Beban Warga Miskin akan Bertambah untuk Urusan Dapur, 'dengan Penggunaan LPG 3 Kg Benar-benar Mulai Menyusahkan'

JAKARTA - Pemerintah berencana menggantikan gas melon alias Liqwuefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan kompor induksi 1.000 watt. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga telah melakukan uji coba konversi kompor LPG menjadi kompor listrik di tiga kota.Terakhir pemerintah juga akan meberlakukan aturan baru pembelian LPG 3 Kg pakai KTP.

"Beban warga miskin dipastikan akan bertambah dengan aturan pembelian LPG 3 Kg."

"Kompor induksi itu memerlukan kajian-kajian yang mendalam, satu yang perlu dipastikan yang jauh lebih penting namanya rasio elektrifikasi," kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto saat menghadiri acara Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta Convention Center, Rabu (21/9).

Tetapi berbagai aturan dibuat pemerintah di sisi lainnya, terus menuai berbagai kritik dari kalangan masyarakat apalagi para pengguna yang mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menekankan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah uji coba tersebut.

Menurut dia, saat ini pemerintah baru saja melakukan pendekatan pada level desa. Sedangkan untuk menjalankan program ini, perlu adanya pendekatan pada unit yang lebih kecil yakni rumah tangga.

"Kalau sudah tercukupi seluruh warga, sudah teraliri listrik, baru kita bicara yang kedua, kehandalannya. Apakah dari sisi dayanya turun naik atau enggak. Karena ini menyangkut barang elektronik loh," tambahnya.

Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji perkara konversi kompor LPG. Salah satu aspek teknis lainnya di luar yang telah disebutkan di atas yakni, apakah kompor tersebut kompatible dengan penggunanya.

"Ingat, kompatible atau nggak kompor listrik itu dengan rata-rata alat masak rumah tangga. Itu kan penting juga. Kompornya ada, ingat, kompornya ceper. Bagaimana dengan wajannya, bisa nggak? Nah ini," katanya.

Selain perkara listrik, kata Sugeng, akan ada permasalahan-permasalahan kecil lainnya yang perlu diselesaikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyarankan study lanjutan.

"Akhirnya kita menyarankan dibikin semacam study yang comprehensive menyangkut beberapa hal tadi, kedua juga harus ada yang namanya uji coba di daerah-daerah tertentu. Jangan dulu dilakukan uji coba nasional, karena apa? satu menambah beban masyarakat miskin atau tidak," kata Sugeng.

Dia menambahkan, pemerintah tetap perlu memberikan subsidi lanjutan bagi masyarakat miskin nantinya dengan harapan program tidak akan membebani.

"Artinya apa kenaikan daya untuk masyarakat miskin tidak boleh mengeluarkan jadi beban baik itu perubahan data maupun nantinya ketika dipasangi dengan kompor listrik. Tetap ada subsidi masyarakat tidak mampu," katanya. 

Kembali pemerintah memberlakukan peralihan gas LPG 3 Kg kekompor listrik. Melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Kamis 23 September 2022 kemarin.

Melalui program keluarga penerima manfaat (KPM) uji coba pihak PLN terus fokus dalam pendampingan dan evaluasi pada 1.000 KPM di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar.

"Arahan pemerintah sangat jelas dan PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut. Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik," jelas Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Minggu (25/9).

Masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Tidak ada perubahan daya listrik pelanggan. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya yang cukup untuk kompor listrik. Jalur kabel ini terpisah dari intalasi listrik yang sudah ada dan tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan.

"Meskipun disediakan jalur kabel khusus memasak oleh PLN, daya listrik KPM tidak mengalami perubahan. Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA. Kami juga memastikan, tidak ada pengalihan daya 450 VA ke 900 VA sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat," kata Darmawan.

Pihaknya terus memonitoring dan evaluasi terus dilakukan. Kendala-kendala teknis yang dialami KPM dalam menggunakan peralatan memasak seperti panci dan wajan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan.

Namun, secara keseluruhan program ini menunjukkan progres yang positif. Konsumsi kWh dari penggunaan kompor listrik semakin besar dan KPM mulai merasakan biaya memasak menggunakan kompor listrik lebih murah dari pada LPG 3 kg.

"PLN akan melaporkan data pemantauan dan evaluasi program uji coba kompor listrik di dua kota tersebut secara periodik untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya," jelasnya.

Ia mengakui, PLN selalu berupaya menjalankan arahan pemerintah mempercepat transisi energi bersih di tanah air, mendukung upaya subsidi tepat sasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia dari energi impor dan menggantinya dengan energi domestik yang lebih murah.

Kini kembali akan diberlakukan pada konsumen dalam penggunaan LPG 3 Kg, mulai tahun depan pembeliannya harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setiap konsumen akan diperiksa apakah dia layak menggunakan gas bersubsidi atau tidak.

"Pembeli cukup menunjukkan KTP-nya, kita akan lihat dan masukkan datanya. Kalau masuk sesuai dengan P3KE maka silahkan beli (LPG 3 kg). Kalau tidak ada kita akan update, sehingga tidak ada pembatasan," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, Senin (19/12).

Ia menjelaskan, pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsumen yang membeli LPG 3 Kg tersebut benar tercatat sebagai warga sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Seiring Pertamina sudah melakukan uji coba pembelian LPG 3 Kg tepat sasaran di beberapa wilayah. Diantaranya Tangerang, Semarang, Batang hingga Mataram. Adapun uji coba dilakukan sebatas pendataan secara digital.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyebutkan agar subsidi melalui LPG 3 kg bisa tepat sasaran maka Pertamina sudah mulai melakukan registrasi pendataan masyarakat miskin. Hal itu juga dibantu dengan data P3KE.

"Kita kan sudah melaksanakan registrasi, Pertamina sudah melaksanakan registrasi, itu baru istilahnya pilot belum banyak, kita mau, menggunakan data bagaimana, pakai data P3KE sekarang, dulu BKKBN terus dipakai sampai sekarang P3KE kita coba terapkan," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR.

Tutuka mengungkapkan bahwa data P3KE itu sudah diterapkan pada lima kabupaten kota di Indonesia. Daerah yang dimaksud seperti Cipondoh, Tangerang Selatan, Semarang, dan lain sebagainya. (*)