ASN Pemprov Riau Tolak Pemotongan TPP, DPRD: Pemotongan Bukan Solusi, Harus Bisa Cari Jalan Lain

PEKANBARU - Pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid yang menyebutkan akan melakukan pemangkasan TPP di lingkungan Pemprov Riau mendapat pro kontra di tengah masyarakat.

"ASN Pemprov tolak pemotongan TPP."

"Sejauh ini belum ada kebijakan pemotongan TPP, minggu lalu saat rapat koordinasi dengan seluruh OPD, saya perintahkan untuk tidak ada yang belanja, saya bentuk tim untuk meverifikasi anggaran OPD yang kebutuhannya sangat darurat saja," kata Gubri Abdul Wahid..

Terkhusus di kalangan ASN, pernyataan Gubri tersebut mendapat penolakan. Salah satu alasannya, banyak ASN yang bergantung kepada TPP, karena gaji pokok telah dipotong oleh lembaga keuangan selama gadai SK.

Abdul Wahid mengaku belum ada pembahasan lanjutan mengenai kebijakan pemotongan TPP itu. "Jika ada OPD yang tetap mau melaksanakan kegiatan, saya berikan pilihan. Boleh dilaksanakan, tapi TPP dipotong," tambahnya.

Kemudian, saat rembug RPJMD beberapa waktu lalu, dikatakan Abdul Wahid, dirinya hanya ingin menyampaikan pesan mengenai tata kelola pemerintah pemerintahan yang tidak sesuai alur dan berdampak kepada kondisi keuangan daerah.

"Harus ada tanggung jawab kita bersama-sama untuk memperbaiki keadaan. Di bawah kepemimpinan saya, seluruh pegawai dan OPD harus bekerja dan beroriensi kemajuan daerah, bukan proyek, kalau begini kondisinya, masyarakat yang rugi, program pembangunan tidak jalan," katanya.

Meskipun isu pemotongan TPP telah tersebar luas, Abdul Wahid menyebutkan masih akan mencari solusi lain dalam penyelesaian defisit anggara.

"Saya mengerti kondisi pegawai kita yang SK nya banyak disekolahkan ke bank, bergantung dengan TPP untuk mencukupi kebutuhan. Kalau pun kebijakan pemotongan TPP diambil, itu adalah langkah terakhir, kita masih ada solusi-solusi untuk menyelesaikan semua hutang tahun ini, 2026 semoga kondisinya stabil dan program jalan," pungkasnya.

Sebelumnya Anggota Banggar DPRD Riau, Indra Gunawan Eet menanggapi adanya defisit anggaran Rp2,2 triliun yang berakhir akan dilakukan pemotongan TPP ini menyebut hal itu bukan solusi.

Hingga saat ini masih menyoroti persoalan defisit anggaran. Di mana untuk Riau terdapat defisit mencapai Rp2,2 triliun, kondisi ini tentu berimbas pada kondisi keuangan daerah.

Indra Gunawan Eet menilai persoalan defisit anggaran tersebut pastinya terdapat faktor teknisnya. Sehingga tidak perlu dipelintir dengan hal-hal yang tidak ada korelasinya.

"Persoalan defisit ini kan sudah pernah kami bahas di banggar bersama TAPD. Tinggal bagaimana kita mencarikan solusinya bukan berkeluh kesah dengan mencari kambing hitam. Yang terpenting itu bagaimana mencarikan solusinya dalam upaya memaksimalkan pelayanan dan infrastruktur untuk masyarakat," kata Indra Gunawan Eet.

Menurutnya, berdasarkan pembahasan dengan TAPD, salah satu faktor defisit dan tunda bayar ini adalah planning pendapatan yang banyak meleset.

Itu tentunya menjadi persoalan krusial karena target pendapatan tidak maksimal semuanya akan terimbas. Faktor teknis lainnya adalah persoalan DBH dan tunda salur dari Pemerintah Pusat yang belum cair ke daerah. Begitu juga soal dana PI yang belum terealisasi maksimal dan beberapa faktor teknis lainnya. 

"Apalagi kalau tidak salah pembahasan dan pengesahan APBD 2025 itu di zaman kepemimpinan Pj Gubernur Rahman Hadi dan Pj Sekdaprov Taufik OH. Karena kalau tidak salah pada saat pembahasan dan pengesahan, Pak SF Hariyanto sudah mundur dari Pj Gubernur Riau. Sudahlah, mari kita bersama-sama mencarikan solusi, bukan mencari siapa yang salah untuk kondisi ini," terang Politisi Partai Golkar ini. 

"Saya fikir itu (Pemotongan TPP, red) bukan solusi terbaik. Dan saya yakin dengan pasti Pak Wagub SF Hariyanto tidak akan setuju dengan rencana pemotongan TPP pegawai itu, karena naiknya TPP itu zaman beliau memimpin menjadi Sekdaprov Riau," sambungnya lagi.

Eet mengimbau masyarakat tidak terlena dengan bahasa-bahasa provokotif di medsos yang diduga mempelintir ungkapan Gubernur Riau dengan maksud tertentu.

Ia menilai hak tersebut ada dugaan kemungkinan berhubungan dengan rencana musda Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini. 

"Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh dengan penggiringan opini yang menyesatkan di media sosial. Kita berilah kesempatan pemimpin daerah untuk bekerja, bersinergi untuk membangun Riau lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat," harap Eet. (*)