Bencana Banjir Menewaskan 846 Orang Sudah Tercium Bau Bangkai Menyengat, 'yang tak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional jadi Seperti Kota Zombie'

NUSANTARA - Bencana banjir dan longsor yang menenggelamkan sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta Aceh membuka pertanyaan sejauh mana upaya mitigasi ke depan ditempuh pemerintah? Apa yang perlu diperbaiki? Dan seberapa siap pemerintah dengan kebijakannya?

Langkah mitigasi bencana banjir seperti yang muncul di Sumatra perlu menyesuaikan akar permasalahannya, kata dua peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut mereka, banjir di Sumatra disumbang besar oleh faktor perubahan alih fungsi lahan yang wajahnya dapat disimak melalui pemberian izin untuk konsesi perusahaan. Artinya, penanggulangan bencana alam di masa mendatang perlu menyertakan kondisi tersebut.

"Kalau untuk mitigasi, tentu saja fungsi-fungsi [dari hutan] yang alami itu sebisa mungkin dipertahankan, bahkan mungkin harus ditingkatkan," tegas salah seorang peneliti.

Sumatra bukan daerah pertama yang digempur banjir akibat perubahan alih fungsi lahan. Sebelumnya ada Bali, pada September lalu, serta Kalimantan Selatan, 2021.

Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dituturkan Ketua MPR, Ahmad Muzani, disebut telah memperoleh laporan "dugaan pembalakan liar" sebagai salah satu pemicu banjir di Sumatra.

Sementara Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan peristiwa bencana di Sumatra menjadi "momentum yang baik untuk kita mengevaluasi kebijakan." Belum dijelaskan secara rinci apa wujud evaluasinya.

Pemerintah sendiri, pada akhirnya, tidak menampik ada hubungan deforestasi dengan bencana banjir di Sumatra. 

Pemerintah menegaskan akan menelusuri praktik penggundulan hutan yang tergambar lewat terbawanya gelondongan kayu oleh arus banjir.

"Saat ini, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (SPKH) sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir," papar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Praktikno, di hadapan awak media.

"Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit."

Awal 2021 diingat masyarakat Kalimantan Selatan sebagai pengalaman kolektif yang menyesakkan. Banjir besar melumat daerah sekaligus tempat tinggal mereka, tepatnya di 11 kabupaten atau kota.

Konsekuensinya tidak main-main. Lebih dari 300.000 orang terdampak, termasuk mengungsi, hilang, serta meninggal dunia.

Kerugian yang ditimbulkan di aspek finansial menyentuh Rp1,3 triliun, mencakup kerusakan rumah maupun infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, hingga terhentinya kegiatan perekonomian.

Pemerintah menyatakan penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan kala itu ialah curah hujan yang sangat tinggi, sekitar 8 sampai 9 kali lipat ketimbang biasanya. Air yang tumpah tidak mampu dibendung kapasitas sungai. Terciptalah banjir.

"Faktor lainnya yaitu beda tinggi hulu dan hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir," ungkap pemerintah.

Organisasi sipil dan lingkungan seperti Walhi Kalimantan Selatan mempunyai pandangan lain. Banjir 2021 turut pula didorong melemahnya daya dukung alam imbas pembangunan.

Foto dalam peristiwa bencana banjir.

Data yang diolah Walhi Kalimantan Selatan menerangkan dari 3,7 juta hektare luas wilayah tersebut, hampir 50% merupakan tambang dan perkebunan sawit. Tercatat ada 157 perusahaan tambang batu bara dengan 814 lubang tambang di Kalimantan Selatan.

Hutan di Kalimatan Selatan, dengan fungsi ekologisnya, "terus menyusut dari tahun ke tahun," menurut Walhi.

Merujuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelum dipecah), tutupan hutan di Kalimantan Selatan, dulunya, pada 1990, masih sekitar 52%—tepatnya 1,9 juta hektare. Berjarak dua dekade setelahnya, 2019, tutupan hutan tinggal tak sampai 1 juta hektare—24% luas wilayah.

Luas tutupan hutan mengalami pengurangan secara masif pada periode 1996-2000 dengan hampir 840.000 hektare—setara 208.000 hektare setiap tahunnya.

Hitung-hitungan yang dilakukan tim dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan "perbedaan mencolok" antara data kawasan hutan serta luas tutupan hutan pada 2018. Kawasan hutan yang masih berupa hutan berada di angka 48%. Sisanya, 52%, berbentuk area nonhutan.

Apabila ditarik dalam pembacaan data yang luas, kawasan tutupan hutan tinggal 20,72% dari total area Kalimantan Selatan.

Pemerintah menampik banjir lahir lantaran efek perubahan fungsi lahan yang memengaruhi sampai Daerah Aliran Sungai (DAS).

Di Kalimantan Selatan, posisi DAS "masih terjaga dengan baik," klaim pemerintah. Banjir disebabkan "anomali cuaca" serta "bukan soal luas hutan di DAS Kalimantan Selatan," pemerintah menggaris bawahi.

Bergeser ke Halmahera Tengah dan Halmahera Timur di Maluku Utara, banjir setinggi tiga meter pada Juli 2024 melumpuhkan dan mengisolasi belasan desa, memaksa ribuan warga mengungsi.

Pemerintah mengungkapkan pemicu banjir yakni intensitas hujan yang tinggi.

Narasi pemerintah dilawan oleh dua organisasi lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) serta Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Data FWI memperlihatkan hilangnya tutupan hutan memperparah keadaan banjir. Sepanjang 2021 sampai 2023, mengacu kalkulasi FWI, ada 13% kehilangan tutupan pohon—atau hutan—di kawasan Halmahera Tengah.

Raibnya hutan bersamaan dengan geliat penambangan nikel yang, pada akhirnya, menciptakan degradasi lingkungan sekaligus meningkatkan risiko bencana hidrometereologi—tidak terkecuali banjir.

Laporan JATAM menunjukkan 23 izin nikel terpacak di atas lahan seluas lebih dari 227.000 hektare di Halmahera Tengah. Sebanyak 4 izin di antaranya melintasi batas administratif Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Kalau dirinci lagi, total luas izin yang dikuasai perusahaan nikel menyentuh 95.000 hektare—sekitar 42% dari area Halmahera Tengah. Dari angka tersebut, 21.000 hektare telah dibuka untuk tambang yang mayoritas berada di kawasan hutan maupun hulu sungai.

Tidak lama ini, September kemarin, giliran Bali yang dihantam banjir. Belasan titik terdampak, disebut lantaran keberadaan gelombang ekuatorial yang menghasilkan hujan lebat, ucap pemerintah.

Efeknya yaitu lebih dari 10 orang meninggal, ratusan dievakuasi, serta kerugian materi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Banjir di Bali tempo lalu bahkan ditetapkan menjadi yang terparah dalam satu dekade belakangan, mengutip pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali.

Meski begitu, beberapa akademisi menganggap banjir di Bali tidak sekadar karena faktor alam.

"Berkurangnya hutan yang berubah menjadi area terbangun membuat air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan daripada masuk ke dalam tanah. Aliran permukaan yang besar inilah yang dapat memicu banjir bandang," kata Guru Besar Bidang Geomorfologi Lingkungan dari Fakultas Geografi UGM, Djati Mardianto.

Sedangkan pakar perencanaan kota di Fakultas Teknik UGM, Bakti Setiawan, menilai "tata ruang dan perkembangan kota yang tidak terkontrol" merupakan faktor penting yang tidak bisa dilepaskan dari banjir di Bali.

"Jadi tantangan utamanya adalah penataan ruang dan kota yang lemah dalam mengantisipasi risiko bencana," tuturnya.

Pantauan Walhi mengatakan Bali "menghadapi degradasi hutan mangrove yang sangat parah serta hilangnya kawasan pesisir yang menjelma kawasan perhotelan." Di Denpasar, Walhi mengambil contoh, hutan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai mengalami penyusutan seluas 62 hektare.

Rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menggambarkan bahwa selama lima tahun terakhir, kemunculan bencana banjir rutin tembus di atas 1.000 peristiwa.

Pada 2020, terdapat sekitar 1.500 bencana banjir selama satu tahun, paling banyak ketimbang bencana lainnya (32,69%).

Setahun setelahnya, angkanya melonjak di 1.800, dan lagi-lagi menempati urutan pertama dalam konteks bencana yang kerap dijumpai (33,23%).

Kuantitas banjir sempat menurun di 2022 dengan total 1.530 peristiwa. Kendati turun, banjir tetap berpredikat bencana nomor satu di Indonesia (43,23%).

Pemandangan serupa ditemukan pada 2023 manakala jumlah banjir kembali menurun di angka 1.250.

Barulah dua tahun berikutnya, 2024 serta 2025, angka bencana banjir naik. Catatan tahun ini menempatkan bencana banjir dengan jumlah terbesar sejak pertama kali BNPB mengumpulkan data pada 2008. Totalnya yaitu tembus 1.920 peristiwa.

Peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, M. Fakhrudin, berujar bencana banjir memang berkaitan dengan fenomena alam seperti halnya curah hujan yang tinggi atau anomali cuaca.

Namun, dia menambahkan bahwa membicarakan banjir harus menyertakan kontribusi pembangunan.

"Nah, di daerah hulu itu, dia berfungsi untuk menyerap hujan, sebanyak-banyaknya. Terus dia mengalir ke bawah seperti itu. Sering kali daerah hulu ini beralih fungsi sehingga yang seharusnya dia itu menyerap hujan banyak, tapi ini tidak. Sehingga di daerah bawah terjadi banjir," paparnya.

Bagi Fakhrudin, tindakan strategis untuk pemerintah ialah mempertahankan area-area yang memegang fungsi alami—menyerap air hujan. Peran hutan, katanya, "wajib ditingkatkan."

Jika tidak, dia melanjutkan, suatu saat hutan akan semakin kehilangan kekuatannya dalam mencegah—atau mengurangi risiko—bencana alam.

"Misalnya di daerah hulu itu kita harus pertahankan hutan supaya bagaimana hujan itu sebanyak-banyaknya meresap ke dalam tanah. Sehingga di hilir kita akan mengurangi efek daripada banjir itu," tegasnya.

Data Global Forest Watch menunjukkan Indonesia kehilangan 11 juta hektare hutan primer basah dari 2002 hingga 2024. Ini menyumbang 34% dari total kehilangan tutupan pohon dalam kurun waktu yang sama. Area total hutan primer basah di Indonesia—pada linimasa itu—menyusut 11%.

Analisis lain memperlihatkan dalam rentang 2001 sampai 2024, sekira 76% kehilangan tutupan pohon terjadi di wilayah yang dominan dengan deforestasi.

Secara konkret, Fakhrudin mengatakan, pemerintah semestinya mulai mengaudit kawasan hutan, termasuk izin-izin di dalamnya yang disinyalir mengubah kondisi permukaan atau tutupan lahan.

Pemerintah, kata dia, pada saat yang sama juga perlu membikin pemetaan wilayah—mana yang rawan, bagaimana kondisinya, serta seperti apa proyeksi ke depan.

"Termasuk dengan, misalnya, apakah ini perizinan kita evaluasi, tunda, atau cabut sementara atau seperti apa," ujar Fakhrudin.

"Itu yang perlu dilakukan, dan itu memerlukan juga koordinasi kuat [antara] masing-masing sektor [pemerintahan] dengan bisa memberikan data yang benar-benar bagus dan detail sehingga perencanaan tersebut bisa melihat [masalah] secara keseluruhan."

Penanganan banjir, di sisi lain, menerapkan prinsip kebijakan berlandaskan sains (science-based policy), sebut Fakhrudin. Artinya, dia memanfaatkan data-data yang telah dihimpun untuk kemudian dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan.

Kenyataannya, Fakhrudin menerangkan, manajemen data di Indonesia masih lemah.

"Saya menemukan beberapa tempat yang awalnya saja bagus, setelah itu maintenance-nya sangat amat minim," aku Fakhrudin.

Dalam konteks bencana banjir, data digunakan untuk memprediksi pola maupun kesimpulan akhir—apakah akan berpotensi terjadi banjir. Data-data ini, idealnya, dicatat melalui interval yang begitu rapat; per jam serta hari.

"Banjir itu datanya harus per jam. Dan kerapatan data tentang hujan ini juga masih jauh dari harapan. Sehingga kita, dalam merekomendasikan, juga kadang-kadang tidak tepat," ucapnya.

Sejauh ini, pihak yang menjadi acuan untuk perkara hujan dan banjir ialah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Keduanya memegang data sehubungan curah hujan, water level, sampai debit sungai.

Fakhrudin berpandangan pengetahuan soal data tidak berhenti di level pusat semata, atau cukup di beberapa instansi terkait.

Dia meminta pemahaman serta implementasi data mampu diturunkan hingga tingkat bawah—terlebih masyarakat di daerah bersangkutan.

"Sering kali kesadaran untuk mengubah [perspektif ini] belum sepenuhnya terbentuk. Ini data-data dasar itu banyak yang belum menyadari bahwa itu sangat penting, sebab berhubungan dengan di hulu," papar Fakhrudin.

"Sehingga concern kita terhadap pembangunan data, maintenance data, segala macam, termasuk alat-alat, itu juga lemah."

Kebijakan efisiensi anggaran yang dicetuskan pemerintahan Prabowo Subianto menyasar alokasi yang diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mulanya, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, BNPB memperoleh Rp1,4 triliun.

Perubahan muncul usai rapat rekonstruksi anggaran bersama Komisi VIII DPR pada Februari lalu. Dana BNPB dipangkas sebesar Rp470 miliar sehingga 'hanya' menjadi Rp956 miliar.

Dana yang ada rencananya bakal diutamakan BNPB untuk program ketahanan bencana senilai Rp701 miliar. Sisanya, Rp249,5 miliar, digunakan dalam dukungan manajemen.

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, memastikan penghematan anggaran tidak memengaruhi kapasitas BNPB dalam merespons bencana.

"Artinya, untuk pelayanan publik atau masyarakat terdampak bencana tetap bisa kami laksanakan secara maksimal, meski ada efisiensi karena yang diefisiensikan itu adalah pelaksanaan tugas yang bersifat rutin di kantor pusat," ucapnya.

Penanganan bencana alam membutuhkan komitmen politik yang aktif alih-alih kebijakan reaktif, demikian merujuk analisis ilmuwan kebencanaan dari Charles Darwin University Australia, Jonatan Lassa.

Dalam urusan bencana alam, komitmen politik merupakan elemen krusial guna memperkuat ketahanan.

Tapi, komitmen politik seperti tidak muncul ketika sudah masuk di sektor kebencanaan. Pemerintah lebih fokus terhadap agenda pembangunan ekonomi serta pemenuhan janji politik, terang Jonatan.

Bencana kerap dipersepsikan sebagai peristiwa yang tidak mendesak saat kondisi sedang "normal," dan oleh sebab itu bisa dipikir belakangan.

Begitu bencana terjadi, pemerintah seketika mengalokasikan dana darurat yang besar. Saat krisis selesai, pemerintah kembali ke setelan semula: kebijakan ekonomi.

Gejala semacam ini ditemukan Jonatan di Indonesia. Pada 2015, dia memberi gambaran, BNPB menyediakan dana jumbo untuk merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Alokasi dana lalu menurun dan meningkat kembali tiga tahun setelahnya bertepatan dengan gempa bumi yang menghancurkan Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Sulawesi Tengah.

Pada Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi untuk BNPB disebut anjlok hingga Rp491 miliar.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan anggaran BNPB masih tersedia sebesar Rp500 miliar.

Pemerintah berkomitmen menambah anggaran mereka kalau memang dirasa diperlukan.

"Nanti tergantung permintaan BNPB. Anda tahu saya kaya. Tapi, uangnya cukup, dari pos darurat bencana kalau enggak salah, dan itu tinggal BNPB ajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke kita, nanti kita [Kementerian Keuangan] proses. Kita, mah, siap terus," Purbaya menanggapi.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Atina Rizqiana, menekankan pemotongan anggaran untuk BNPB, juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mencerminkan prioritas fiskal pemerintahan Prabowo yang hanya "mengutamakan sektor-sektor yang dianggap lebih strategis secara politis."

Yang dimaksud Atina merentang dari hilirisasi, keamanan, serta pemenuhan proyek masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Mengingat pemotongan dilakukan sama sekali bukan karena pertimbangan risiko bencana di Indonesia yang semakin menurun. Akibatnya, pemerintah justru mengambil risiko fiskal yang jauh lebih besar," kata dia.

Atina khawatir pemangkasan anggaran ini bakal berdampak terhadap menurunnya kemampuan monitoring risiko maupun deteksi dini kebencanaan.

"Juga respons yang lambat, baik secara kebijakan serta penanganan di lapangan, sampai berkurangnya kecepatan melakukan pemulihan pascabencana," tambahnya.

Menurut Atina, sektor pencegahan dan mitigasi kebencanaan "harus kembali menjadi prioritas" sebab berkelindan dengan status Indonesia sebagai negara rawan bencana.

Tidak hanya itu, penguatan anggaran harus "terintegrasi dalam sistem tata ruang serta kebijakan daerah," ujar Atina.

"Di mana setiap daerah, baik yang rawan maupun rendah bencana, harus memiliki sistem pencegahan dan mitigasinya sendiri yang kuat," katanya.

Dukungan kepada kebijakan kebencanaan, dalam jangka pendek, dapat dimulai dengan "moratorium izin tambang dan sawit," tandas Atina.

"Tidak lupa, tagih secara tegas kewajiban perusahaan dalam melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan," jelasnya.

'Kalau berhari-hari masih chaos, kita perlu mempertanyakan pemerintah."

Peneliti di Pusat Riset Kependudukan BRIN, Gusti Ayu Ketut Surtiarti, mengungkapkan bencana di Sumatra tidak bisa disempitkan dalam wacana fenomena alam belaka.

Riset Ketut banyak berkutat dan berfokus pada pengurangan risiko bencana, kerentanan penduduk, serta resiliensi komunitas.

Sama seperti yang terjadi di Bali, banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra "diperparah berkurangnya kawasan resapan yang memadai," menurut Ketut.

Pemicunya, Ketut berujar, adalah aktivitas pembangunan. Bencana di Sumatra, Ketut meneruskan, sudah seharusnya membikin pemerintah memikirkan ulang pembangunan macam apa yang hendak digalakkan lantaran daya efeknya sangatlah besar.

Pembenahan bisa direalisasikan dengan, pertama-tama, membenahi transparansi secara menyeluruh.

Dalam konteks pembangunan, masyarakat perlu dilibatkan lantaran mereka yang tahu kondisi tempat tinggalnya, termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan munculnya bencana.

Prinsip dasarnya, pembangunan harus diterapkan dari bawah ke atas, bukan malah sebaliknya.

"Idealnya itu apa pun yang terjadi masyarakat itu tahu. Ini kita bicara ideal. Kalau kita bicara tentang pembangunan itu, sebenarnya, kita ada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Jadi, [sifatnya] dari [aspirasi] bawah ke atas [pemerintah]," tegasnya.

"Sebaliknya juga pembangunan itu harusnya ada informasi dari atas ke bawah, begitu idealnya. Dan sebenarnya apa pun masyarakat harus tahu."

Aksi penanggulangan serta mitigasi risiko dalam bencana mempunyai benang merah yang mengikat, dan kedunya bisa direspons dengan keterlibatan aktif pemerintah serta masyarakat untuk mewujudkan participatory mapping (pemetaan partisipatoris), sebut Ketut.

"Jadi ada upaya untuk memetakan kerentanan, risiko, dan komunitas terhadap bencana alam," tandas Ketut.

Di tataran yang paling sederhana, participatory mapping dapat dijalankan dengan community asset mapping (pemetaan aset komunitas), Ketut menjelaskan.

"Yang saya petakan adalah sosialnya. Sosial itu memetakan lingkungan kita. Misalnya, orang yang punya sumber daya ini ada di sini, bisa diakses di sini, termasuk finansial, materi, sampai barang," papar Ketut.

"Atau, misalnya, kalau ada yang perawat bisa hubungi dia. Ada dokter bisa ke sana. Kalau mau juragan beras di situ."

Aset-aset itu lalu disambungkan, membentuk semacam jaringan, ujar Ketut. Jaringan inilah yang dimanfaatkan tatkala situasi darurat.

Pada waktu bencana, 72 jam pertama—atau tiga hari—merupakan "emergency response," tambah Ketut. Dengan kata lain, "kita tidak bisa berharap bantuan dari luar karena asumsinya infrastruktur kolaps," terang Ketut.

Perhitungan 72 jam ditarik dari kemampuan maksimal manusia bertahan "tanpa mengonsumsi apa pun." Ketut menyebutnya survival mode (mode bertahan).

"Jadi memang 72 jam pertama itu memang terisolasi. Bahkan kita harus tahu, misalnya, letak kebun jagung di mana, kebun pepaya di mana, atau siapa yang punya genset, contohnya, untuk bisa bertahan," imbuhnya.

Persoalannya, praktik pemetaan ini "belum maksimal di Indonesia," kata Ketut.

Ketut menilai pemerintah lebih bisa punya andil signifikan dalam membangun "pemetaan" tersebut.

Dengan begitu, masyarakat tidak dibiarkan tanpa bekal memadai andaikata bencana alam lahir dan keadaan di lapangan memang membutuhkan proses maupun waktu untuk menempuh evakuasi.

"Kalau lebih dari 72 jam, misalnya, masih chaos, berarti kita perlu mempertanyakan pemerintah itu bagaimana," pungkasnya.

Setidaknya 846 orang meninggal dunia

Jumlah korban meninggal dunia setelah banjir dan longsor menerjang sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus bertambah. Pada Jumat (05/12) siang, setidaknya 846 orang meninggal, orang hilang sebanyak 547 jiwa, dan korban luka mencapai 2.700 jiwa.

Merujuk data BNPB itu, korban meninggal di Provinsi Aceh mencapai 325 orang, Sumatra Utara 311 orang, dan Sumatra Barat 210 orang.

Dari seluruh daerah di Sumatra, sebanyak 3,2 juta jiwa terdampak bencana tersebut. Adapun jumlah pengungsi mencapai 746.200 orang.

BNPB juga mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan pada fasilitas umum. Rinciannya: jembatan rusak 295, lalu 25 fasilitas Kesehatan, dan 326 sekolah rusak.

Sementara di sektor permukiman, BNPB melaporkan 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 4.900 rusak ringan.

Secara keseluruhan, BNPB mencatat bencana ini telah berdampak pada 3,2 juta jiwa di 51 kabupaten di wilayah Sumatra-Aceh. Hingga saat ini, pemerintah masih belum menetapkan status bencana nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Posko Terpadu TNI, mengungkapkan alasan mengapa tidak menetapkan status banjir di Sumatra sebagai bencana nasional.

Menurutnya, sejauh ini penanganan yang diberikan sudah bertaraf nasional.

"Penanganannya sudah nasional," ujar Pratikno, Rabu (03/12).

Ia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI/Polri dan BNPB untuk mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin dalam menangani bencana di Sumatra.

"Jadi sekali lagi, penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional," sambungnya.

Dia juga bilang Presiden Prabowo telah menginstruksikan situasi bencana sebagai prioritas nasional. Dana dan logistik tersedia secara penuh, sambungnya, menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).

Prabowo menginstruksikan agar seluruh lembaga ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas serta layanan vital.

Di sisi lain, Pratino menyebut, pemerintah akan terus waspada dan siap siaga mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali memperingatkan potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat, hingga akhir 2025.

Termasuk di wilayah banjir bandang saat ini, serta Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

"Dan kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin," klaim Pratikno.

Terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan santunan kematian senilai Rp15 juta, dan santunan bagi korban luka sebesar Rp5 juta bagi korban banjir Sumatra.

Dia berkata, santunan yang merupakan tali kasih dari pemerintah ini diberikan setelah urusan asesmen selesai.

"Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana," kata Saifullah Yusuf.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan pembangunan dua jembatan darurat di Aceh.

Rencananya jembatan itu akan membuka lagi akses Aceh-Sumatra Utara dan Bireuen-Takengon yang roboh akibat banjir.

Material rangka jembatan Bailey untuk kedua lokasi tersebut telah tiba pada Senin (01/12), seperti dilaporkan Serambinews.com.

Dalam perkembangan terbaru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh melalui udara dari Jakarta dan Medan. 

"Tapi pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan," kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (01/12).

Karena akses via darat terputus, Tito menyebut Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan menggunakan pesawat.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami pascabencana banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Prabowo menyampaikan hal itu saat mengunjungi lokasi banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

"Banyak jalan yang masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami," kata Prabowo.

Ia pun menyatakan bahwa pengiriman bantuan kepada korban bencana akan berlanjut setiap hari.

Ia menyebutkan, kapal besar yang sudah bisa mendarat di Sibolga hingga Hercules milik TNI akan dikerahkan.

"Sekarang masalah BBM, tapi kapal besar sudah mendarat di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan. Mungkin tiap hari berapa titik bisa didaratkan, ya," katanya.

Usai berkunjung ke Tapanuli Tengah, Prabowo mengunjungi titik lokasi bencana di Kota Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, Senin (01/12).

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan hujan deras yang menyebabkan banjir besar dan longsor di banyak tempat itu disebabkan Siklon Senyar.

Peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, menyebut Siklon Senyar merupakan peristiwa langka karena hampir tak pernah terjadi di daerah khatulistiwa seperti Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai kegagalan lingkungan, seperti memaraknya industri ekstraktif, membuat dampak hujan ekstrem menjadi lebih parah.

Sementara peneliti Limnologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Fakhrudin, menyebut pembangunan yang masif turut memperparah efek hujan ekstrem, karena membuat sungai mendangkal dan berubah bentuk.

Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan terdapat dua daerah yang masih terisolasi.

"Yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah dua daerah. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga," kata Surhayanto, Minggu (30/11).

"Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara.. Nah, Kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut," katanya.

Kata dia, karena warga khawatir bahan makanan terbatas, maka terjadi insiden pengambilan bahan makanan di pertokoan modern. "Ini yang sebagian viral ke media sosial," tambahnya.

Saat ini jalur darat masuk kedua wilayah "belum bisa ditembus". Longsoran terjadi pada sekitar 50 kilometer jalan.

"Sekarang adanya satgas gabungan TNI/Polri sudah berusaha membuka [jalan]," kata Suharyanto.

Bantuan logistik "secara terbatas sudah masuk" melalui helikopter.

Tapi saat ini, dua kapal perang milik TNI AL yang membawa logsitik dari Jakarta menuju ke Sibolga, katanya.

"Jumlahnya nggak banyak, tapi akan datang terus-menerus,"jelas Suharyanto.

Pemerintah pusat mengirimkan bantuan penanganan bencana alam ke tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—pada Jumat pagi, 28 November 2025.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pengiriman bantuan terbaru menggunakan empat pesawat: tiga pesawat Hercules dan satu pesawat A400.

Keempat pesawat tersebut akan diterbangkan menuju bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak.

"Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak," ungkap Seskab Teddy.

Bantuan yang dikirimkan mencakup 150 tenda, 64 perahu karet, sejumlah genset, 100 alat komunikasi, dan bahan makanan siap saji.

Selain itu, tim medis dari TNI dan dari Kementerian Kesehatan turut dikirimkan ke daerah-daerah terdampak bencana.

Kepala BNPB mengatakan pihaknya telah mendatangkan alat penyedia jaringan internet Starlink di lokasi pengungsian maupun di posko penanganan darurat.

"Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat," kata Suharyanto.

Berdasarkan data BNPB per Kamis (04/12) pukul 11.50 WIB, korban meninggal di Aceh mencapai 277 jiwa. Badan ini juga melaporkan 193 orang dikabarkan hilang, 1.800 terluka dengan 449.600 warga yang mengungsi.

Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

Pengungsian tersebar luas di 20 kabupaten/kota, termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan distribusi logistik dan layanan dasar.

Di Kabupaten Pidie Jaya, seorang warga Arini Amalia berkata: "Airnya deras, arusnya cepat… sudah seperti tsunami. Kalau tsunami airnya hitam, [banjir] ini airnya kuning keruh," ujarnya dengan suara bergetar.

Perempuan 28 tahun ini tinggal berdua bersama neneknya yang sudah menginjak kepala delapan di daerah Meureudu, ibu kota Kabupaten Pidie Jaya.

Banjir yang datang secara tiba-tiba itu diawali dari hujan lebat tanpa henti yang berlangsung sejak Rabu (26/11) tengah malam.

Dalam hitungan menit, katanya, sungai di kota itu meluap, menjalar hingga ke jembatan penghubung lintas Sumatra.

"Pokoknya air sungai meluap itu cepat sekali... arusnya cepat kali, dalam hitungan detik sampai ke jalan-jalan, masuk ke rumah."

Amalia yang masih terjaga, membangunkan neneknya yang sepuh.

Menuntunnya bangkit dari tempat tidur dan mengambil beberapa helai pakaian dari lemari untuk dibawa pergi.

"Saya cuma bisa bawa diri sendiri untuk menyelamatkan diri," ucapnya.

"Barang-barang semua saya tinggalin di rumah. Hanya bawa kunci doang. Habis itu saya lari sama nenek saya ke tempat saudara yang rumahnya lebih tinggi."

Begitu sampai di rumah kerabatnya, Amalia balik lagi ke rumah untuk membawa tambahan baju. Tapi begitu tiba, langkah kakinya terhenti.

Permukiman sekitar rumahnya sudah dikepung banjir setinggi pinggang orang dewasa. Ia tak berani menerobos derasnya air.

"Di depan rumah, samping, depan, semua sudah penuh [banjir]. Enggak bisa saya jalan lagi ke rumah," imbuhnya.

"Itu padahal masih hitungan menit," sambung Amalia.

"Saya sudah bisa membayangkan semua barang di dalam rumah terendam. Televisi, kulkas, kasur sudah terapung semua."

Esoknya, atau Kamis (27/11), hujan deras masih terus mengguyur Aceh.

Dengan modal nekat, dia memberanikan pulang ke rumah, sekadar mengecek kondisi rumah.

Namun, yang tampak justru semakin memilukan. Banjir menenggelamkan rumahnya.

"Kamis jam 5 subuh, hujan berhenti. Sekarang sudah nampak sinar matahari. Banjir sudah surut, tapi tinggal lumpur satu meter di dalam rumah," keluhnya.

Sepanjang hidupnya, Amalia mengaku tak pernah mengalami banjir sehebat ini di wilayahnya. Kalaupun hujan deras, banjir biasanya tak pernah melewati dengkul kaki.

"Tidak pernah. Kalau kata nenek saya, pokoknya ini terparah, dalam sejarah hidupnya inilah yang paling parah," katanya berulang kali seakan meyakinkan dirinya dan saya bahwa bencana kali ini tak pernah terbayangkan sebelumnya.

"Makanya saya sedikit trauma, karena bagaimana ya… kayak tsunami. Kalau tsunami airnya hitam, [banjir] ini airnya kuning keruh."

Saat ini, warga di kampungnya, betul-betul merana.

Listrik dan air padam sejak Rabu lalu.

Jalan-jalan dipenuhi lumpur tebal. Warga berjalan dengan pakaian basah. Beberapa di antaranya terpaksa mengungsi ke halaman toko lantaran tempat pengungsian juga kebanjiran.

Sebagian lagi mengungsi ke masjid yang cukup besar dan aman dari banjir.

"Harus bagaimana lagi, enggak bisa tidur sepanjang malam."

"Orang-orang sudah depresi, nangis, lapar. Sampai sekarang belum pada pasokan bantuan makanan. Ada anak kecil minum pakai air hujan yang ditampung, untuk bertahan."

Yang bikin Amalia makin khawatir, barang-barang di toko yang menjual kebutuhan pokok makin menipis. Warung makan bahkan menjual nasi dan lauk seharga Rp20.000, padahal biasanya hanya Rp8.000.

"Saya kebetulan di tempat saudara, stok masih banyak. Jadi kami makan nasi sedikit dan telur empat butir dibagi tujuh orang."

Karenanya dia berharap pemerintah segera mengirim bantuan makanan.

"Yang pertama dibutuhkan makanan, listrik juga karena sebagian kerabat tidak bisa menghubungi kami. Ada yang ingin tanya kabar orang tuanya bagaimana di sini."

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Kamis (27/11), telah menetapkan status tanggap darurat di wilayahnya setelah sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut terendam banjir dan longsor.

Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.

"Hari ini saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh," kata Muzakir dalam keterangan pers.

Penetapan status tanggap darurat itu diambil Pemerintah Provinsi Aceh setelah melihat dampak banjir dan longsor.

Akses transportasi Banda Aceh menuju Medan lumpuh setelah jembatan yang menghubungkannya ambruk akibat banjir.

"Pemerintah Aceh melalui SKPA telah memberikan bantuan penanganan bencana," ujarnya.

Akses transportasi di beberapa wilayah Aceh mengalami kerusakan signifikan.

Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu menyebabkan terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang.

Sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan.

Kondisi ini menyebabkan daerah-daerah tersebut terisolasi.

Di Kabupaten Aceh Tengah, ratusan warga Kampung Merah Mersah, Kecamatan Lut Tawar, berkontak dengan dunia luar melalui sambungan internet Starlink yang ditenagai genset di kantor kepala desa.

"Itu pun tidak tahu sampai berapa lama karena tidak ada persediaan solar lagi," kata Iwan.

Menurut Iwan, listrik dan jaringan telpon seluler di kawasan itu padam.

Akses ke ratusan kampung di Aceh Tengah juga belum dapat diakses karena jalan serta jembatan putus.

Jalan nasional yang menghubungkan Takengon-Bireuen, Takengon-Gayo Lues, Takengon-Nagan Raya, Takengon Pamer (Pameu), Takengon-Aceh Utara via Jalan KKA juga terputus.

Jembatan Pelang, yang menghubungkan antara Kecamatan Silihnara dengan Rusip Antara (Lintas Pamar), Kabupaten Aceh Tengah, putus akibat banjir bandang melanda kawasan tersebut.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah per 28 November 2025, 14 warga di kawasan itu meninggal dunia dan ribuan rumah rusak parah.

Jalur udara menjadi alternatif utama dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

Untuk menjaga kelancaran komunikasi darurat, perangkat Starlink telah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, serta dalam proses mobilisasi ke beberapa wilayah lainnya. 

Salah seorang warga Banda Aceh, Azharul Husna, mengatakan bahwa listrik di daerahnya padam sejak dua hari lalu. Sinyal telekomunikasi pun hilang-timbul.

"Saya dan keluarga semalam mengungsi tanpa listrik dan jaringan [internet]," kata Husna, seraya menambahkan bahwa banjir berasal dari luapan Krueng Aceh.

"Kreung Aceh dalam kondisi siaga, meski tidak separah Aceh Timur dan Aceh Utara, Lhokseumawe," lanjut Husna, sembari menyebut bahwa ia tak bisa menghubungi keluarga dan kenalannya di Aceh Timur.

Dikutip dari Kompas.com, Bupati Aceh Tengah menyebut daerahnya terdampak cukup parah.

Sejumlah jalan terputus akibat terendam banjir dan lonsor, antara lain, akses menuju Aceh Utara melalui Gunung Salak dan Gayo Luwes menuju Takengon-Blangkejeren.

Bagaimana perkembangan di Sumut?

Banjir dan longsor di Sumatra Utara menyebabkan 299 korban meninggal dunia dan 159 orang hilang, menurut BNPB pada Kamis (04/12) pukul 11.50 WIB.

Adapun jumlah pengungsi mencapai 527.300 jiwa.

Korban tersebar di beberapa wilayah, seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, dan Kota Padang Sidempuan.

"Data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa," ungkap Kepala BNPB, Suharyanto.

Gangguan infrastruktur turut berdampak pada akses transportasi.

Akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan.

Di Tapanuli Utara, jalan Tarutung–Sibolga terputus di sejumlah titik dan sejumlah desa di Parmonangan dan Adiankoting masih belum dapat dijangkau dengan total lebih dari 12.000 jiwa terdampak.

"Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer," kata Kepala BNPB, Suharyanto.

Di Mandailing Natal, jalur Singkuang–Tabuyung serta ruas Batang Natal–Muara Batang Gadis terputus pada beberapa titik sehingga sejumlah kecamatan terisolasi.

Di Tapanuli Tengah, pembersihan material longsor terus dilakukan pada ruas jalan nasional Sibolga–Padang Sidempuan, Sibolga–Tarutung, serta jembatan yang rusak di beberapa titik.

Penyaluran logistik telah dilakukan terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit.

Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah disalurkan.

Dukungan alutsista meliputi pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155 untuk distribusi logistik-peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa terdampak.

Bencana ini turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi di lapangan.

BNPB menempatkan alat penyedia jaringan internet Starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian maupun di posko penanganan darurat.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengungkap puluhan orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di wilayah yang dipimpinnya.

"Data korban meninggal dunia 34 orang, hilang 33 orang, serta ribuan KK masih terisolir untuk segera dievakuasi," paparnya dalam keterangan tertulis kepada media, Jumat (28/11).

Bencana tersebut juga menyebabkan ratusan orang mengungsi.

"Data pengungsi Posko Pengungsian GOR Pandan total 347 orang," sebutnya.

Ke- 347 orang itu terdiri dari 89 pria dewasa, 96 perempuan dewasa, 109 anak, 43 bayi, dan 10 lansia.

Menurutnya, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga praktis terisolir karena terjadi pemadaman listrik total, gangguan jaringan telekomunikasi dan internet, serta akses jalan terputus.

Dia menyebut jalan dan jembatan jalur lintas Sumatra menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, baik dari Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, ataupun Tapanuli Selatan/Kota Padangsidempuan telah terputus akibat longsor.

"Oleh karena itu, distribusi bantuan mendesak disalurkan via laut dan udara (Bandara Pinangsori, Tapanuli Tengah)," ujarnya.

Yopi Aghaji, warga Kecamatan Sihitang, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, mengatakan bahan pokok dan pangan sudah banyak habis dan langka.

"Kalaupun ada stok, harganya mahal sekali. Harga cabai dari Rp50.000/kg naik jadi Rp100.000/kg. Bahan pangan yang sudah habis mencakup ikan laut, minyak goreng, dan sayur," paparnya.

BBM juga makin langka. Menurut Yopi, banyak warga yang antre membeli BBM tapi akhirnya tidak kebagian karena bensin habis di SPBU, pada Kamis (27/11) malam.

"Kondisi saat ini di kota, aktivitas warga masih belum normal. Masih ada pemadaman listrik bergilir. Sekolah juga diliburkan sampai akhir pekan ini," tuturnya.

Juru Bicara Polda Sumatra Utara, Komisaris Besar Ferry Walintukan, menyebut gelombang bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung terjadi di 12 kabupaten dan kota.

Ada pula Tapanuli Selatan yang mencatat 13 titik mengalami longsor dan 31 wilayah terendam banjir.

"Kami terus mempercepat pencarian warga yang belum ditemukan. Tim bergerak siang dan malam karena pada beberapa titik kondisi medan cukup berat akibat akses jalan terputus," pungkas Ferry.

Bagaimana perkembangan di Sumbar?

Korban meninggal dunia di Sumatra Barat terus dilaporkan. Menurut BNPB per Kamis (04/12), sebanyak 200 jiwa meninggal, dan 212 dilaporkan hilang.

"Jumlah terluka 111 jiwa. 137.600 mengungsi," tulis laporan BNPB.

Jumlah korban meninggal dunia terbanyak berasal dari Kabupaten Agam.

Puluhan lokasi pengungsian didirikan di Pesisir Selatan, Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. 

Kerusakan juga terjadi pada sarana transportasi, termasuk lima jembatan rusak di Padang Pariaman.

Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional terputus, termasuk ruas Koto Mambang–Balingka, Pasar Baru–Alahan Panjang, Panti–Simpang IV.

Kemudian jalan nasional Padang Panjang–Sicincin dan Simpang Taman–batas Lubuk Sikaping juga putus.

Pemda Sumbar pada Selasa (25/11) telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, hingga 8 Desember.

Salah seorang warga Lubuk Minturun bernama Meri Osman mengatakan, banjir datang sekitar pukul 04.00 WIB.

Ia yang tengah tertidur, kala itu sontak terbangun setelah mendengar dentuman.

"Saya lihat ke luar, ada air," kata Meri, seraya menyabut air mengalir kencang.

Ia pun mengungsikan istri dan anaknya ke atas lemari, tapi air yang kian deras perlahan menggerus rumahnya.

Meri lantas berusaha mencari tempat perlindungan lain, dengan menyeberangi arus air yang deras, tapi sempat terbawa arus, sebelum akhirnya bisa menyelamatkan diri.

"Saya sempat terbawa arus, tapi berpengangan pada tali jemuran," ujarnya kepada wartawan Halbert Chaniago yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sementara itu, di Kota Padang puluhan orang menjejali lorong-lorong Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar yang terletak di Jalan Jati, Kecamatan Padang Timur.

Dari wajah-wajah mereka terasa kesedihan, dan juga harapan.

Siang itu, mereka berkumpul di depan rumah sakit untuk mencari kerabat yang hilang akibat banjir dahsyat yang terjadi beberapa hari lalu.

Di tengah penantian, sayup-sayup suara sirine mobil ambulans terdengar. Semakin lama, suara itu makin jelas. Sebanyak tujuh kendaraan beriringan memasuki halaman rumah sakit.

Afridayeni (46 tahun) langsung bangkit berdiri untuk melihat apa yang dibawanya. Suaminya, Jolfariandi (48 tahun) menyusul. Ia ingin memastikan siapa yang di dalam mobil itu, sembari berharap ada sang putri di dalamnya.

Sopir ambulans bergegas keluar dan membuka pintu belakang. Nampak satu kantong jenazah berwarna kuning, yang seketika membuat tangis Afriyeni pecah.

Di kepalanya, jasad di dalamnya adalah anaknya yang diduga menjadi korban banjir bandang di perbatasan Tanah Datar-Padang Panjang, Kamis (27/11).

Karena tak sanggup menahan pilu, Afriyeni memeluk putri sulungnya, Wulan Sundari dan menangis sejadi-jadinya.

Si sulung Wulan, mencoba menenangkan ibunya.

"Belum tahu juga kalau itu Alufah," ujar Wulan sembari membelai punggung sang ibu.

Beberapa mobil ambulans lanjut mengantre untuk menurunkan jenazah yang diboyong dari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.

"Ini semuanya korban yang dari Silaing yang kemungkinan hanyut sampai ke Kayu Tanam," ucap Datuak salah seorang sopir ambulans.

Tak cuma Afriyeni yang gelisah menanti kabar, puluhan warga lainnya yang berada di rumah sakit juga punya perasaan yang sama: menunggu kepastian. Pasalnya hingga saat ini jumlah korban belum dapat dipastikan.

Wulan Sundari kemudian bercerita mengapa keluarganya meyakini sang adik menjadi korban bencana banjir.

"Adik saya itu pergi bersama temannya ke Bukittinggi kemarin. Saya mengetahuinya dari story di Instagramnya pada hari sebelumnya," kisahnya.

Tahu bahwa adiknya di sana, dia memarahi Alufah dan mendesaknya untuk segera pulang karena hujan yang tak kunjung reda.

"Terakhir saya kontak dengan adik saya sekitar pukul 10.00 WIB dan dia mengatakan sedang dalam perjalanan menuju Kota Padang bersama tiga temannya menggunakan mobil Brio berwarna merah."

Beberapa saat setelahnya, nomor telepon sang adik tak bisa dihubungi. Keluarga pun mencoba mencari tahu keberadaan Alufah.

Sampai akhirnya keluarga dari teman adiknya yang pergi bersama mengatakan, kawan sang adik meninggal dalam bencana banjir.

Mendengar kabar itu, Wulan bersama anggota keluarganya langsung menuju Kota Padang untuk memastikan apakah adiknya bernasib sama.

"Kami sampai di sini sekitar pukul 00.00 WIB dini hari dan kami sudah menanyakan ke bagian informasi soal identitas adik saya yang mungkin juga jadi korban dalam bencana kemarin," katanya.

Sore itu sudah pukul 16.58 WIB, tapi Wulan dan keluarga masih belum mendapatkan kepastian soal nasib adiknya.

"Kami masih berharap dia selamat," cetusnya. "Tapi kalau memang sudah tidak ada, kami ikhlas. Tapi kami harap dia ditemukan."

Harapan itu rupanya pupus setelah tim identifikasi memberikan kabar yang mengejutkan usai proses identifikasi yang berlangsung selama tiga jam.

Alufah atau Rahayu Putri Anjani adalah satu dari tujuh jenazah yang dibawa oleh mobil ambulans tersebut.

Sontak tangis Wulan dan ibunya berderai.

Keduanya saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Sementara bapak, hanya terdiam menahan air mata.

"Kami akan memakamkannya di kampung halaman di daerah Surian, Solok," kata Wulan, pelan.

Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, menuturkan hingga saat ini pihaknya tidak bisa memastikan jumlah korban yang terdampak banjir juga longsor di daerahnya.

Dia bilang, pencarian terus dilakukan di sekitaran jalan Padang Panjang dan sungai. Sebab ada kemungkinan korban terbawa arus. Selain juga mengecek di antara tumpukan kayu dan bebatuan besar.

Abdul Malik berpesan jika ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa langsung melapor ke Basarnas di lokasi pencarian. Termasuk mengunjungi kantor pusat di Padang dan posko kebencanaan.

Badan Meteorolog Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan hujan deras yang menyebabkan banjir besar dan longsor di banyak tempat itu disebabkan siklon Senyar.

Peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, mengamini pernyataan tersebut.

Erma Yulihastin mengatakan, Siklon Senyar merupakan faktor alam yang sangat berpengaruh dalam menyebabkan hujan ekstrem di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat —yang belakangan memicu beragam bencana.

Menurut Erma, siklon tersebut memicu pembentukan Meso-scale Convective Complex atau kumpulan klaster awan hujan masif yang mengakibatkan hujan berkelanjutan serta angin kencang.

Hal itu pun tergambar dari catatan curah hujan harian yang tinggi di pesisir barat Sumatra pada 23-24 November lalu.

Pada 23 November, curah hujan di pesisir barat Sumatra mencapai 160 mm/hari, sementara pada 24 November mencapai 226mm/hari.

Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata hujan bulanan di Indonesia yang berkisar 150mm, terang Erma.

Dalam penjelasan kepada BBC News Indonesia, periode 23-24 November ini bahkan belum dilabelkan sebagai Siklon tropis Senyar —masih disebut 04B.

"Kalau dalam satu hari di atas 100mm, itu sudah ekstrem. Apalagi kalau sudah 200mm," ujar Erma.

Curah hujan lebih tinggi terjadi pada 26 November, saat Erma dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) resmi melabeli fenomena alam itu sebagai siklon Senyar.

Pada 26 November, curah hujan harian di pesisir barat Sumatra disebut Erma mencapai 200mm, sementara di Aceh dapat mencapai 300mm/hari.

Khusus wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga—dua kota Sumatra Utara yang berada di pesisir barat pulau—curah hujan dalam empat hari bahkan dapat mencapai 800mm.

Tingginya curah hujan di pesisir barat Sumatra itu disebabkan "angin baratan" yang berembus dari Sumadera Hindia menuju Sumatra turut membawa awan hujan.

Namun, saat memasuki Sumatra, awan-awan tersebut tertahan oleh Bukit Barisan yang memanjang di sisi barat pulau, dari Aceh hingga Lampung.

"Terkena efek Bukit Barisan, jadi terblok. Hujan lah di situ, hingga sampai 226mm/hari," terang Erma.

Erma menyebut Siklon Senyar terbentuk dari pertemuan antara angin monsun Asia yang masuk dari utara melalui Laut China Selatan dan angin barat yang berembus dari Samudera Hindia.

Kedua angin itu bertemu di perairan Selat Malaka yang panas, sehingga menghasilkan pusaran atau vortex.

"Permukaan laut yang panas itu menjadi 'bahan bakar'," kata Erma, seraya menambahkan bahwa suhu panas yang dapat memicu vortex setidaknya harus di atas 27,7 derajat celcius.

"Itu nge-lead pembetukan badai, [dan] itu memang harus dari laut."

Normalnya, terang Erma, vortex tidak muncul di Selat Malaka yang dekat dengan garis khatulistiwa lantaran gaya coriolis yang lemah.

Gaya coriolis adalah efek pembelokan angin yang bergerak karena bumi berputar.

Pada sisi utara bumi, angin berbelok ke kanan sementara di belahan selatan angin berbelok ke kiri.

Secara sederhana, gaya ini seperti menuangkan air ke ember yang berputar perlahan. Air tidak akan akan jatuh lurus ke tengah, tapi membentuk pusaran.

Alhasil, benih siklon biasanya hanya akan muncul di atas atau di bawah garis khatulistiwa.

Erma menyebut perubahan iklim yang membuat permukaan laut lebih panas sebagai salah satu penyebabnya.

"Sudah pasti. Kejadian di Selat Malaka itu didukung oleh laut yang memanas, suhu yang meningkat. Tiga faktor itu bertemu, jadi vortex yang memutar," ujar Erma.

Kasus siklon tropis dekat garis khatulistiwa pertama tercatat pada 27 November 2001 .

Siklon yang dinamakan Vamei ini pada posisi 1,5 derajat lintang utara, tak jauh dari ujung Semenanjung Malaysia.

Hujan deras disertai angin kencang sekitar 75km/jam kala itu membuat Singapura dilanda banjir. Dampaknya terasa hingga Johor di Malaysia.

Dalam pemaparan yang dirilis sejumlah peneliti dari Department of Meteorology, Naval Postgraduate School, Monterey, Amerika Serikat setahun setelahnya, siklon tropis semacam Vamei disebut akan berulang setiap 100-400 tahun.

Namun, penelitian itu kini mental setelah siklon Senyar terbentuk di Selat Malaka —tak jauh dari khatulistiwa.

Erma mengatakan, "Kami belum tahu. Kami justru ingin mencari tahu mekanismenya."

Erma menjabarkan gejala Siklon Senyar mulai terbentuk sekitar 18 November lalu di Selat Malaka, perairan antara Indonesia dan Malaysia.

Erma memaparkan perkembangannya dalam beragam istilah sains.

Pada 18 Novembe, gejala yang terbentuk masih berupa vortex dengan radius putar berkisar 10km/jam.

Periode itu berlangsung sampai 20 November, terang Erma.

Pada 21-22 November, vortex terpantau mulai membesar dan mengencang, dengan kecepatan radius putaran mencapai 35km/jam.

Fase ini diistilahkan sebagai 95B, atau dalam bahasa awam dapat disebut bibit siklon tropis.

Sepanjangan pembentukan ini, Erma menyebut pusaran bibit siklon sebenarnya masih "di tengah-tengah Selat Malaka", tapi sempat bergeser ke Malaysia dan memicu hujan lebat serta angin kencang yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di negara tersebut.

Setelah sempat "menyerempet" Malaysia, bibit siklon itu lalu kembali ke Selat Malaka dan terus menguat, dengan kecepatan radius putaran mendekati 50km/jam.

Bibit siklon ini pun "naik kelas" menjadi 04B pada 23 November, dengan kecepatan mencapai 85km/jam.

Terminologi 04B secara sederhana sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah siklon —kendati lemah.

Seiring waktu, siklon terus menguat di Selat Malaka hingga akhirnya secara resmi disebut siklon Senyar oleh BMKG pada 26 November.

Apesnya, terang Erma, saat makin menguat, siklon Senyar justru bergerak ke arah pesisir timur Sumatra, dengan pusatnya di langit Langsa, Aceh.

Setelah sempat menyebabkan hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan beragam bencana seperti banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra, siklon itu kemudian kembali ke Selat Malaka pada 27 November.

Berdasarkan pantauan satelit, siklon Senyar sempat kembali "menghampiri" Malaysia pada Kamis (27/11) siang, tapi dalam kondisi yang disebut Erma "sudah pecah, sudah memudar."

Kendati begitu, Erma menyebut siklon ini belum sepenuhnya hilang.

"Dari pantauan kami, ada redevelompment, dia kembali ke tengah [Selat Malaka]," ujar Erma.

"Terbentuk lagi di laut, tapi lautnya melipir ke wilayah kita [pesisir timur Sumatra]."

Erma memperingatkan potensi hujan deras disertai angin kencang kembali terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Jumat, 28 November.

"Berpotensi terkena hantaman lagi," terang Erma.

Erma memprediksi siklon akan pecah sebagai squall line atau awan badai memanjang pada 29 November di wilayah Malaysia-Singapura, lalu perlahan menjauh menuju Laut China Selatan.

"Jadi, 27-28 [November] kita harus lacak terus badainya. Jangan sampai lengah, dikira mereda, tapi ternyata bisa redevelop," ujarnya.

"Pada 29 [November], belum tentu juga dia mereda. Kalau sudah di Laut China Selatan, bisa bisa lebih besar karena gain energi makin besar karena lautnya makin luas."

Kendati Siklon Senyar sebagai faktor penting penyebab munculnya rangkaian bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejumlah faktor lain disebut turut memperparah dampak bagi masyarakat.

Peneliti Limnologi BRIN, Fakhrudin, menyebut pembangunan dan penebangan hutan yang masif turut memperparah efek hujan ekstrem dan angin kencang.

Menurut Fakhrudin, penggundulan hutan membuat erosi tanah meningkat.

Tanah yang terbawa air kemudian akan meningkatkan sedimentrasi, membuat sungai menjadi keruh dan dangkal.

Akibatnya, saat hujan deras turun, sungai tak lagi mampu menampung air sehingga potensi banjir meningkat.

"Itu sudah mengubah sifat-sifat permukaan tanah. Dulu [sungai] ada legok, sekarang jadi lurus," kata Fakhrudin.

Perubahan bentuk itu, terang Fakhrudin, membuat aliran air menjadi lebih cepat.

Alhasil, saat hujan deras, sungai tak mampu menyalurkan air dengan baik sehingga meluap ke permukiman.

Belum lagi persoalan permukaan tanah yang banyak ditutupi material yang tidak menyerap air, seperti aspal.

Fakhrudi menyebut air akan mengalir ke sungai lebih cepat.

Saat dikombinasikan dengan pendangkalan, kemampuan sungai untuk menyalurkan air yang melemah, dan hujan deras, maka Fakhrudin menyebut banjir adalah keniscayaan.

"Dengan curah [hujan] yang sama pun juga akan banjir," pungkasnya.

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatra Utara, Jaka Damanik, menyoroti aktivitas industri ekstraktif sebagai penyebab masifnya dampak hujan deras kali ini.

Jaka menyebut ekosistem Batang Toru yang merupakan bagian hutan tropis yang membentang dari Tapanuli Utara hingga Tapanuli Selatan kini banyak dikuasai perusahaan tambang, perkebunan, dan energi.

Ketiga wilayah ini terdampak parah saat hujan deras dan angin kencang akibat siklon Senyar tiba.

"Pemerintah harus mengevaluasi izin-izin perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batang Toru. Harus dievaluasi, minimal jangan diperluas," kata Jaka.

Berdasarkan catatan WALHI Sumatra Utara, luasan ekosistem Batang Toru berkisar 250.000 hektare, tapi dalam lima tahun terakhir "mengalami deforestasi mencapai 30 persen."

"Sekarang logikanya kan logika ekonomi… Kami berharap kebijakan yang pro lingkungan dapat diterapkan dengan baik oleh pemerintah," pungkas Jaka.

'Seperti kota zombie'

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor pada Rabu (26/11) lalu.

Selama setidaknya sembilan hari tak ada bantuan yang datang.

Sampai saat ini bahkan tak ada air bersih, listrik, apalagi jaringan komunikasi. Semuanya terputus.

Seorang warga yang tinggal di Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru, Arif, bahkan menyebut wilayah itu seperti "kota zombie" saking porak-porandanya seisi kota dan aroma bangkai yang menyengat.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, baru bisa menerobos wilayah tersebut pada Kamis (04/12) dini hari untuk menyalurkan bantuan.

Dia memboyong 30 ton sembako yang berisi air minum, beras, mi instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan.

Sementara pemerintah pusat menjanjikan akan mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Sejak hari Minggu di Aceh Tamiang itu sudah hujan deras… terus sampai hari Senin, Selasa," ujar Arif menceritakan detik-detik sebelum banjir besar menerjang seisi kota.

"Hari Rabu, saya mengantar istri ke kantor untuk kerja, ternyata kantor sudah banjir, selutut," katanya terkejut.

Arif tinggal bersama istri dan dua anaknya yang masih kecil di Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru.

Kampung itu termasuk salah satu daerah yang paling aman dari banjir lantaran berada di dataran tinggi.

Pada 25 November siang, beberapa koleganya dan teman istrinya yang menetap di tengah kota lantas memohon untuk menumpang sementara ke kediamannya sampai banjir surut.

Arif, tentu saja, membuka lebar pintu rumahnya.

Namun dini hari keesokan harinya, pintu rumah Arif tiba-tiba digedor tetangga.

"'Bang, bangun… air sudah sampai halaman'. Saya kaget, tidak menyangka air sampai ke rumah kami."

Detik itu juga, tanpa pikir panjang, mereka yang berjumlah 15 orang melarikan diri ke salah satu masjid di Kampung Dalam yang memiliki bangunan dua lantai.

Dan, cuma selang tiga jam kemudian, banjir setinggi pinggang orang dewasa menggenangi seluruh kota.

"Arusnya deras," cetusnya.

Di dalam masjid, kata Arif, kira-kira ada 500 orang: mulai dari anak-anak, orang dewasa, lansia, dan seorang perempuan yang sedang mengandung dan akhirnya melahirkan di dalam masjid.

Arif semula berpikir dengan mengungsi ke masjid bakal mendapatkan bantuan. Sebab di sanalah orang-orang berkumpul.

Tapi, tiga hari mengungsi di masjid, tak ada bantuan apapun yang datang.

Yang ada, banjir sudah merangsek masuk ke lantai bawah masjid.

"Mungkin sekitar satu meter lagi, banjir sudah masuk ke lantai 2. Bisa dibayangkan, kalau di jalanan berarti banjir setinggi tiga meter," ucapnya dengan nada putus asa.

"Apalagi di kampung bawah, di pesisir, sampai enam meter."

Dari balkon masjid, Arif melihat dengan kedua matanya, banjir menenggelamkan seisi kota, rumah-rumah dari kayu dan seng hanyut terseret banjir.

Sementara itu, anaknya sudah merengek kelaparan.

"Anak-anak saya sudah kehausan, kelaparan, karena di masjid tidak ada sumber air bersih. Jadi kami berebut air minum dan makan," ujarnya.
Nekat menerobos banjir demi air minum

Sabtu (29/11) pagi, Arif nekat menerobos banjir setinggi 1,5 meter. Sambil berenang, dia dan beberapa kawannya kembali ke rumahnya.

"Saya ingat di rumah ada tong [toren] air yang bisa untuk minum anak-anak," ungkapnya.

Siangnya, banjir mulai surut kira-kira sepinggang orang dewasa. Dari situlah, Arif dan teman-temannya memberanikan diri pulang ke rumah.

"Karena saya tahu ada stok air di rumah. Saya ajak teman-teman yang lain, 15 orang itu dari masjid untuk ke rumah saja, tidur di atas rumah."

"Dua malam kami tidur di loteng, karena mau evakuasi kemana pun, enggak bisa. Rumah sakit banjir, chaos semua," katanya.

Untuk makan, Arif mengais-ngais apapun yang berserak di dalam rumahnya. Ada beras yang terendam banjir, mereka bersihkan sebisanya. Ada mi instan, dimasak secukupnya.

Untungnya, kompor di rumahnya masih berfungsi.

"Itulah kita bertahan hidup pakai itu semua selama dua hari, Sabtu-Minggu," ucapnya lemas.

Arif bersama istri dan dua anaknya telah berhasil melewati dua babak paling genting sepanjang hidup mereka.

Namun di babak ketiga, keluarga kecil ini berada di antara keputusasaan.

"Anak-anak saya mulai menunjukkan fisik yang lemah, batuk, badan gatal-gatal," ujarnya. Anak sulungnya baru berusia 6 tahun dan si bungsu 2 tahun.

Pria paruh baya ini membatin bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama di sini. Sebab, situasinya semakin tidak menentu.

Sejak peristiwa banjir, tidak ada sama sekali personel pemda yang berupaya datang menyelamatkan warga. Entah itu polisi, damkar, SAR, atau BPBD.

Hingga pada Minggu (30/11), dia menyaksikan sejumlah toko swalayan dan toko grosir dijarah warga. Puluhan orang memaksa masuk untuk mengambil persediaan makanan.

"Penjarahan di mana-mana," ujarnya.

"Padahal sehari sebelumnya, kami masih berusaha membeli makanan, kami bawa duit untuk beli sembako yang dipaketkan harganya Rp80.000."

"Tapi besoknya, orang sudah tidak mau beli lagi, mereka pada ngambil saja karena mungkin terlalu mahal bagi masyarakat. Beras saja yang 10 kilogram harganya Rp250.000," kata Arif.

Seisi kota nyaris seperti kota mati. Tidak ada listrik, air bersih, apalagi jaringan telekomunikasi. Mereka seperti terperangkap.

Seluruh jalan rusak dan dipenuhi lumpur setebal 50 sentimeter.

Di beberapa sudut jalan, sisa-sisa banjir masih menggenang. Sejumlah kendaraan roda empat teronggok dengan kondisi terbalik atau tercebur ke parit.

Rumah-rumah warga, banyak yang tak lagi utuh bentuknya: ada yang ambruk, atapnya bolong, tembok miring, pagar rumah jebol, jendela hingga pintu copot.

Di sisi jalan, ranting-ranting pohon berserak bersama barang-barang milik warga yang hancur diterjang banjir.

Yang tak kalah mengerikan, kata Arif, aroma bangkai tercium di sepanjang jalan.

Arif menyaksikan sendiri, beberapa hewan ternak milik warga seperti sapi dan kambing mati dan dibiarkan terkapar.

"Bau bangkai tercium sekali, mungkin juga di balik reruntuhan, ada mayat [manusia] cuma tak nampak, tapi baunya ada," ujarnya.

"Orang-orang pun sudah tidak peduli lagi sama mayat, karena orang-orang pada berburu makanan dan air semua. Saya lihat wajah-wajah orang penuh lumpur, pada bingung semua kita di jalanan."

"Seperti kota mati, kalau orang bilang kayak kota zombie," ucapnya.

Jika malam datang, seisi kota gelap gulita. Tak ada orang yang berani berkeliaran di jalan. Namun, saat matahari nampak, warga berhamburan di jalan.

"Tetapi enggak tahu mau ngapain, berharap aja ada makanan," kata Arif.

Entah bagaimana, kata Arif, suami seorang temannya sampai ke Aceh Tamiang pada Minggu (30/11) sore dengan niat untuk menjemput.

"Pertanyaan saya, kok bisa bapak ini datang ke Aceh Tamiang padahal jalan terputus," katanya membatin.

"Jadi bapak ini bercerita kalau dia jalan kaki dari perbatasan Aceh-Sumut selama tiga hari. Kemudian naik [perahu] ke Kuala Simpang, lalu jalan kaki ke rumah saya."

Cerita bapak itu, bagi Arif bagai secercah harapan untuk keluar dari keputusasaan. Ia pun berniat memboyong anaknya ke Medan, tempat tinggal mertua sang istri, bagaimanapun caranya.

Maka, esoknya, dia bersama 15 orang rekannya memutuskan mencari informasi ke pasar Kuala Simpang yang kala itu sedang kacau-kacaunya.

Mereka berjalan kaki sejauh dua kilometer.

Sesampainya di kota Kuala Simpang, dia dapat informasi bahwa ada jalur laut yang bisa ditempuh dengan kapal nelayan ke Kecamatan Pangkalan Susu, di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Mereka lantas bertanya soal ongkos dan segala macam.

"Ternyata satu orang itu dikenakan biaya Rp150.000, padahal kami sama sekali enggak ada uang, mau tarik [uang] di ATM, tidak bisa. Jadi kami memberanikan diri meminjam ke salah satu warga," ceritanya.

"Kebetulan saya kenal beliau punya usaha apotek, kami pinjam duit sebesar Rp3 juta untuk kami berangkat 15 orang ke Medan."

Dari kota Kuala Simpang, mereka naik truk melewati perkebunan sawit sampai ke Salahaji di Kabupaten Langkat sejauh 18 kilometer.

Setibanya di sana, yang sudah dekat dengan tepi laut, mereka pun naik kapal nelayan ke Pelabuhan Pangkalan Susu selama dua jam.

"Dari situlah sudah ada jaringan [internet], kami mengisi baterai handphone, kami kabari keluarga," katanya sedikit lega.

"Ada satu teman kami yang kakinya tiba-tiba lumpuh sesaat, kayak syok. Jadi kami gendong, dan ternyata dilihat sama babinsa dan polisi. Kami bilang, kami korban banjir."

"Langsung kami disambut, diberi makan, minum, didatangkan perawat. Baru setelah itu kami diarahkan ke kantor koramil dan dijemput keluarga di sana [ke Medan]," ucapnya penuh haru.

Kalau Arif bersama kawan-kawannya mengarungi laut, Dedy Tanjung berkendara dari Medan menyusuri jalan darat ke Aceh Tamiang demi menjemput keponakannya yang berusia tujuh tahun.

Ia bersama seorang kerabatnya menunggangi si kuda besi sejauh 129 kilometer.

"Sebetulnya kami juga waswas, tapi kami jemput ke sana, karena kondisinya sudah porak-poranda," kata Dedy kepada BBC News Indonesia, Kamis (04/12).

Dari ujung telepon, dia menceritakan perjalanannya yang serba tidak pasti.

"Saya berangkat hari Selasa jam sembilan malam," kata Dedy.

"Kami berdua pakai motor, boncengan sambil bawa senter, karena enggak ada penerangan," ucapnya.

Untuk sampai ke Aceh Tamiang, mereka harus melewati Binjai, Stabat, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Balaban, Sungailiput, baru ke Kabupaten Aceh Tamiang.

Sepanjang perjalanan, ia bercerita beberapa daerah masih dikepung banjir.

Kalau sudah begitu, dia terpaksa turun dari motor dan mendorongnya, ketimbang memaksa menerabas.

Untungnya, beberapa ruas jalan Medan-Aceh Tamiang yang sebelumnya tertutup material longsor sudah bisa dilintasi, meskipun hanya satu jalur.

"Di Tanjung Pura banyak rumah tenggelam. Sepanjang jalan kami lihat rumah-rumah hanyut," ujar Dedy.

Mendekati Aceh Tamiang, kondisinya gelap gulita. Ia pun berkendara pelan dan berhati-hati. Sebab jalan dipenuhi lumpur dan air sisa-sisa banjir.

Total, mereka menghabiskan empat jam di jalan. Padahal normalnya, kata dia, paling cuma tiga jam.

Tiba di sana, sudah pukul 01.00 WIB dini hari.

"Terus ada orang yang mengejar kami, ternyata wakil bupati Aceh Tamiang. Dia heran, kok ada orang bawa senter, sementara sudah lima hari enggak ada daya listrik," ceritanya.

"Kami ceritakan mau ke Desa Babo, di Kecamatan Bandar Pusaka. Dijawab wakil bupati, 'Loh air [banjir] dari sanalah asalnya, bahaya kali sudah tengah malam.'"

"Akhirnya kami disuruh istirahat di posko polres, besok pagi baru lanjut cari keponakan tadi," ujar Dedy.

Desa tempat keponakannya tinggal berada di hulu, dekat dengan sungai. Kontur wilayahnya berbukit-bukit.

Saat banjir menerjang desa tersebut, katanya, banyak rumah-rumah warga yang terbuat dari kayu terseret derasnya air.

"Malah ada mobil tangki sampai naik ke atas mobil tangki juga. Berarti kan [banjir] cukup besar," ujarnya.

"Dan, waktu kami melintas itu memang bau… bau bangkai. Menyengat betul."

"Mencekam sekali di sana, seperti dihantam tsunami. Kota dipenuhi lumpur, sampah, kayu. Masyarakat juga enggak banyak kelihatan di jalan, enggak tahu kemana mereka," klaimnya.

Beruntungnya, keponakannya itu sudah mengungsi ke posko pengungsian. Di sanalah mereka jumpa dalam kondisi memilukan.

Si bocah bercerita bagaimana dia dan penduduk desa bertahan hidup dari makan dan minum seadanya.

"Kami bawa pulang lah, bonceng bertiga di motor."

"Makanya begitu jumpa rasanya macam ada mukjizat dari Allah. Dia bisa selamat gitu. Karena masyarakat di kampung itu juga banyak yang hilang."

"Hancur lebur..." Itulah kondisi Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Budi Satria dan dua rekannya berhasil menembus keterisolasian Kota Kuala Simpang pada Selasa (02/12) lalu.

"Enggak menyangka kerusakan yang disebabkan banjir sangat berdampak ke kehidupan masyarakat," kata Budi Satria, Kamis (04/12) malam.

"Sejumlah perkampungan bahkan rata dengan tanah. Hanya menyisakan puing-puing beton dan lumpur," ungkapnya.

Bersama dua rekannya, Emirsyah Purba (reporter) dan Dedi Ginting (campers), Budi sempat berjibaku untuk dapat 'menembus' Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka menggunakan jalur dari Sumatra Utara.

"Kami terpaksa menumpang truk tronton besar untuk melintas titik banjir setinggi satu meter," ungkapnya.

Dia bercerita, mobil SUV yang digunakan dan mobil SNG Kompas TV tidak bisa melintasi banjir yang cukup tinggi.

Sehingga, lanjutnya, mobil sempat tertahan di Semadam tak jauh dari perbatasan Sumut-Aceh.

"Tim terpaksa berberapa kali bertukar tumpangan karena kendaraan yang ditumpangi terjebak macet," jelasnya.

Bahkan, "beberapa kali kami terpaksa berjalan kaki karena memang jalur menuju Aceh Tamiang masih penuh dengan kendaraan yang terjebak kemacetan sejak banjir melanda."

Memang sempat tercium aroma kurang sedap saat berada di sejumlah titik terparah yang dilanda banjir bandang di kota Kuala Simpang.

Namun belum diketahui sumber aroma kurang sedap tersebut. Bisa saja berasal dari bangkai hewan yang memang banyak mati.

Korban banjir memang sangat kekurangan makanan dan air bersih.

Besarnya banjir menyebabkan seluruh segi perekonomian lumpuh total. Listrik, saluran seluler dan air bersih benar benar lumpuh total.
Banjir juga meluluhlantakkan RSUD Aceh Tamiang. Seluruh perlengkapan medis rusak.

Sudah berangsur angsur bantuan mulai didistribusikan, meski sejumlah pengungsi mengaku pembagian bantuan tidak merata.

Dengan terbukanya akses jalan mulai Rabu, 3 Desember 2025, di mana ketinggian air yang sebelumnya memutus jalan lintas Sumatera mulai surut, bantuan dari berbagai pihak mulai berdatangan.

Warga bertahan dengan makanan dan lokasi pengungsian seadanya. Bahkan ada pengungsi mengaku terpaksa menggunakan air banjir untuk bertahan hidup.

Bantuan segera didistribusikan, aliran listrik dihidupkan sehingga warga dapat memulai kembali kehidupannya.

Kabupaten Aceh Tamiang berada di bagian timur Provinsi Aceh dan berfungsi sebagai gerbang utama menuju provinsi tersebut dari Sumatra Utara.

Pascabanjir, kabupaten ini disebut terisolir lantaran jalur penghubung dari Provinsi Aceh, yakni jembatannya, terputus.

Sehingga satu-satunya akses transportasi menuju ke sana lewat Medan, Sumatra Utara. Itu pun beberapa ruas tertimbun material longsor.

Pada Kamis (04/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut jalur darat untuk bantuan logistik ke Aceh Tamiang sudah bisa ditembus dari Langkat, Sumut.

Adapun jalur darat lainnya yang mulai pulih antara lain akses dari Pidie Jaya ke Aceh Barat dan Aceh Tengah. Kemudian akses dari Banda Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Luwes juga sudah bisa dilalui.

Dengan terbukanya jalur darat ini, BNPB mengatakan truk-truk BBM Pertamina mulai masuk ke Aceh Tamiang.

Sedangkan perbaikan jembatan, terus dilakukan.

Untuk penerangan PLN diklaim sudah memasok genset ke Aceh Tamiang. BNPB menyebut listrik mulai menyala namun terbatas.

"Genset juga akan dioptimalkan agar operasional RSUD yang hari ini sudah mulai dibersihkan bisa dapat beroperasi," kata Abdul Muhari, Juru Bicara BNPB.

Terpisah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf tiba di Aceh Tamiang pada Kamis (04/12) dini hari. Ia datang bersama rombongan dengan kondisi gelap gulita dan kondisi listrik yang belum pulih.

Seseorang melintasi kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatra, Desember 2025.

Di sana, dia menyalurkan 30 ton sembako yang disumbangkan warga Medan, Sumatra Utara. Paket bantuan itu berisi air minum, beras, mi instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan.

Ia menjanjikan, distribusi bantuan masih akan berdatangan pada hari-hari berikutnya.

Muzakir Manaf menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban.

"Kita sedih dan pilu melihat kondisi ini. Kita harap rakyat Aceh tabah menghadapi cobaan banjir dan longsor," kata Mualem.

"Besok juga ada truk berikutnya. Kami juga buka posko di Medan untuk teman-teman yang ingin menyumbang ke Aceh."

Data BNPB mencatat korban meninggal di Aceh Tamiang sebanyak 42 orang, per Kamis (04/11). Meskipun warga setempat meyakini angkanya melampaui itu. Sebab banyak dinyatakan hilang.

Adapun data BPBD Aceh Tamiang menyatakan dari keseluruhan jumlah total korban bencana banjir bandang 225.847 jiwa.

Dari 56.384 kepala keluarga yang mengungsi 215.652 jiwa, selebihnya bertahan dirumah masing-masing atau mengungsikan diri ke rumah keluarganya.

Kendati demikian, secara keseluruhan korban meninggal di Provinsi Aceh mencapai 471 jiwa, orang hilang 354, dan terluka 1.900 orang. (*)