"Pelibatan ormas 'agar masyarakat peduli' disiplin protokol, ahli kesehatan berpesan 'hidup sehat itu harus dari kesadaran, bukan ketakutan', justru pengamat menilai bakal sulit berjalan efektif"
elibatan ormas dalam mendisiplinkan masyarakat supaya taat protokol covid-19 dianggap pengamat bakal sulit berjalan efektif, karena kesadaran tidak bisa dibangun dengan hanya mengandalkan "ketakutan". Namun pemerintah mengklaim kebijakan itu dibutuhkan agar masyarakat ikut peduli.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ikut menolak langkah ini, karena hanya akan menimbulkan ketakutan kepada pedagang dan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Riau dan pemerintah pusat menyatakan, ormas yang dilibatkan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, karena 'penindakan tetap berada di bawah kendali aparat'.
Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman menilai pelibatan ormas dalam mendisiplinkan penerapan protokol masyarakat hanya akan jadi kontra produktif. Alih-alih membangun kesadaran budaya baru, ormas dikhawatirkan menegakkan disiplin protokol kesehatan dengan cara represi. "Sekali lagi, habit itu kan kebiasaan, sebuah budaya baru yang kita bangun seperti itu. Hidup sehat itu harus dari kesadaran. Kalau hanya membuat ketakutan, dia akan memakai masker kalau ada petugasnya saja. Saat ada ormas-nya saja," kata Dedi pada media, Selasa (15/09).
Dedi mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penegakan protokol Covid-19, namun perlu diseleksi. "Jangan ormas-ormas yang sering melakukan penekanan, kerusuhan, itu yang saya khawatir," katanya.
Dalam rangka penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di Jakarta yang dimulai 14 September hingga dua minggu mendatang, TNI-Polri melibatkan ormas untuk menegakkan protokol pencegahan Covid-19. Termasuk di dalamnya disiplin penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan.
Sebelumnya, TNI-Polri resmi merekrut ormas di Jakarta termasuk Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR). Mereka akan dilatih dan bertugas mendisiplinkan masyarakat di tempat keramaian seperti pasar, perkantoran, stasiun, terminal. Mereka diberikan rompi berwarna kuning dengan lambang Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jayakarta. Bagian belakang rompi tertulis 'Penegak Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19'.
Pemprov Riau sediakan kamar di hotel isolasi pasien covid-19
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar sudah melakukan tinjauan di Hotel Grand Suka bersama Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Sekda Riau dan Kepala OPD Pemprov Riau. Hotel Grand Suka Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai salah satu tempat isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang bergejala ringan dan Orang Tanpa Gejala (OTG).
Gubri beserta rombongan mengecek kondisi hotel dan tempat olahraga hotel yang nantinya akan digunakan untuk mengisolasi pasien Covid-19. "Hari ini kami melakukan tinjauan Hotel Grand Suka untuk mempersiapkan dan menambah tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 yang bergejala ringan dan tak bergejala (OTG)," kata Gubri, Rabu (16/9/2020).
Disebutkannya, ia telah meminta pihak hotel untuk mempersiapkan sebanyak 120 kamar, dengan kapasitas 180 orang untuk menampung pasien Covid-19 bergejala ringan dan OTG. Nantinya, sambung Gubri, selama Hotel Grand Suka dijadikan tempat isolasi, Pemprov Riau akan dibantu Polda Riau dan Danrem 031 Wirabima, serta para tenaga medis guna melakukan pengamanan selama pasien menjalani isolasi. "Artinya penyiapan tempat isolasi ini kolaborasi antara Pemprov Riau dengan TNI dan Polri, dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di Riau, dan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan di Bumi Lancang kuning," ucapnya.
Disamping itu, Gubri berharap dengan adanya fasilitas pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah, diharapkan pasien Covid-19 bergejala ringan yang menjalani isolasi mandiri di hotel bisa cepat sembuh. "Karena kalau kita biarkan mereka isolasi mandiri di rumah, itu sangat berisiko bahkan bisa menularkan ke keluarganya yang lain maupun tetangga yang berada di sekitar," sebutnya.
Sementara untuk biaya penginapan di hotelnya sendiri, Gubri mengungkapkan akan disiapkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2020. Selain Hotel Grand Suka, Gubri juga meninjau Hotel Mutiara Merdeka untuk melihat kapasitas kamar yang nantinya juga akan dipergunakan untuk ruang isolasi pasien Covid-19.
Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan kepada media, langkah pelibatan pendisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan berbasis komunitas sebagai 'Ini inovasi dari kami'. Ormas yang dilibatkan juga telah diwanti-wanti untuk bertindak profesional dan mengedepankan persuasi. Sekali lagi, menurut Ahli Kesehatan Masyarakat, Dedi Supratman urusan ini semestinya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah. "Jangan dilepas ke masyarakat, begitu saja. Tiba-tiba sekarang, meminta bantuan ormas. Itu yang saya lihat tidak akan efektif nantinya," katanya.
Dedi menyarankan agar pemerintah melibatkan komunitas di lingkungan masyarakat yang selama ini 'belum maksimal dilibatkan dalam penegakan protokol kesehatan di masyarakat'. "Kita bisa menggunakan yang lebih soft, yaitu ibu-ibu PKK, kemudian karang taruna di remaja," kata Dedi yang berargumentasi mereka secara psikologis lebih akrab dengan masyarakat.
Kritik pelibatan ormas ini juga disebutkan para pedagang kaki lima, Warsito (30), salah seorang pedagang bakso keliling ini mengatakan, dirinya merasa kondisi sudah membaik, sehingga tidak perlu menggunakan masker lagi, ia mendengar diberita bahwa banyak pasien corona yang sudah sembuh, serta ada penurunan jumlah kasus. Sehari-hari ia membeli bahan untuk dagangan dipasar kodim. Dipasar itu pun kondisinya sama, banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. "kan sekarang sudah aman tidak perlu memakai masker lagi," jelas dia.
Kendati meningkatnya jumlah pasien positif corona di kota pekanbaru seperti tidak menjadi persoalan bagi para pedagang keliling dan warga di jalan Pangeran Hidayat. Kurangnya kesadaran warga dan pedagang keliling perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dilingkungan masyarakat. Berdasarkan pantauan dilokasi didapati masih banyaknya warga yang nongkrong dan pedagang keliling yang singgah dan berjualan disekitaran pemukiman masyarakat tanpa menjaga jarak dan menggunakan masker.
Contoh pedagang keliling Warsito mengatakan, 'tegas menolak, kecuali sudah tidak ada lagi yang lain'. Dia mengatakan para pedagang di pasar mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi. Pedagang yang masih bisa bertahan terkait dengan sayur mayur dan bahan kebutuhan pokok. Sementara, pedagang pakaian dan lainnya kesulitan mendapat pembeli. "Pelaris tidak dapat. Utang makin banyak," katanya.
Warsito menganggap, kehadiran ormas yang dilibatkan TNI-Polri hanya akan membuat ketahanan tubuh para pedagang dan masyarakat makin merosot. "Sekarang saja masyarakat sudah ketakutan sama covid, ditakut-takutin lagi. Imunnya masyarakat turun, enggak kasihan ya? Cari uang susah. Cari untuk makan aja susah. Ditakut-takutin pula," katanya.
Senada dengan Warsito, Heru pedagang keliling lainnya menyarankan agar pemerintah dan institusi keamanan melibatkan komunitas yang ada di sekitar masyarakat sebagai penegak protokol kesehatan, termasuk kelompok pramuka. "Pramuka ini minimal terdidik," katanya.
Tetap di bawah kendali TNI-Polri
Sementara itu, Gubernur Syamsuar juga sudah mengatakan ormas-ormas yang dilibatkan TNI-Polri 'semata-mata agar masyarakat juga terpanggil punya kepedulian yang sama, bahwa ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat'. "Anggota ormas itu hanya membantu saja sifatnya. Ikut terlibat membantu. Tidak memberikan Tindakan. Tindakan hanya diberikan, kewenangan ada di aparat sesuai aturan perundang undangan," kata Syamsuar.
Juru bicara pemerintah dari Satgas Covid-19, dr Indra Yovi ikut menimpali. Kata dia, pemerintah tak bisa sendirian untuk mengatasi pandemi ini, terutama mengubah perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. "Karena kalau gitu, enggak akan mampu kalau pemerintah saja. Yang ada di tengah masyarakat itu kan organisasi-organisasi, atau gampangnya yang ada di tengah masyarakat ya masyarakat itu sendiri," kata Indra Yovi.
Indra Yovi mengatakan pelibatan ormas dalam penegakan disiplin protokol kesehatan tetap berada di bawah kendali TNI-Polri. "Jadi pengendalinya adalah aparat. Ada TNI ada Polri. Dan ada Satpol PP," katanya.
Selain itu, ia juga mengatakan ibu-ibu PKK sudah bergerak untuk berkampanye dalam rangka penegakan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. "Kan ketua PKK Provinsi sudah bergerak terus dengan seluruh PKK se-daerah. Dan sudah diperintahkan oleh Gubri juga," katanya.
'Bahaya kalau merasa normal-normal saja'
Di tengah terus bertambahnya kasus, Gubernur Riau Syamsuar juga sudah mengatakan, "Jangan sampai kita masih merasa normal-normal saja, berbahaya sekali."
Syamsuar juga telah memperingatkan akan dua ancaman krisis selama pandemi, yakni krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kondisi pandemi, lanjut Syamsuar, akan mempengaruhi permintaan pasokan dan produksi sudah pasti akan terganggu. "Artinya demand, supply dan produksi rusak dan gagal. Ini yang harus kita ketahui bersama dalam proses mengendalikan Covid-19, yang merupakan urusan kesehatan, tapi kita juga ada masalah lain urusan ekonomi," kata dia.
Untuk itu, dia mengingatkan semua pihak agar memiliki "perasaan yang sama" bahwa saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan, sekaligus krisis ekonomi. "Jangan sampai kita masih merasa normal-normal saja, berbahaya sekali," tegasnya.
"Jangan sampai masyarakat yang memiiki perasaan yang masih normal-normal saja, sehingga ke mana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan, masih berkerumun di dalam kerumunan yang tidak perlu, ini yang harus kita ingatkan," ujar Syamsuar. (*)
elibatan ormas dalam mendisiplinkan masyarakat supaya taat protokol covid-19 dianggap pengamat bakal sulit berjalan efektif, karena kesadaran tidak bisa dibangun dengan hanya mengandalkan "ketakutan". Namun pemerintah mengklaim kebijakan itu dibutuhkan agar masyarakat ikut peduli.
