APBD Pekanbaru 2025 Naik Menjadi Rp 3,02 Triliun, 'Tapi Jumlah Masyarakat Miskin Terus Bertambah yang Sangat Mengerikan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] Kota Pekanbaru 2025 naik menjadi Rp 3,02 triliun, tetapi jumlah masyarakat miskin terus bertambah.

"Jumlah masyarakat miskin terus bertambah."

"Untuk jumlah masyarakat (miskin) yang masuk DTKS itu trendnya lebih banyak penambahan dari pada pengurangan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dr. H. Idrus M.Ag, yang mengungkat masuknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pekanbaru mencapai 243.509 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 85.993 KK, Kamis (29/8).

H. Idrus menyampaikan pada tahun ini jumlah masyarakat miskin yang masuk DTKS bertambah.

"Untuk jumlah masyarakat (miskin) yang masuk DTKS itu trendnya lebih banyak penambahan dari pada pengurangan," kata Idrus.

Sebelumnya, tepatnya 19 Juni 2024, jumlah masyarakat miskin di Pekanbaru yang masuk DTKS sebanyak 243.675 jiwa.

"DTKS SK 5 Juli 2024, sebanyak 243.509 jiwa, dengan 85.993 KK. Sedangkan DTKS SK 19 Juni 2024, 243.675 jiwa, 85.769 KK," terang Idrus.

Menurut Idrus, dengan masuknya masyarakat miskin di DTKS, secara otomatis jika ada program pemerintah yang berkaitan dengan bantuan, baik itu bantuan sembako, bantuan pendidikan, akan direkomendasikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar mendapatkan bantuan. 

Sementara dalam R-APBD Pekanbaru Tahun 2025, sudah disepakati DPRD Pekanbaru dan Pemko, dalam Paripurna MoU KUA-PPAS, kemarin malam sejumlah Rp3,022 triliun.

"Nilai yang disepakati sebesar Rp 3,022 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibanding APBD 2024 yang disahkan sebesar Rp 2,825 triliun."

"Namun ini akan ada tahapan lagi dalam paripurna selanjutnya. Jika ada perubahan, maka otomatis nilainya juga bisa berubah," kata Ketua DPRD Pekanbaru H Muhammad Sabarudi ST kepada media, Jumat (30/8/2024).

Sabarudi ST menyampaikan, kesepakatan nilai ini berdasarkan hasil laporan komisi dan rapat Banggar. Maka didapatkan lah angka Rp 3,022 triliun tersebut.

Dia berharap, APBD 2025 ini bisa betul-betul memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di Pekanbaru.

Mulai dari persoalan banjir, jalan rusak, sampah, itu menjadi PR utama pemerintah.

Sedangkan program yang lainnya, sudah menjadi mandatory seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya termasuk gaji pegawai.

Politisi PKS ini menyebut, setelah penandatanganan MoU KUA-PPAS ini tahapan selanjutnya adalah Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan R APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025.

"Dalam Paripurna Penyampaian Nota Keuangan APBD itu nanti ada rinciannya.

Setelah penyampaian nota, baru nanti kita pembahasan lagi sebelum disahkan," terangnya.

Pengesahan APBD TA 2025 ditargetkan sebelum pelantikan Anggota DPRD Pekanbaru terpilih periode 2024-2029 pada 6 September 2024.

"Target kita segera disahkan. Ya, sebelum pelantikan lah," tutup Sabarudi.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang hadir dalam paripurna mengaku, mengucapkan ribuan terima kasih kepada DPRD Pekanbaru yang sudah menyepakati KUA-PPAS R APBD 2025.

Diketahui, program kegiatan yang dibahaa di APBD ini adalah program pemerintahan tahun 2025. Bahwa yang akan menjalankannya itu adalah Walikota terpilih nantinya.

"Kita ini bagian transisi, ya harus kita selesaikan. Memang perkiraan akan diketuk palu oleh Anggota DPRD Pekanbaru terpilih periode 2024-2029," sebutnya.

Disampaikan, bahwa APBD 2025 tetap memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti persoalan jalan rusak, banjir hingga sampah. Namun, pelaksanaannya, akan disesuaikan dengan kebijakan dan program kepala daerah terpilih. (*)