BBM Bersubsidi di Riau Langka, 'untuk Antisipasinya Awasi SPBU dan Mobil Plat Merah'

PEKANBARU - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberlakukan pengawasan setiap pembelian BBM bersubsidi di SPBU."

"Memang terjadi kelangkaan solar dan kita lihat di seluruh SPBU banyak kosong. Ini memang karena kuota yang diberikan BPH Migas tahun ini jauh kurang dari 2021," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto usai rapat koordinasi pengawasan pendistribusian BBM & LPG di Kantor Gubernur Riau dirilis MCR, Kamis (10/9/2022).

Menurutnya, kelangkaan ini merupakan imbas dari berkurangnya kuota dari BPH Migas. Dimana, kuota biosolar untuk Riau tahun 2022, sebanyak 794.787 kiloliter, atau berkurang 9 persen dari tahun lalu.

Sekda akan berkoordinasi dengan Forkopimda di seluruh kabupaten kota untuk mengambil kebijakan dan pengawasan terhadap kelangkaan solar tersebut.

"Hasil rapat pagi ini akan kami laporkan ke Forkopimda untuk diambil kebijakannya, nanti teknis pengawasannya di SPBU bagaimana. Apa lagi ini mau masuk bulan suci Ramadan. Kelangkaan ini harus segera diatasi," jelasnya.

Area Sales Manager Pertamina Provinsi Riau, Wira Pratama mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan Pemprov Riau untuk melakukan pengawasan agar pembelian BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Ini salah satu hal yang bagus agar subsidi tepat sasaran," kata Wira. 

Kuotanya terbatas dan agar tepat sasaran harus ada pengawasan dari aparat dan dinas terkait juga, menurut Wira

"Intinya kami sudah satu visi agar subsidi ini tepat sasaran. Dan kami intens berkomunikasi dengan Polsek dan instansi terkait untuk mengatur lalulintas jika terjadi kemacetan. Contohnya di Rohil, Alhamdulillah sudah tersolusikan, tidak ada masalah lagi," terangnya.

Mengatasi kelangkaan BBM ini Pemprov juga memberlakukan pengawasan mobil plat merah yang dilarang pakai Bio Solar. Sulitnya bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar masih terjadi di sejumlah wilayah di Riau.

"Pemprov Riau menggelar pertemuan bersama PT Pertamina."

"Terjadinya kelangkaan BBM bio solar ini tidak hanya di Riau, akan tetapi juga terjadi di beberapa provinsi lainnya. Maka kami lakukan pertemuan membahas pengawasan pendistribusian BBM di Provinsi Riau," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto yang memimpin rapat didampingi Kadis ESDM, Evarefita, dan Kepala Dinas Perhubungan Andi Yanto.

Imbas dari kuota BBM bio solar ini jauh berkurang dari 2021 lalu. Kuota bio solar untuk Provinsi Riau tahun 2022 sebanyak 794.787 kiloliter. Sedangkan realisasi 2021 sekitar 824.000 kiloliter atau berkurang 9 persen. Tetapi menurut SF Haryanto kuotanya perlu ditambah dan perlu adanya pengawasan pada SPBU agar BBM subsidi tersebut dijual tepat sasaran dan tidak terjadi gejolak di masyarakat.

Ia menegaskan, untuk kendaraan dinas plat merah tidak diperkenankan untuk mengisi BBM subsidi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), imbuhnya, dilarang menerima bukti adanya pengisian kendaraan dinas menggunakan bio solar. Kecuali kendaraan untuk pelayanan umum.

"Plat merah tidak boleh mengisi bio solar. Akan kita sampaikan ke OPD agar tidak menerima bukti pembayaran BBM Bio solar," ujarnya.

Penegasan itu menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.

Lebih lanjut, SF Haryanto mengaku, memasuki Bulan Suci Ramadan, angkutan barang sangat tinggi, untuk itu, permasalahan ini perlu segera ditindaklanjuti.

"Teknisnya akan dirapatkan lagi. Nanti kita akan ajak Forkopimda, tapi nanti kita usulkan saran kita apa, salah satunya adanya penjagaan dari pihak kepolisian di SPBU, pengawasan kendaraan," ungkapnya.

Ia menerangkan, rapat hari ini merupakan rapat awal untuk membahas materi yang akan disampaikan dalam rapat lanjutan bersama Gubernur Riau dan Forkopimda Riau, untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

"Artinya kita sudah membahas, memang terdapat kelangkaan solar, dan kita lihat di seluruh SPBU ini banyak yang antri. Hasil rapat ini akan kita sampaikan ke Forkopimda untuk mengambil kebijakan," ucapnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Riau, Tuah Laksamana Negara menjelaskan, berkaitan dengan kelangkaan solar ini untuk daerah krusial seperti daerah perbatasan agar pengirimannya dipercepat sehingga bisa mengurangi kemacetan yang ada.

Ia berharap agar kelangkaan ini tidak semakin mengkhawatirkan masyarakat, agar bisa segera dicarikan solusinya dan barangkali jumlahnya bisa direvisi.

"Mau tidak mau, kami sudah lakukan juga edaran itu sesuai dengan ketentuan nya. Tapi kan itu tak juga bisa menyelesaikan, masalahnya kuota ini yang jadi problem. Memang kuota ini," sebutnya.

Ia menambahkan, sebenarnya di SPBU itu sudah ada dexlite dan pertamina dex. Menurutnya jawaban untuk mengantisipasinya ada, akan tetapi memang harganya yang tinggi.

"Tapi masyarakat itu lebih suka antre tapi yang penting murah. Tapi kita perlu sosialisasi ke depan mudahan ini cepat dilaksanakan," tutupnya. (*)