APINDO: Jika Batam Ingin Bersaing dengan Johor, 'Infrastruktur Pelabuhan dan Perizinan Harus Bisa Dibenahi'
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid
BATAM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa Kota.
"Batam harus bisa bersaing dengan Johor."
“Kita setuju dengan keinginan pemerintah pusat yakni Menko Airlangga untuk menjadikan Batam khususnya dan Kepri lebih baik dari Johor, Malaysia. Namun di satu sisi kita perlu berkaca diri dahulu ke dalam bahwa fasilitas infrastruktur Pelabuhan Batuampar untuk yang ada saat ini belum bisa menyaingi Johor,” kata Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid pada media, Rabu (28/8).
Rafki Rasyid mengaku setuju jika Batam dan Kepri harus lebih dari Johor, Malaysia.
Namun ada beberapa hal yang harus segera di benahi dan dikaji oleh pemerintah daerah dan pusat.
Menurutnya, pelabuhan Batam masih bergantung kepada Singapura dan memang sudah dibuka jalur langsung ke China meski terbatas.
“Tentu untuk menambah daya tariknya Batam agar bisa bersaing dengan Johor maka pelabuhan harus secepatnya dibenahi , sebab tarif kontainer yang tinggi harus ditekan supaya bisa bersaing,” ujarnya.
Kemudian persoalan perizinan berusaha itu masih sebagian ada yang terkendala di pusat, dan Apindo berharap Menko Airlangga mendorong supaya perizinan tertentu seperti AMDAL dilimpahkan ke pemerintah daerah sehingga dapat menaikkan daya saing Kepri.
Namun jika masih seperti saat ini mungkin agak sulit bersaing dengan Johor, karena di sana perkembangannya cukup pesat.
“Selain didukung penuh oleh Pemerintah Malaysia, mereka juga kerja sama dengan Singapura untuk pengembangan Johor,” sebutnya.
Faktor tersebut harus segera dibenahi dan dikaji oleh pemerintah daerah baik itu BP Batam dan instansi terkait.
“Kemudian persoalan lahan juga menjadi hal yang perlu dibenahi karena terbatasnya lahan di Kota Batam,” ujarnya.
Bagaimana hal ini bisa dibenahi segera oleh BP Batam sehingga ketika investor itu datang sudah tersedia lahannya. Saat ini masih banyak lahan yang telah dikuasai tetapi masih kosong.
“Kita berharap dalam hal ini dukungan BP Batam untuk bisa teruskan ke pemerintah pusat agar bisa dimaksimalkan, perizinan yang di pusat dilimpahkan saja ke daerah tinggal diawasi saja pelaksanaannya,” tutupnya. (*)
