Bengkalis Raih Penghargaan Terbaik III TP2DD Regional Sumatera

TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Bengkalis raih penghargaan terbaik ketiga untuk wilayah Sumatera pada ajang Championship TP2DD 2023, dengan level playing field semakin konvergen di lima wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pengumuman Championship TP2DD 2023 berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) di Jakarta awal Oktober 2023 lalu.

Rakornas yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, mengusung tema 'Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju'.

Rakor itu sendiri merupakan program prioritas yang penting dalam transformasi pemerintahan di Indonesia menuju era digital.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menekankan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas Keuangan Daerah.

Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD. Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

Ketiga, mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan.

Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda, dan kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.

Dalam rakor itu juga disampaikan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD.

Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen.

Mempersiapkan digitalisasi daerah menjadi keniscayaan bagi Pemkab Bengkalis untuk mendongkrak hasil penilaian.

Saat ini TP2DD telahpun mempersiapkan seluruh prangkat kanal-kanal digital sebagai bentuk layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat atau wajib pajak. Kendati memang sejauh ini masyarakat masih dominan memanfaatkan atau menggunakan teller (manual) system.

Diakui, salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital.

Untuk mendukung hal tersebut, maka salah satu fokus pembangunan Kabupaten Bengkalis melalui APBD tertuang pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Infrastruktur digital dan hard infrastruktur bisa memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang baik.

TP2DD Kabupaten Bengkalis dengan pendekatan Collaborative Government dan koordinasi lintas sektoral bersama OPD terkait diharapkan dapat terus berinovasi untuk pemanfaatan dan perluasan layanan publik dan transaksi keuangan daerah dapat dilakukan secara digital, diantaranya transaksi Pajak dan Retribusi Daerah dapat menggunakan metode QRIS dan memanfaatkan Market Place Lokal maupun Nasional dalam layanan publik dan transaksi keuangan daerah.

Bupati Bengkalis, Kasmarni menyampaikan, Pemkab Bengkalis akan melakukan penguatan regulasi perluasan layanan pembayaran Pajak Daerah secara digital.

Tentunya berkoordinasi dengan bank mitra untuk membuka layanan pembayaran pajak yang baru. Disamping untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak, tentu juga untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur, pada hari ini kita kembali meraih prestasi pada posisi ketiga. Posisi ini berarti meningkat bila dibandingkan capaian tahun lalu," ungkap Bupati Bengkalis, Kasmarni saat menerim penghargaan pada Rakornas P2DD Tahun 2023, di Jakarta.

Penghargaan diserahkan langsung Menko Perekonomian sekaligus Ketua TP2DD Nasional, Airlangga Hartanto. Posisi terbaik pertama kaegori kabupaten untuk wilayah Sumatera, adalah Kabupaten Kampar, kemudian diikuti Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat.

Dari Bumi Lancang Kuning, selain Kabupaten Bengkalis dan Kampar, ternyata untuk kategori pemerintah propinsi terbaik pertama untuk wilayah Sumatera diraih Propinsi Riau.

Bupati Kasmarni menegaskan capaian prestasi sebagai terbaik ketiga dalam penerapan layanan transaksi keuangan, tentu tak lepas dari komitmen dan kerja keras Tim P2DD Kabupaten Bengkalis, khususnya perangkat daerah terkait seperti Bapenda, BPKAD, Bappeda, serta pihak mitra seperti Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Bengkalis.

"Apa yang kita capai hari ini tentu berkat kerja keras semua pihak. Untuk itu saya berharap kedepan lebih ditingkatkan lagi pada tahun yang akan datang," ujar mantan Camat Pinggir ini.

Dalam pelayanan keuangan sebut Kasmarni, Pemkab Bengkalis telah menerapkan layanan berbasis digital. Seperti pelaporan pajak (self assessment) secara online melalui aplikasi SIPBukas

Kemudian, download SPPT PBB-P2, cek tagihan pajak daerah, serta pembayaran retribusi melalui QRIS.

"Saat ini untuk pembayaran retribusi melalui QRIS sudah bisa dilaksanakan pada 36 titik yang tersebar di perangkat daerah dan kecamatan," ujar Kasmarni.

Selain itu, sebagaimana tuntutan peraturan, dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, Pemkab Bengkalis telah menerapkan SIPD, kemudian untuk rencana pengadaan juga konsisten menerapkan SIRUP.

Kehadiran pelayanan melalui digital ini, menurut Kasmarni, merupakan bagian pemenuhan tuntutan kemajuan teknologi, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Penghargaan ini membuktikan semangat percepatan digitalisasi Pemkab Bengkalis terus dioptimalkan. Baik dalam pelayanan publik atau pun implementasi transaksi non-tunai.

Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, bahwa belum semua daerah menerapkan SP2D secara online. Begitu juga terkait penggunaan kartu kredit yang belum optimal.

"Kami telahpun menyiapkan kanal-kanal digital untuk pelayanan kepada masyarakat. Kendati begitu, bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin transaksi secara manual kami juga menyiapkan system teller," ujarnya.

Berada di urutan terbaik ketiga se-Sumatera tidak lantas membuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis jumawa, berpuas diri tanpa melakukan langkah-langkah komprehensif.

Sebaliknya, Kabid Penagihan dan Keberatan Bapenda Bengkalis, Boyke Lefino MM menyatakan, Tim P2DD Kabupaten Bengkalis sesuai instruksi Bupati Bengkalis Kasmarni, terus melakukan inovasi dan langkah-langkah digitalisasi, termasuk semakin gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.

Boyke Lefino menjelaskan, ETPD adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penilaian indeks ETPD Semester II 2023, Tim P2DD ujar pria yang akrab disapa Boy ini yakin, akan mampu memperbaiki peringkat dari capaian sebelumnya.

Banyak indeks ETPD yang harus dipenuhi sebagai bahan penilaian, salah satu upaya ke arah tersebut, tim telah memasukkan program strategis atau prioritas Kabupaten Bengkalis, yakni pembagian kartu KBS (Kartu Bengkalis Sejahtera) sebagai bahan penilaian. Program pembagian kartu KBS merupakan perubahan program konvensional ke digital.

Boyke mengatakan, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mempersiapkan berbagai kanal digital untuk kemudahan dalam bertransaksi seperti pembayaran pajak dan retribusi.

Hanya saja, saat ini saat ini masyarakat atau wajib pajak masih dominan menggunakan teller, kita masik proses menuju ke digital.

"Tapi secara pelayanan Bapenda telah menyiapkan semuanya, tinggal wajib pajak memilih pembayaran dengan cara apa. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

"Untuk merubah kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama, dimana masyarakat masih suka membayar secara manual, memang tidak mudah. Namun sosialisasi terus kita lakukan," tambahnya.

Terkait dengan sosalisasi, menurut Boy, juga sudah sering dilakukan, misalnya melalui sejumlah media sosial dan setiap kali pertemuan dengan wajib pajak, pihaknya juga menyampaikan tentang pembayaran melalui kanal digital yang telah disiapkan.

"Khusus untuk bidang penagihan, setiap kali turun ke masyarakat, kami sering sampaikan agar wajib pajak tidak melakukan pembayaran ke personil pajak, tapi bayarlah ke kanal-kanal yang telah kami siapkan, tinggal pilih," ucapnya.

Terlepas dari proses penilaian terhadap kinerja TP2DD, Boyke mengatakan, implementasi digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah memberikan dampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah.

Diungkapkannya, perubahan transaksi dari manual ke digital secara umum telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 10-15 persen.

Manfaat lainnya, terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dimasa krisis.(adv)