Banjir Terjadi di Berbagai Daerah di Indonesia Mengancam Nyawa dan Harta Benda, 'Tapi Sepertinya Pemerintah Punya Kebijakan Hangat-hangat Tahi Ayam'

LINGKUNGAN  - Banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat, Aceh dan Riau awal Maret lalu diduga kuat terjadi karena deforestasi hutan di kawasan hulu serta perubahan fungsi lahan di sekitar daerah aliran sungai.

Seperti banjir di Bekasi yang berdampak pada 16 ribu orang itu kini memang telah surut, tapi setiap hari banjir dengan penyebab yang sama menerjang berbagai daerah Indonesia lainnya—dari ujung Aceh hingga Tanah Papua.

Empat kabupaten di Aceh dilanda banjir pada dua pekan pertama Maret. Berulang kali terjadi, banjir di kawasan itu diyakini tak hanya dipicu hujan ekstrem, tapi juga kerusakan lingkungan, terutama akibat perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Delapan kabupaten di Kalimantan Selatan juga diterjang banjir Maret ini. Wakil Gubernur provinsi itu, Edy Pratowo, mengakui hubungan antara hutan yang hilang akibat perkebunan dan pertambangan dengan banjir yang terus berulang di wilayahnya.

Pada periode yang sama, banjir terjadi di enam kecamatan di Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Banjir bukan hal baru bagi warga Yapen. Namun seperti banjir pada tahun-tahun sebelumnya, bencana kali ini juga disebabkan penebangan pohon "yang masif" di sekitar daerah aliran sungai, kata orang nomor satu di kabupaten itu, Benyamin Arisoy.

Banjir juga masih dihadapi setidaknya oleh warga Padangsidimpuan di Sumatra Utara, Parigi Moutong di Sulawesi Tengah, dan Flores Timur di Nusa Tenggara Timur dan Riau.

Mengingat kembali banjir di Riau, seperti disebutkan masa Gubernur Riau dijabat Edy Natar Nasution bahwa banjir di Riau merupakan siklus 20 tahunan.

"Jadi yang melanda hampir seluruh daerah di Provinsi Riau merupakan banjir akibat siklus 20 tahunan," katanya.

Bahkan banjir yang juga merendam jalur urat nadi di Pulau Sumatra yakni jalan lintas timur (Jalintim) di Kabupaten Pelalawan hingga setinggi 1,3 meter atau sedada orang dewasa pada kilometer (Km) 83 dan Km 84 terbilang cukup ekstrem.

"Berdasarkan informasi yang diterima bahwa banjir yang terjadi bukan siklus 5 tahun, namun 20 tahun dan kondisi saat ini termasuk agak ekstrem," kata yang pernah melakukan peninjauan bencana banjir di Kabupaten Pelalawan, persisnya di Jalintim Km 75, Minggu (14/1/2024) lalu.

Edy yang didampingi Bupati Pelalawan Zukri Misran, Kapolres Pelalawan Ajun Komisaris Besar (AKB) Suwinto dan sejumlah pejabat lainnya mengatakan rasa prihatin terhadap bencana banjir.

"Kita prihatin dan status pun ada beberapa daerah kabupaten yang meningkatkan statusnya menjadi tanggap darurat," ujarnya.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menetapkan status siaga darurat mulai 22 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024 atau selama 40 hari. Namun demikian, pihaknya akan selalu memantau situasi dan kondisi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari BMKG situasi banjir akan terjadi sampai akhir Januari 2024. Maka dari itu, Gubernur Riau mengajak seluruh elemen untuk bergerak bersama-sama.

"Situasi ini tidak bisa kita duga, sebab di beberapa daerah juga terjadi hal yang sama. Kita dari provinsi hanya bisa memberikan bantuan-bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak," ujarnya.

Tetapi Ia berharap kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk tetap bersabar dengan kondisi yang terjadi. Karena Pemprov Riau dan Pemkab Pelalawan akan berupaya keras agar situasi banjir bisa menjadi lebih baik.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengatakan dari 4.600 kepala keluarga (KK) yang terdampak, sekitar 80% masih mengungsi sebab air sudah memasuki rumah.

"Posisi yang kita tinjau bersama Pak Gubernur ini di kilometer 75 sedangkan titik rawannya atau paling dalam ada di Km 83," jelasnya.

Sebelumnya Zukri juga mengungkapkan Jalintim merupakan urat nadi Sumatra terutama Kabupaten Pelalawan. Sedangkan kondisi banjir di Km 75 hingga Km 84 kian hari semakin dalam dan diperparah dengan banyaknya truk-truk besar yang mogok di tengah jalan.

"Untuk jangka pendek kami bersama Forkopimda Pelalawan dan berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi Riau untuk mencari solusi jangka pendek yang terbaik agar imbas macet akibat banjir tidak memperparah kondisi lalu lintas yang berdampak pada ekonomi di Pelalawan dan Provinsi Riau," ungkapnya.

Ke depan, lanjutnya, untuk solusi jangka panjang pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebab status jalan adalah jalan nasional.

"Untuk jangka panjang, kami berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat agar jalan lintas timur Km 75-84 dapat dilakukan peningkatan tinggi jalan," pungkasnya.

Industri ekstraktif picu bencana banjir tahunan 

Sebaran industri ekstraktif, yakni industri yang mengambi langsung bahan baku dari alam, yang marak di Provinsi Riau telah memicu bencana banjir di provinsi Riau. 

Berdasarkan data dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), sejak 2008-2020 jumlah penduduk yang terdampak banjir mencapai 1.067.615 jiwa, dengan 4.895 rumah hancur dan terdampak banjir. 

"58 orang tercatat meninggal. Salah satu wilayah yang sering terdampak banjir adalah desa Lubuk Kembang Bunga di bentang Tesso Nilo, " sebut Jikalahari.

Menurut aktivis Jikalahari, Okto Yugo, sejak lima tahun belakangan banjir menerpa kawasan di sekitar Tesso Nilo. Hal tersebut imbas perambahan hutan alam di Tesso Nilo. 

"Perusakan hutan alam di kawasan hutan oleh korporasi sawit dan hutan tanaman industri (HTI) serta cukong yang menebang hutan alam dan merusak gambut, menjadi penyebab utama banjir di Riau," jelas Okto. 

Tesso Nilo sendiri merupakan bentangan hutan dengan status hutan taman nasional. Taman nasional ini termasuk memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Tesso Nillo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi habitat bagi satwa Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera. Taman ini memiliki luas 81.793,00 hektar Di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Sambung Okto, banjir erat kaitanya dengan penggundulan hutan atau deforestasi, terlebih di kawasan daerah tangkapan air. 

"Banjir itu terjadi karena deforestasi. Deforestasi terjadi karena ada korupsi, pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan hutan dan gambut yang seharusnya menjadi zona lindung untuk resapan air, kata Okto.

Pantauan Jikalahari, tahu 2019, sisa hutan alam di Riau seluas 1.442.669 hektar dari 6.727.546 hektar pada 1982.

Peningkatan deforestasi dilakukan oleh korporasi HTI, perkebunan sawit dan cukong-cukong yang merambah kawasan hutan lindung, konservasi dan taman nasional. Berdasarkan data Jikalahari, korporasi menguasai 2,1 juta hektar yang dikuasai oleh APP dan APRIL Grup.

Ironisnya saat banjir menjadi musibah tahunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau hanya dibekali dana minim. 

Pada tahun 2020 BPBD Riau hanya dibekali dana Rp14,8 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 instansi tersebut hanya diongkosi Rp12,5 miliar. Sementara itu anggaran untuk tahun 2021 belum diketahui. 

Hampir di seluruh wilayah Indonesia, lanskap yang dulu memiliki fungsi ekologis telah menjauh dari kata ekologis, kata Yayat Hidayat, pakar konversi tanah dari Institut Pertanian Bogor.

Menurutnya, inilah pemicu utama bencana banjir, di luar curah hujan ekstrem.

Untuk mengatasi potensi banjir, kata Yayat, pemerintah semestinya membuat kebijakan yang menyeluruh dan bersifat jangka panjang.

Penertiban bangunan di daerah hulu seperti yang diwacanakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, disebut Yayat tak akan cukup menghentikan banjir yang terus berulang.

"Kalau hanya menutup satu atau dua vila, itu bukan solusi. Semua harus diterbitkan," ujar Yayat.

"Kalau solusinya tidak menyeluruh, kebijakan itu mungkin hanya hangat-hangat tahi ayam," tuturnya.

Pakar limnologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Muhammad Fakhrudin, juga menyebut hal serupa.

Dia berkata, upaya pemerintah mengatasi banjir selama ini "terlalu kecil" dan belum memberikan efek nyata.

"Yang terlihat secara umum, pas terjadi bencana kita ribut-ribut, setelah itu biasanya lupa," ujar Fakhrudin.

Lantas siapa pejabat dan lembaga yang paling bertanggung jawab mengurus persoalan banjir di Indonesia? Dan apakah siasat pemerintah telah tepat mencegah banjir yang terus terjadi?

Menelisik persoalan banjir di Papua dan Sumatra Barat untuk melihat bagaimana perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia menjadi faktor utama terus berulangnya bencana tersebut.

Kami juga menggali data satelit untuk mengungkap perubahan lanskap hutan di sejumlah wilayah yang telah dan masih berpotensi dilanda banjir.
Banjir Sentani 2019, kebun-kebun sayur di Gunung Cycloop, dan persoalan yang tak kunjung tuntas

Enam tahun yang lalu, 16 Maret 2019, hujan deras mengguyur Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Distrik ini berada di sisi selatan Robhong Holo alias Dobonsolo—sebuah pegunungan sakral bagi orang-orang asli Papua dari Suku Sentani.

Komunitas non-Sentani mengenal gunung ini dengan nama Pegunungan Cycloop.

Hari itu hujan deras yang muncul jelang sore berlangsung setidaknya sekitar tujuh jam. Intesitas curah hujan saat itu mencapai 35 milimeter/hari.

Sebagai komparasi, dalam klasifikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, batas minimal kategori hujan sangat lebat adalah curah hujan di atas 100 milimeter/hari.

Sekitar jam sepuluh malam, banjir bandang akhirnya mengalir deras dari Robhong Holo. Debit air tumpah ke kaki gunung di sisi selatan.

Salah satu penyebabnya, menurut BNPB, adalah tanah di bagian hulu yang longsor dan menutup alur sungai.

Bukan cuma air, banjir bandang itu menghanyutkan pula batang-batang kayu dari kawasan hutan di hulu Rhobong Holo.

Akibat banjir itu, 113 orang kehilangan nyawa. Peristiwa itu juga menghilangkan, setidaknya 94 orang. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk Sentani yang tinggal di permukiman di bawah kaki Robhong Holo.

Ini adalah peristiwa banjir terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Jayapura.

Wagena Waker adalah salah satu warga Sentani yang terdampak banjir tahun 2019. Rumah perempuan ini berada di Kelurahan Doyo Baru, salah satu episentrum banjir.

Doyo Baru berada di kaki gunung Rhobong Holo yang menghadap ke Danau Sentani. Dari tahun ke tahun, kawasan kaki gunung yang berfungsi sebagai daerah penyangga dalam ekosistem Rhobong Holo itu semakin padat penduduk.

"Rumah saya tenggelam," kata Wagena, pekan lalu.

"Semua rumah di kanan dan kiri kami hanyut. Tempat ini semua penuh air. Semua orang trauma. Sakit," tuturnya.

Wagena, keluarganya, dan 11 ribu penduduk Jayapura lainnya ketika itu lari dari rumah mereka—mengungsi. Enam tahun setelah peristiwa itu, Wagena perlahan membangun kembali perekonomian keluarganya.

Pada tahun 2020 dan 2021, banjir terjadi lagi Distrik Sentani, walau tak sedahsyat peristiwa 2019. Hingga kini warga Jayapura seperti Wagena masih terus harus menghadapi potensi banjir bandang yang sama.

Berbagai kelompok pemerhati lingkungan bilang, lanskap hutan di pegunungan Rhobong Holo telah berubah.

Tidak sedikit hutan primer—yang belum pernah ditebang—di Rhobong Holo yang kini telah hilang, berubah menjadi permukiman dan perkebunan warga. Dan orang-orang seperti Wagena adalah yang terus-menerus disalahkan atas situasi itu.

Siti Nurbaya, saat masih menjabat Menteri KLHK, menyatakan kepada DPR bahwa daerah tangkapan air di lereng Rhobong Holo seluas 2.415 hektare telah berubah menjadi permukiman dan pertanian lahan kering.

Mathius Awoitau, ketika menjabat Bupati Jayapura, berkata pada tahun 2020 bahwa perubahan lanskap di gunung itu disebabkan oleh perambahan hutan oleh masyarakat. Mereka membuka lahan di kawasan penyangga untuk bertani.

"Masih ada masyarakat yang dengan sengaja melakukan perambahan hutan. Itu dilarang pemerintah," ujarnya.

Mathius membuat klaim telah meminta para pimpinan komunitas adat—yang disebut ondoafi—untuk juga melarang dan menghentikan pertanian di sekitar lereng gunung Rhobong Holo.

Namun situasinya tidak sederhana, menurut Yehuda Hamokwarong, pengajar ilmu geografi di Universitas Cenderawasih.

Dia berkata, masyarakat yang membuka lahan di lereng Rhobong Holo adalah komunitas orang asli Papua dari Pegunungan Tengah.

Yehuda bilang, mereka bermigrasi ke Jayapura untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

"Mereka merambah hutan karena tuntutan ekonomi, karena memang pekerjaan mereka hanyalah berkebun secara tradisional," ujarnya.

Pembukaan lahan oleh komunitas dari Pegunungan Tengah Papua itu pun, kata Yehuda, pada umumnya direstui oleh ondoafi.

"Ada izin dan perjanjian. Pemilik tanah menyiapkan lahan, dikerjakan oleh para pendatang, lalu hasilnya dibagi," tuturnya.

Relasi yang terbentuk itu, menurut Yehuda, memungkinkan orang-orang dari Pegunungan Tengah untuk mendulang pendapatan di jantung perekonomian Tanah Papua.

Namun perkebunan berpindah yang dijalankan komunitas itu di Rhobong Holo juga di sisi lain meningkatkan risiko banjir di Sentani.

"Pegunungan ini terbentuk dari banyak patahan dan lipatan. Artinya, banyak rekahan di dalam tanahnya," kata Yehuda.

"Dengan kondisi geologi seperti itu, kalau curah hujan yang tinggi, di atas angka 150 saja, itu sudah banjir parah.

"Ditambah lagi dengan masyarakat yang membuka area-area kebun, itu menjadi pemicu yang luar biasa," ujarnya.

Kawasan Pegunungan Tengah Papua terdiri dari sejumlah kabupaten dengan situasi miskin ekstrem. Daerah ini dilanda konflik bersenjata tak kunjung usai antara aparat Indonesia dan milisi pro-kemerdekaan.

Dalam berbagai ajang pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif, konflik horizontal juga kerap terjadi di wilayah ini.

Situasi itu juga yang membuat Wagena Waker lari dari kampungnya di Puncak Jaya ke Jayapura pada 2012.

Dia datang satu dekade usai pengesahan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang memberlakukan status otonomi khusus untuk Tanah Papua.

Pemberlakukan beleid itu menarik masyarakat dari Pegunungan Tengah ke Jayapura—untuk mencari kehidupan yang lebih baik, termasuk menyekolahkan anak-anak, kata Yehuda Hamokwarong.

Tak lama setelah pindah ke Jayapura, Wagena bilang dia membeli sebidang tanah di lereng Rhobong Holo.

Dia membuat klaim, menebus tanah itu seharga Rp80 juta kepada seorang ondoafi.

"Ada pelepasan tanah secara adat, lalu proses penerbitan sertifikat tanah," ujar Wagena.

Di tanah itu lah, kata Wagena, dia dan sanak saudaranya kemudian menanam bayam, jagung, labu siam, ubi, singkong, dan pisang. Mereka menjual sayur-sayuran itu di pinggir jalanan utama Jayapura.

"Gunung ini adalah gunung yang paling subur dan indah. Bukan main," kata Wagena.

"Gunung ini seperti pelindung bagi kami. Tuhan siapkan gunung ini. Kami bersyukur," tuturnya.

Meski menopang perekonomian komunitas asli Papua dari Pegunungan Tengah, dampak pertanian warga itu sudah begitu fatal, kata Manasse Bernard Taime.

Manasse memimpin gerakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup di Jayapura. Dia berulang kali telah menggelar pemetaan kondisi pegunungan Rhobong Holo.

"Setelah banjir bandang 2019, kami selama tiga bulan melakukan pendataan, dari timur sampai barat. Kami temukan banyak longsor," ujarnya.

"November 2024, kami naik lagi. Situasinya sudah sangat-sangat hancur. Pohon-pohon yang dulunya lebat, sudah tidak ada lagi karena ditebang," tuturnya.

Kondisi Rhobong Holo saat ini kontras dengan tradisi dan kepercayaan orang asli Papua di Sentani.

Karena menganggap pegunungan ini sebagai sesuatu yang sakral, Manasse bilang komunitas adatnya tidak bisa secara serampangan naik, apalagi membabat Rhobong Holo.

"Orang Sentani, orang tua-orang tua kami dulu harus melihat kabut turun sampai di mana," ujarnya.

"Di tempat kabut itulah batas-batasnya. Di bawah kabut itulah kami berkebun," kata Manasse.

Namun orang-orang Pegunungan Tengah Papua memiliki sistem pengetahuan yang berbeda dengan orang-orang Sentani. Mereka tidak menganggap Rhobong Holo sebagai situs sakral.

Realitas sosial tersebut dianalisis oleh Brayon Lekitoo dalam studi antropologisnya di Universitas Gadjah Mada.

Karena perbedaan kepercayaan itulah, menurut Brayon, orang-orang Suku Dani, Yali, Nduga, Mee, Ketemban, dan Ngalum, membuka hutan untuk aktivitas pertanian.

Perbedaan cara pandang terhadap Gunung Rhobong Holo itu pula yang kemudian dimanfaatkan para pemimpin adat di Sentani, tulis antropolog Universitas Cenderawasih, mendiang Frans Apomfires, pada kajian doktoralnya tahun 1997.

"Karena orang asli Sentani tidak boleh menebang hutan di lereng gunung, membuka hutan dilarang secara adat, maka pendatanglah yang dianggap bisa memanfaatkannya," tulis Frans.

"Jadi hutan rusak karena izin pemanfaatan dari orang asli Sentani kepada pendatang," kata Frans.

Lantas apa solusi agar siklus perambahan Gunung Rhobong Holo berhenti dan risiko banjir bandang dapat dimitigasi?

Pemerintah semestinya memberikan lahan pertanian di luar kawasan Rhobong Holo kepada para pendatang dari Pegunungan Tengah, menurut Manasse Taime.

Skema pemberian lahan itu, kata dia, harus bisa menghentikan pola pertanian berpindah yang selama ini memicu perubahan lanskap Rhobong Holo.

"Berikan mereka ruang untuk bertani secara menetap, seperti di daerah Komba. Berikan mereka pupuk dan alat pertanian.

"Pemerintah harus membina mereka dan membuat mereka tidak lagi naik ke gunung," kata Manasse.

Dalam siasat yang berkesinambungan, Manasse bilang pemerintah juga harus melibatkan masyarakat di berbagai kampung di Sentani untuk menanam kembali pohon-pohon di Rhobong Holo.

"Libatkan para pengangguran, berilah gaji untuk mereka supaya mereka menanam dan menjaga tanah mereka sendiri," tuturnya.

Apakah solusi ini sudah dijalankan pemerintah?

Pada 2021, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua membuat klaim telah melibatkan warga di lereng Rhobong Holo untuk terlibat dalam reboisasi.

Lembaga itu juga menyebut telah melakukan "pendekatan persuasif" agar warga bertani di bawah kawasan penyangga.

Pada 2023, Pemprov Jayapura membuat klaim telah menanam 20 ribu bibit pohon bambu di kawasan penyangga Rhobong Holo. Proyek itu disponsori PT Freeport Indonesia.

Namun dalam riset lapangan yang dilakukannya November lalu, Manasse melihat banyak pohon bambu itu telah dibakar oleh warga di sekitar lereng.

"Semua kembali ke ekonomi, semua orang cari makan untuk hidup," tuturnya.

Banjir sejak ratusan tahun lalu, apa yang terjadi di Lembah Anai, Sumatra Barat?

Berbeda dengan banjir bandang yang mulai terjadi di Jayapura sejak tahun 2000-an, Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, telah mengalami bencana itu sejak abad ke-19.

Namun dua wilayah ini memiliki persoalan serupa: pemerintah dianggap belum mampu mencegah banjir terjadi lagi.

Lembah Anai berada di sisi tenggara Gunung Tandikat dan Gunung Singgalang. Lembah ini juga berada di pada bagian barat daya Gunung Marapi.

Pada era kolonial Belanda, Lembah Anai menjadi jalur yang menghubungkan aktivitas ekonomi di pantai barat Sumatra dan kawasan tengah Minangkabau.

Tak lama usai pembukaan pertambangan batu bara di Batang Ombilin pada 1868, Belanda membangun jalur kereta yang melintasi Lembah Anai. Rel itu difungsikan agar batu bara yang ditambang di Sawahlunto dapat diangkut ke Pelabuhan Emmahaven—kini Teluk Bayur—kata sejarawan Fikrul Hanif Sufyan.

Merujuk studi arsip yang dia lakukan, Fikrul menyebut proyek jalur kereta itu membolongi sejumlah bukit di Lembah Anai.

Sejumlah jembatan berbentuk setengah parabola juga didirikan sebagai lintasan kereta yang mengular di sepanjang jalur sungai, di antara bukit karang yang curam.

Pada 1892, tak lama setelah proyek rel kereta selesai, banjir bandang menghantam Lembah Anai. Banjir bandang yang membawa serta batu, lumpur, dan pasir, menghancurkan jalur kereta api dan permukiman di sekitar Lembah Anai.

Fikrul belum dapat memastikan apakah proyek jalur kereta yang mempekerjakan 'orang-orang rantai' alias tawanan perang dari Pulau Jawa itu memicu banjir bandang di Lembah Anai.

Yang jelas, kata Fikrul, banjir bandang serupa kembali terjadi di Lembah Anai pada 1902.

"Pada tahun 1892 dan 1904 itu, material banjir itu membawa batu-batu besar yang menghantam bagian sisi jembatan, termasuk yang di daerah Bukit Tambun Tulang," ucap Fikrul.

"Orang dapat melihat sisa-sisa banjir, jembatan terangkat dan patah, seolah-olah itu adalah mainan anak-anak," demikian berita surat kabar Het Vaderland pada 6 Februari 1904, yang arsipnya diteliti oleh Fikrul.

Tepat 120 tahun kemudian, banjir yang sama kembali menghujam Lembah Anai.

Pada Mei 2024, banjir bandang akibat hujan ekstrem dan lahar dingin Marapi memutus jalur transportasi utama rute Padang-Bukittinggi itu. Sejumlah mobil berserta penumpangnya terseret arus banjir.

Banjir di Lembah Anai tersebut dipicu daerah aliran sungai yang menyepit, kata Herik Rinal Datuak Sirajo, anggota Aliansi Masyarakat Menolak Perusak Lingkungan Piaman Laweh.

"Dulu itu, saat saya masih SMP, saya melihat aliran sungai di Lembah Anai masih lebar. Tidak banyak bangunan di sana," ujarnya, pekan lalu

"Beberapa tahun ini memang didirikan bangunan yang membuat aliran sungai semakin sempit dan juga semakin dangkal," kata Herik.

Pernyataan Herik itu serupa dengan temuan BNPB, usai banjir bandang Mei 2024. BNPB menyebut, setidaknya pada 2013 sisi kiri dan kanan aliran sungai di Lembah Anai "masih berupa vegetasi alami".

Namun situasi di kawasan terus berubah seiring bangunan wisata yang dibangun di Lembah Anai.

"Semua sisinya yang seharusnya menjadi banjiran sungai telah dimanfaatkan menjadi daerah wisata," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, kala itu.

Kebijakan yang mengutamakan apsek ekonomi disebut Direktur Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, sebagai pemicu utama banjir di Lembah Anai.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, kata Wengki, pernah berencana membangun plaza wisata di depan air terjun Lembah Anai.

Bahkan setelah banjir 2024, Wengki menyebut pemerintah provinsi masih mewacanakan Lembah Anai sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Rencana itu muncul dalam pembahasan regulasi tata ruang Sumatra Barat.

Wengki mempertanyakan sikap kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten yang dia tuding mempersilakan Lembah Anai berubah menjadi lokasi wisata dan pemandian air panas.

Taman Wisata Alam Mega Mendung yang kontroversial di Lembah Anai hancur pada banjir 2024. Tempat wisata itu kini kembali dibangun.

"Kami dulu mengingatkan kepada pemerintah bahwa proyek itu sama saja dengan menyiapkan kuburan massal untuk masyarakat," ujar Wengki.

"Pasca gempa 2009, kawasan itu semakin rentan bencana. Beberapa ahli menyatakan struktur geologinya tebing di kawasan itu rapuh dan rentan longsor.

"Pembangunan pondok-pondok wisata itu sama saja menempatkan masyarakat di lokasi berbahaya. Kita menyalahkan masyarakat karena di situ ada pemerintah yang abai," kata Wengki.

Pada 7 Maret lalu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, berjanji menindak bangunan wisata di Lembah Anai.

Mahyeldi berkata, tidak ada satu pun bangunan lagi yang boleh berdiri di sepanjang bantaran Sungai Batang Anai.

"Sudah ada larangan," ujarnya. "Penegak atauran sudah siap menindaklanjuti masalah ini," kata Mahyeldi.

Mahyeldi, yang juga berstatus gubernur saat banjir Lembah Anai terjadi tahun 2024, mengeluarkan pernyataan itu usai mendapat kritik dari Ombudsman Sumatra Barat.

Ombudsman menyebut pemerintah lamban menegakkan aturan di Lembah Anai.

Dimana-mana ada banjir

Menurut data BNPB, banjir adalah merupakan bencana yang paling sering terjadi Indonesia selama bertahun-tahun, termasuk pada 2024.

Sepanjang 2024, terjadi 2.284 peristiwa banjir di berbagai daerah. Penyebabnya, menurut BNPB, bukan semata intensitas hujan yang ekstrem, tapi juga alih fungsi hutan yang masif.

Aceh

Di Aceh Tenggara, banjir merupakan peristiwa yang dialami penduduk hampir setiap tahun. Setidaknya sejak tahun 2020, banjir selalu terjadi di berbagai kecamatan di Aceh Tenggara itu—sebagaimana di kabupaten dan kota lainnya di Aceh.

Walhi menyebut banjir yang rutin terjadi di Aceh Tenggara dipicu deforestasi hutan "yang semakin parah dan kritis". Mereka menyatakan, lahan yang selama ini berfungsi menjadi daerah resapan telah berubah fungsi akibat penebangan kayu, perkebunan sawit, dan proyek jalan pemerintah.

Pada Januari 2025, para pejabat Pemkab Aceh Tenggara mengelar rapat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra I—yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun rapat itu tidak membahas deforestasi hutan untuk menemukan siasat mengatasi banjir. Para pejabat di pertemuan itu berfokus pada "perbaikan sungai-sungai yang menjadi penyebab banjir".

Bogor dan wilayah DKI Jakarta

Sementara pada peristiwa banjir di Bekasi, Bogor, dan sebagian wilayah Jakarta pada Februari lalu, alih fungsi hutan juga disebut para pemantau lingkungan sebagai pemicu utama.

Hulu di tiga daerah aliran sungai, yakni Ciliwung, Bekasi, dan Cisadane, rusak, menurut peneliti di Forest Watch Indonesia, Tsabit Khirul Auni. Akibatnya, hutan di sekitar daerah aliran sungai itu tak dapat menahan air hujan.

Tiga sungai tadi, kata Tsabit, tidak dapat menampung seluruh air hujan. Air di dalam sungai-sungai itu lantas meluap—menerjang permukiman, kawasan ekonomi dan jalur transportasi.

Dalam periode 2018 hingga 2023, Forest Watch Indonesia menyebut terjadi deforestasi seluas 2.300 hektare di Daerah Aliran Sungai Ciliwung, Bekasi, dan Cisadane. Luas itu setara 850

Di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, kawasan hutan di sekitar daerah aliran sungai telah berubah menjadi area perkebunan, permukiman—termasuk vila dan hotel—serta lahan terbuka.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, meminta para pejabat negara berkolaborasi mengatasi banjir di kabupatennya, yang juga berdampak ke wilayah lain seperti Bekasi dan Jakarta.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berjanji mengevaluasi persoalan tata ruang yang berujung bencana. Dia menyebut langkah itu sebagai "tobat ekologi".

Hingga berita ini diterbitkan, Dedi setidaknya telah membongkar bangunan wisata rekreasi Hibisc Fantasy di Bogor dan ratusan rumah di bantaran Kali Sepak, Bekasi.

"Ini bagian dari solusi. Kami ingin menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir," ujarnya.

BNPB menyebut penutupan sejumlah bangunan di kawasan hulu tersebut "positif"—dengan catatan, harus diterapkan secara konsisten.

Selain oleh Gubernur Jawa Barat, penertiban juga diklaim dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setidaknya delapan bangunan di kawasan Puncak, Bogor, sejauh ini telah disegel atas tuduhan melanggar regulasi tata ruang dan menggunakan lahan di luar peruntukannya.

Bangunan itu berupa empat vila, pabrik teh, restoran, dan dua obyek wisata. Perusahaan pemilik bangunan itu, antara lain produsen pakaian PT Eigerindo Multi Produk Industri, perusahaan plat merah PT Perkebunan Nusantara I, dan korporasi milik Pemda Jabar PT Jaswita.

Pada seremoni peletakan batu pertama lokasi wisata Eiger Adventure Land, Oktober 2021, sejumlah pejabat negara hadir, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu, Sandiaga Uno. Hadir pula saat itu, Agus Subianto yang kini menjabat Panglima TNI dan Ahmad Dofiri yang sekarang berstatus Wakil Kepala Polri.

Halmahera Tengah

Kabupaten ini diterjang banjir pada Juli 2024. Para pegiat lingkungan menyebut pertambangan nikel yang membuka tutupan hutan memicu peristiwa tersebut.

Namun pemerintah menyangkal dan membuat klaim bahwa hujan ekstrem adalah faktor pemicu utamanya.

Sejumlah lembaga sipil mencatat, banjir di Halmahera Tengah mulai rutin terjadi sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan sejumlah warga kabupaten itu, perusahaan nikel telah mengubah lanskap Halmahera pada awal 2010-an.

Kehadiran PT Indonesia Weda Bay Industrial Park pada 2018 disebut memperburuk deforestasi di kabupaten tersebut.

Pejabat dan lembaga mana yang harus bertanggung jawab?

Tidak ada satu pejabat dan lembaga khusus yang bisa dituding bertanggung jawab atas persoalan banjir menahun di berbagai wilayah Indonesia, kata Yayat Hidayat, pakar konversi tanah dari IPB.

Secara institusional, Yayat menyebut dua lembaga negara yang selama ini bekerja dalam mengatasi risiko banjir, yakni Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan di bawah KLHK dan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berada langsung di bawah presiden.

Namun dua lembaga ini, kata Yayat, tak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi program. Keduanya disebut Yayat lebih berfungsi seperti lembaga riset.

"Mereka hanya memberi saran, yang bisa diterima, boleh diabaikan dan ditolak," kata Yayat.

UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak secara spesifik menyebut pejabat dan lembaga negara yang bertugas menghindarkan warga dari bencana, termasuk banjir.

Pasal 6 beleid itu menyebut pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan kepala daerah.

Indonesia sebenarnya juga memiliki regulasi yang mengharuskan 30% wilayah daerah aliran sungai harus berbentuk vegetasi permanen alias hutan.

Aturan itu tertuang di UU Kehutanan dan UU Tata Ruang. Namun Yayat menyebut pada kenyataannya, banyak daerah aliran sungai hanya memiliki 7% vegetasi alami.

Selain menegakkan persentase vegetasi alami tadi, Yayat menyebut risiko banjir hanya dapat ditekan jika pemerintah mengambil siasat yang kolaboratif. Artinya, kata dia, lembaga dan pemerintah daerah harus saling bersinegi menjalankan suatu program yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat, salah satunya dalam proyek reboisasi yang setiap tahun mendapat anggaran dari APBN.

Kebijakan berbasis komunitas ini, menurut pakar limnologi dari BRIN, Fakhrudin, adalah cara agar pemerintah berhenti menyalahkan masyarakat yang membuka lahan di sekitar daerah aliran sungai.

"Para petani jangan disalahkan. Mereka kerap tidak punya alternatif lain selain berkebun di wilayah itu," kata Fakhrudin. (*)