Asian Development Bank Dorong Pemerintah Reformasi Kesejahteraan Lansia
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) mendorong pemerintah di negara-negara berkembang di wilayah Asia dan Pasifik untuk melakukan reformasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung kesejahteraan penduduk lanjut usia (lansia).
Kepala Ekonom ADB, Albert Park, menekankan pentingnya persiapan pemerintah untuk mendukung populasi lansia agar dapat mengalami proses penuaan dengan baik.
Ini disampaikannya saat memperkenalkan laporan kebijakan ADB tentang Aging Well in Asia dalam Pertemuan Tahunan ke-57 ADB.
Dalam laporan tersebut, ADB merekomendasikan beberapa langkah kebijakan, termasuk investasi dalam kesehatan, pekerjaan, keamanan ekonomi, dan dukungan sosial untuk populasi lansia.
Kebijakan ini diharapkan dapat mencakup investasi seumur hidup dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesiapan finansial untuk masa pensiun.
Albert Park juga menyoroti pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan lansia. Menurutnya, faktor-faktor ini berperan penting dalam menciptakan populasi lansia yang sehat, produktif, dan terlibat secara sosial.
Aiko Kikkawa, seorang ekonom senior ADB, menambahkan bahwa lansia di Asia menghadapi tantangan yang beragam, termasuk masalah kesehatan, akses terbatas terhadap layanan penting, dan kesepian sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mendukung kesejahteraan mereka.
Laporan tersebut juga menggarisbawahi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Asia dan Pasifik, yang akan meningkatkan permintaan akan program pensiun dan layanan kesehatan.
Meskipun demikian, populasi lansia juga dianggap sebagai sumber potensial produktivitas tambahan bagi ekonomi, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Di Indonesia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk perlindungan sosial, termasuk untuk mendukung masyarakat lanjut usia.
Langkah-langkah ini termasuk peningkatan anggaran untuk program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta peningkatan subsidi energi dan non-energi.
Selain itu, Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5 persen pada tahun 2024 dan 2025, menurut laporan Asian Development Outlook April 2024 yang dirilis oleh Asian Development Bank (ADB).
Pertumbuhan ini didorong oleh investasi dan konsumsi swasta, dengan permintaan dalam negeri sebagai pendorong utama, mengimbangi kontribusi yang lebih rendah dari ekspor neto.
Albert Park, Kepala Ekonom ADB, menyatakan bahwa konsumsi swasta yang kuat, pengeluaran untuk infrastruktur publik, dan peningkatan investasi secara bertahap akan memperkuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen pada tahun yang akan datang.
Diperkirakan inflasi akan mengalami penurunan dari 3,7 persen pada 2023 menjadi 2,8 persen pada 2024 dan 2025.
Faktor-faktor yang diperkirakan membantu menjaga inflasi pada tingkat yang rendah termasuk pengelolaan sisi penawaran yang lebih baik dan ekspektasi inflasi yang terjaga.
Upaya pengendalian inflasi oleh tim yang ditunjuk dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan diharapkan terus berperan penting dalam mengelola inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor domestik.
Pemilu yang lancar pada Februari 2024 diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha, yang dapat mendorong investasi lebih lanjut. Namun, ketidakpastian terkait suku bunga The Fed, geopolitik, dan perubahan iklim bisa mengganggu rantai nilai global dan perdagangan internasional.
Kebijakan moneter akan terus menargetkan stabilitas harga, dengan fokus pada pengelolaan aliran modal dan nilai tukar.
Sementara itu, kebijakan fiskal akan merangsang pertumbuhan dengan peningkatan target defisit anggaran tahun 2024 menjadi 2,3 persen PDB dan peningkatan belanja, termasuk kenaikan gaji pegawai negeri dan anggaran perlindungan sosial.
Investasi publik, termasuk suntikan modal ke badan usaha milik negara, diperkirakan akan tetap sekitar 1,9 persen dari PDB pada tahun 2024. Pendapatan pemerintah diharapkan naik sebesar satu persen, sementara belanja akan meningkat sebesar 6,1 persen.
Proyeksi yang hati-hati dari pemerintah, terkait pemilu, program bantuan sosial, kenaikan gaji pegawai negeri, dan inflasi yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan konsumsi.
Investasi diproyeksikan tetap stabil pada tahun 2024 dan meningkat pada tahun 2025, terutama didorong oleh proyek-proyek pemerintah dan reformasi sebelumnya.
Diharapkan bahwa pemerintahan saat ini akan mempercepat proyek-proyek prioritas infrastruktur dan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebelum pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024.
Investasi swasta diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025, terutama setelah pemerintahan baru menetapkan rencananya, dan ketika ketidakpastian dunia usaha terhadap investasi berkurang.
Seiring dengan itu, sektor manufaktur diharapkan terus tumbuh, didukung oleh peningkatan indeks manajer pembelian manufaktur selama 30 bulan terakhir. Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja secara bertahap juga diharapkan dapat mendorong investasi pada tahun 2025. (*)
