Bangunan dan Aset Stadion Peninggalan PON XVIII Rp 1 Trilun Sudah Terbengkalai, KNPI Riau: 'Sisakan Jejak Hitam, Jadi Markas Pedagang Liar dan Mesum'

Stadion bekas peninggalan PON XVIII Riau itu sekarang terbengkalai yang kerap dijadikan lapak tenda ceper.

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau melihat stadion utama yang menjadi salah satu peninggalan PON XVIII di Riau itu menyisakan 'jejak hitam'.

"Stadion megah itu kini tak layak pakai dan tidak terawat."

"Stadion utama yang berada di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, itu terlihat tak diurus. Tampak pedagang di sepanjang jalan menuju stadion utama jika masuk dari arah Jalan Soekarno-Hatta," kata Larshen Yunus, Ketua DPD I KNPI Riau, Selasa (23/4).  

"Kalau kita tiba di pintu gerbang Songket Stadion Utama, terlihat tembok dicoret-coret. Sampah juga berserakan di sekitar pintu masuk menuju stadion dan tugu Perahu Lancang Kuning," katanya.

Menurutnya, stadion itu tidak ada yang merawat, akibatnya, lapak parkir dan lahan di sekitar stadion mulai ditumbuhi ilalang. Termasuk tanaman keras, seperti akasia dan sejenisnya, yang mulai tinggi menjulang.

Pintu masuk stadion di sisi kanan dan kiri terlihat sudah kumuh. Bahkan besi portal sudah mulai patah dan hanya dipalangkan agar tidak ada warga masuk dengan kendaraan ke stadion.

Ia mengatakan sudah berulang kali pihak Satpol PP Provinsi dan Kota Pekanbaru melakukan operasi gabungan. Termasuk menertibkan pedagang yang menyediakan fasilitas 'tenda ceper'.

Tenda ceper sendiri dikenal masyarakat sebagai fasilitas nongkrong dengan tenda tidak lebih dari 1,5 meter. Fasilitas itulah yang kemudian dijadikan lapak mesum.

Diketahui, lapangan stadion megah itu dibangun dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 triliun pada 2012 saat PON XVIII. Stadion megah dibangun saat Rusli Zainal menjabat Gubernur Riau. Sayangnya, fasilitas olahraga tersebut tak lagi terawat.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah berencana mengoptimalkan pemanfaatan guna meningkatkan pendapatan daerah.

"Kita sudah melakukan kajian terhadap lokasi yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan secara optimal di kawasan Stadion Utama Riau," kata Abdul Wahid, Rabu (16/4). 

Bahkan bangunan megah yang menelan anggaran Rp1,12 triliun kerap menjadi tempat pasangan muda-muda untuk melakukan hal tak sepatutnya.

Tetapi Gubri himbau pengelolaan stadion harus lebih efektif agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika venue-venue di Stadion Utama Riau dapat menghasilkan pendapatan, tentu akan lebih baik. Namun, setidaknya, operasionalnya tidak lagi membebani APBD," katanya.

Untuk merealisasikan hal ini, Pemprov Riau akan menyusun tata kelola yang lebih baik agar stadion beserta fasilitasnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain aspek pengelolaan, pemerintah juga menyoroti maraknya aktivitas yang kurang pantas di area stadion, khususnya di kalangan anak muda.

"Kami akan meningkatkan pengawasan guna memastikan stadion tetap menjadi ruang publik yang aman dan tertib bagi masyarakat," tambahnya.

Meski demikian, Wahid menegaskan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan di Riau akan dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak.

"Saya akan menyelesaikan persoalan di Riau ini step by step. Saat ini, fokus utama saya adalah penyelesaian APBD karena berkaitan dengan pelayanan publik. Setelah itu, barulah penataan aset yang berhubungan dengan fungsi dan layanan masyarakat, kemudian masalah-masalah lainnya," pungkasnya.

Sementara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau mulai tampak memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan berbagai venue bekas Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.

"Jadi tahun lalu itu untuk biaya perawatan atau biaya perbaikan ringan 14 venue menghabiskan anggaran Rp300 juta. Kalau perkiraan kita untuk renovasi semua venue bisa menghabiskan anggaran Rp55 miliar," kata Kepala Dispora Provinsi Riau, Erisman Yahya, Erisman Yahya, Senin (21/4).

Erisman Yahya mengungkapkan bahwa pendapatan dari sewa venue atau gedung olahraga milik Pemprov Riau telah mencapai Rp1,5 miliar pada tahun 2024.

Erisman Yahya menjelaskan bahwa biaya perawatan venue-venue tersebut pada tahun 2024 sebesar Rp300 juta, namun anggaran perawatan ditingkatkan menjadi Rp1 miliar.

Meskipun demikian, Erisman menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga dan merawat fasilitas olahraga agar tetap dapat digunakan oleh masyarakat luas.

"Kita terus berusaha dan mengajak berbagai pihak untuk memanfaatkan venue-venue itu untuk meningkatkan PAD Riau. Itu terbukti tahun lalu PAD kita dari sewa venue itu mencapai Rp1,5 miliar," terangnya.

"Sedangkan tahun 2023 lalu pendapatan dari pemanfaatan gedung olahraga atau venue kita hanya Rp700 juta," sambungnya.

Erisman optimis bahwa peningkatan biaya perawatan venue tahun ini akan diimbangi dengan kenaikan PAD, mengingat potensi besar yang dimiliki Gelanggang Remaja, Tribuana, dan Stadion Kaharuddin Nasution.

"Mudah-mudahan dengan adanya penambahan biaya perawatan venue tahun ini diimbangi dengan peningkatan PAD. Karena memang potensi Gelanggang Remaja, Tribuana, Stadion Kaharuddin cukup besar. Kalau seperti Stadion Utama kan memang jarang Iven berbayar disitu. Kami juga sudah berusaha agar fasilitas ruangan yang ada di Stadion Utama bisa dimanfaatkan menjadi sekretariat oleh cabor-cabor agar menjadi PAD," tutupnya.

Kembali seperti disebutkan Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) itu, kalau pihaknya menyoroti bangunan stadion itu yang terbengkalai.

"Ini terkait dengan berbagai isu [tempat pedagang dan jadi terancam mesum]. Kami melihat pembangunan awal stadion yang tidak sesuai dengan rencana atau adanya potensi bahaya bagi masyarakat akibat bangunan yang tidak terawat," sebut Larshen yang menghawatirkannya.

Ia juga mengkritik kurangnya perhatian pemerintah terhadap aset-aset publik yang terbengkalai. 

Jadi Ia menyoroti bangunan yang terbengkalai sebagai bukti dari pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui atau izin yang ada. 

Selain itu Ia menilai, bangunan yang terbengkalai dapat menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan potensi bahaya bagi masyarakat sekitar. 

"Selama ini kurangnya perhatian pemerintah terhadap bangunan yang terbengkalai, yang dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap aset-aset publik," katanya yang akan melakukan aksi protes untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait bangunan yang terbengkalai. 

"kami mungkin sedang menyoroti bangunan yang terbengkalai itu sebagai bentuk kritikan terhadap pembangunan yang tidak sesuai rencana, potensi bahaya bagi masyarakat, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap aset-aset publik," kata dia.

Pihak Komisi III DPRD Riau juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stadion Utama Riau, salah satu venue eks Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012, pada Senin 21 April 2025 kemarin.

“Dari sidak yang dilakukan oleh Anggota Komisi III di Stadion Utama Riau, ada jalan yang sudah dipenuhi semak, ditambah digenangi air,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, Selasa (22/4).

Hasil sidak itu, Edi Basri menyoroti buruknya pengelolaan fasilitas olahraga yang seharusnya menjadi aset bernilai bagi daerah.

Edi Basri menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Stadion Utama dan pengelolaan seluruh aset eks PON yang dinilai tidak optimal.

Menurut Edi, hasil tinjauan lapangan menunjukkan bahwa stadion mengalami berbagai kerusakan dan ketidaklayakan fungsi.

Beberapa temuan mencolok di antaranya adalah dinding dan lantai yang dipenuhi lumut, plafon yang sudah berjatuhan, lantai luar stadion yang pecah, hingga hydrant yang tidak terawat.

“Kami juga mendapati 40 lampu taman yang hilang beserta kabel-kabelnya,” tambahnya.

Selain itu, Komisi III DPRD Riau menyoroti minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan 14 venue eks PON oleh Dispora Riau. Seluruh aset tersebut hanya mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp1 miliar dalam setahun.

“Padahal kalau dikelola dengan profesional, 14 venue eks PON ini bisa menjadi sumber PAD yang signifikan. Namun kenyataannya, pendapatan yang masuk hanya Rp1 miliar per tahun. Ini sangat disayangkan,” tegas Edi.

Kondisi ini, lanjut Edi, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas olahraga.

DPRD Riau mendesak agar Dispora Riau melakukan langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan dan merestorasi aset-aset tersebut.

Pihaknya juga meminta Gubernur Riau dan jajaran eksekutif untuk lebih serius melihat potensi ekonomi dari aset eks PON yang saat ini terbengkalai.

DPRD Riau menekankan bahwa pengelolaan aset tidak boleh lagi dilakukan secara asal-asalan. Stadion dan venue olahraga lainnya memiliki potensi besar, baik untuk digunakan masyarakat umum, pelatihan atlet, maupun disewakan untuk berbagai kegiatan olahraga dan hiburan.

“Kalau dibiarkan terus, kita bukan hanya kehilangan potensi PAD, tapi juga mempermalukan diri sendiri karena tak mampu menjaga warisan besar dari PON 2012,” tukasnya. (*)