BI dan Kepala Daerah Sepakat Percepat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi
BI dan Kepala Daerah lakukan percepat pengendalian inflasi dan digitalisasi.
ASAHAN - High Level Meeting TPID dan TP2DD Wilayah Sisi Batas Labuhan digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah sebagai fondasi ketahanan ekonomi regional.
"Percepat pengendalian inflasi dan digitalisasi dierapkan di daerah."
“Sinergi antardaerah adalah kunci menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Bank Indonesia," kata Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, Kamis (13/11).
"Kita dapat memastikan stabilitas harga tetap terjaga serta digitalisasi keuangan daerah berlangsung lebih cepat dan efektif,” tambahnya.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Aula Hotel Niagara Parapat dihadiri Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin S.Sos M.Si bersama para kepala daerah dari delapan kabupaten/kota: Bupati Labuhanbatu Utara, Bupati Simalungun, Wali Kota Tanjungbalai, Wali Kota Pematangsiantar, Bupati Labuhanbatu, Bupati Batu Bara, dan Bupati Labuhanbatu Selatan.
Menurut Ahmadi Rahman, kehadiran para pimpinan daerah terliha soliditas dan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi wilayah menekankan pentingnya sinergi lintas daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital.
Ia juga menambahkan, penguatan UMKM di wilayah Sisi Batas Labuhan terus didorong agar mampu menjadi pilar ketahanan ekonomi, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi masyarakat.
Sedangkan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memaparkan strategi pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Asahan melalui operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga harian, koordinasi dengan Bulog, serta sidak pasar berkala.
Pemkab Asahan juga secara konsisten melaksanakan Roadmap TPID dengan pendekatan 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, sebut Bupati.
Selain itu, tambahnya, percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui transaksi non-tunai dan optimalisasi platform digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama untuk menyusun rencana aksi terukur dalam memperkuat ketahanan ekonomi, menekan tekanan inflasi, dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Kegiatan ditutup dengan Pengukuhan WUBI Batch IV pelaku UMKM wilayah kerja Bank Indonesia Pematangsiantar serta penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi hijau dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(rp.tam/*)
