APBD Pekanbaru Ditargetkan Bisa Digunakan Februari 2026
PEKANBARU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 saat ini masih dalam proses verifikasi di tingkat Pemerintah Provinsi Riau.
"APBD Pekanbaru mulai bisa digunakan."
“Hingga hari ini kita masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur. Kita harapkan prosesnya bisa dipercepat,” kata Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid, Kamis (29/1).
Sesuai ketentuan, proses evaluasi tersebut berlangsung selama 14 hari kerja sejak APBD disahkan pada 17 Januari 2026.
Jika tidak menemui kendala, tahapan verifikasi diperkirakan rampung pada pekan pertama Februari 2026.
M Isa Lahamid berharap proses evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu agar APBD segera dapat direalisasikan.
Menurutnya, percepatan pengesahan hasil verifikasi sangat dibutuhkan agar berbagai program prioritas masyarakat dapat dijalankan sejak awal tahun anggaran.
Ia menyebutkan, APBD Pekanbaru 2026 memuat sejumlah program strategis Pemerintah Kota Pekanbaru, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, pembenahan drainase, hingga sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan UMKM.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebelumnya juga menegaskan bahwa perbaikan jalan dan penataan drainase menjadi fokus utama program kerja pada tahun 2026.
Untuk infrastruktur jalan, tercatat ada 17 ruas yang direncanakan untuk diperbaiki, sementara anggaran pembenahan drainase disiapkan sebesar Rp100 miliar dari APBD.
DPRD Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program-program tersebut agar dapat segera direalisasikan, khususnya pada awal tahun anggaran.
“Kita berharap program ini bisa segera berjalan, terutama pembangunan di awal tahun. Kalau memungkinkan, APBD sudah bisa digunakan mulai Februari,” tambahnya.
Sebagai informasi, APBD Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 telah disahkan dengan nilai sebesar Rp3,049 triliun. Struktur anggaran tahun ini sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul adanya pengurangan bantuan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp400 miliar. (rp.ind/*)
