bentuk dedikasi untuk menjaga kewarasan.

"Untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangan politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia, dan bagi kami ini impian yang harus kita kejar," pungkas Ganjar. (*)