Bantuan Subsidi Upah 2026 untuk Pekerja dan Buruh Cair Rp900 Ribu November-Desember
PEKANBARU – Pemerintah kembali menyiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 dengan total bantuan sebesar Rp900.000 bagi pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan.
Program ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan besaran BSU sebesar Rp300.000 per bulan untuk alokasi tiga bulan.
Bantuan tersebut akan diberikan sekaligus dalam satu kali pencairan.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, penyaluran BSU 2026 direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui jaringan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggono Putri, menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan secara khusus kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai regulasi pemerintah.
Namun, hingga Selasa (10/11/2026), proses penyaluran BSU masih menunggu penyelesaian finalisasi data calon penerima di Kementerian Keuangan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa setelah proses finalisasi tersebut selesai, Kemnaker akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data untuk memastikan bantuan benar-benar diterima pekerja yang berhak.
Program BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
Tidak semua pekerja bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima.
Berikut persyaratan penerima BSU 2026:
Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau disesuaikan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, acuan batas upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Adapun upah yang menjadi dasar penentuan penerima BSU merupakan gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pemerintah juga menetapkan bahwa BSU tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Selain itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan menjadi prioritas penerima bantuan.
Bagi pekerja yang ingin mengetahui informasi terkait penerimaan bantuan, Kemnaker menyediakan portal resmi BSU yang dapat diakses melalui https://bsu.kemnaker.go.id.
Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pengecekan penerima bantuan.
Meski demikian, berdasarkan informasi pada situs resmi BSU Kemnaker per 10 November 2026, detail teknis pengecekan status penerima BSU 2026 belum diumumkan secara resmi.
Pekerja diminta bersabar dan terus memantau perkembangan informasi melalui laman resmi Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja juga tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk memperoleh BSU.
Seluruh data calon penerima diambil langsung dari basis data BPJS Ketenagakerjaan untuk diproses melalui verifikasi pemerintah.
Masyarakat turut diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU, terutama tautan tidak resmi yang meminta pengisian data pribadi atau pungutan biaya.
Dengan demikian, pekerja diharapkan hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah agar terhindar dari modus penipuan yang memanfaatkan program bantuan tersebut. (*)
