
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto, meluruskan informasi yang beredar terkait defisit anggaran Provinsi Riau.
Ia menegaskan bahwa angka defisit yang benar adalah Rp132 miliar, bukan Rp2,2 triliun seperti yang diberitakan.
"Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin kesini simpang siur informasinya makin meluas. Sampai-sampai dibawa ke APH. Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 Triliun itu data dari mana. Itu sangat tidak benar datanya. Makanya saya perlu luruskan, karena yang benar itu defisit hanya Rp132 miliar, saya punya datanya," papar SF Hariyanto.
Menurut Wagubri, perbedaan angka tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain realisasi pendapatan yang hanya mencapai 85,42 persen dari target, serta realisasi Pendapatan Investasi (PI) tahun 2024 yang jauh di bawah target.
"Poin pertama adalah target pendapatan senilai Rp11 Triliun, namun hanya realisasi pendapatan Rp9,4 Triliun. Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya," jelasnya.
Faktor lainnya adalah angka PI tahun 2024 yang dimasukkan Rp1,6 Triliun yang terbagi 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen lagi untuk provinsi atau mencapai Rp736 miliar.
Namun realisasinya hanya Rp200 miliar, kondisi ini tentu jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan PHR yang ditargetkan pencapaian produksi minyak 1 juta barel perhari sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut.
"Untuk salah satu solusi mengenai defisit anggaran kita sudah melakukan efisiensi dari tindak lanjut inpres no 1 tahun 2025. Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalan dinas dan anggaran yang tidak efektif, totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita," terang Mantan Pj Gubernur Riau itu.
Hariyanto menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025. Berdasarkan SK Menpan dilakukan pengangkatan CPNS Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober. Jadi ada tambahan saving anggaran mencapai Rp419 miliar.
"Jika ditotalkan ada hampir Rp800 miliar saving anggaran kita. Ini kan artinya uang kita ada kok," urainya lagi.
Sedangkan untuk solusi tunda bayar dengan Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 pada OPD terkait. Untuk solusi ini sudah selesai dilakukan pergeserannya dan Insya Allah clear dan tidak ada masalah lagi.
Kemudian untuk tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 T. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke kabupaten/kota dengan nilai Rp550 miliar dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke kabupaten/kota tahun 2025.
Terkait hal tersebut juga tambah Wagubri sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid. Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk meluruskan persoalan tersebut.
"Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik," tegas Hariyanto.
Sementara defisit anggaran ini sudah heboh dan sempat membuat Gubernur Riau pusing tujuh keliling.
Provinsi Riau menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar. Untuk diketahui, defisit anggaran Riau mencapai Rp 1,3 triliun ditambah dengan tunda bayar Rp 2,2 triliun.
Jika ditotalkan, menjadi Rp 3,5 triliun. Kondisi ini membuat Gubernur Riau, Abdul Wahid, pusing tujuh keliling. Dia mengaku belum pernah menemukan defisit sebanyak ini.
"Ini belum pernah sepanjang sejarah Riau, yang membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Mencari duitnya dari mana," ucap Abdul Wahid dalam rapat beberapa hari lalu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menganggap biasa terjadinya defisit.
Menurut dia, defisit anggaran terjadi karena antara penerimaan dan pengeluaran tidak tercapai. Misalnya, dana bagi hasil minyak yang menurun.
"Kenapa tidak tercapai, pertama ada rencana pendapatan kami tahun 2023, kami dapat dana PI (participating interest) Rp 1,6 triliun. Sementara tahun 2024 hanya dapat Rp 200 miliar. Artinya, kan ada pendapatan turun. Kalau turun pendapatan berdampak kepada belanja," kata Haryanto, Senin (17/3) lalu.
Pihaknya mengaku mendapat informasi dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang sekarang ini merupakan perusahaan pelat merah, bahwa mereka menggalakkan 1 juta barrel per hari, dengan biaya operasional yang lebih tinggi.
Dengan operasional yang tinggi, terjadilah dividen yang dipergunakan untuk menunjang pendapatan 1 juta barrel per hari.
Selain penurunan PI, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat juga memperparah kondisi keuangan Riau. Ditambah lagi, pendapatan dari pajak kendaraan hanya mencapai 58 persen dari target yang telah ditetapkan.
"Pusat kan juga masih banyak yang belum kirim (dana bagi hasil). Saya dulu pernah menyatakan kalau uangnya masuk bisa nutupin," kata Haryanto.
Berbeda dengan Abdul Wahid, SF Hariyanto justru menganggap bahwa masalah defisit anggaran ini bukan sesuatu yang luar biasa.
"Ini tidak ada masalah. Saya yakin dan percaya kepada Pak Gubernur ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak perlu dirisaukanlah, biasa itu," kata Haryanto yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Pj Gubernur Riau. (*)
Tags : gubernur riau, wakil gubernur riau, defisit anggaran, pekanbaru, riau, defisit anggaran,