SULAWESI TENGGARA - Utete harus memasang lebih banyak jaring dan melaut semakin jauh untuk mendapatkan ikan.
Perempuan Adat Bajo di Morombo Pantai, Sulawesi Tenggara, itu mengaitkan kesulitannya dengan perubahan laut setelah pertambangan nikel beroperasi di perbukitan dekat desanya.
Air yang memerah mengganggu penghidupan sekaligus tradisi.
Sebagai dukun beranak, dia dahulu menjalankan ritual mencelupkan bayi ke laut. Kini, dia tidak tega melakukannya di perairan yang menurutnya telah tercemar.
Kisah Utete direkam dalam film dokumenter Climate Rights International (CRI), Busy Surviving: Women on Indonesia’s Nickel Frontier.
Di Dusun Kurisa, Morowali, Sulawesi Tengah, Esti menghadapi kesulitan serupa.
Dia dan suaminya mengeluarkan lebih banyak uang untuk bensin karena harus mencari ikan semakin jauh. Hasilnya belum tentu cukup.
Untuk menambah penghasilan, Esti akhirnya mengumpulkan botol bekas untuk dijual.
“Sekarang biar yang tidak bisa dikerjakan, sudah dikerjakan. Yang penting jadi uang, yang penting masih bisa bertahan hidup.”
Pengalaman keduanya menunjukkan bagaimana perubahan lingkungan masuk ke dalam keseharian keluarga: pekerjaan bertambah, pengeluaran meningkat, sementara sumber pendapatan semakin sulit diandalkan.
Margareth Aritonang, peneliti sekaligus penulis laporan CRI, menemui sekitar 40 perempuan dengan beragam usia dan pekerjaan sepanjang Agustus 2025-Mei 2026.
Penelitian itu menelusuri perubahan pekerjaan, pangan, pengeluaran, dan kemampuan perempuan merawat keluarga.
Menurut Margareth, laki-laki yang diwawancarai cenderung membahas penjualan tanah, kompensasi, serta janji pekerjaan.
Perempuan lebih banyak menceritakan air yang tak layak diminum, penjualan ikan yang menurun, dan berkurangnya uang untuk anak.
Temuan tersebut memperlihatkan beban fisik serta emosional yang ditanggung perempuan ketika mereka harus menjaga kebutuhan keluarga di tengah perubahan lingkungan.
Namun, perempuan yang ditemui CRI juga bergerak mempertahankan haknya.
Mereka mengikuti demonstrasi, membangun jaringan komunikasi antar desa, hingga menempuh jalur pengadilan.
Husnawati dari Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara mengatakan kepentingan warga dalam pembahasan desa masih sering diwakili laki-laki, sehingga kebutuhan perempuan berisiko terlewat.
Ketika menyampaikan keberatan, mereka pun menghadapi hambatan untuk berdialog dengan perusahaan.
Sebagian menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, penangkapan, atau kriminalisasi. Karena itu, Husnawati mendorong pelibatan perempuan dalam keputusan publik sekaligus perlindungan bagi perempuan pembela lingkungan.
CRI merekomendasikan penyelidikan atas dampak industri nikel terhadap perempuan dan anak, perluasan layanan kesehatan, serta partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan.
Perusahaan juga diminta memulihkan pencemaran dan memberikan kompensasi yang adil.
Anis Hidayah dari Komnas HAM menegaskan kewajiban negara memastikan kegiatan perusahaan tidak melanggar hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Bagi Utete dan Esti, pemenuhan hak itu menyangkut hal yang konkret: laut tempat mencari makan, penghasilan untuk keluarga, dan kesempatan menyampaikan keberatan tanpa ancaman. (*)
Tags : Industri Nikel, Warga Terdampak Industri Nikel, Beban Berat Hidup Warga, Warga Susah dapatkan Ikan, Pertambangan,